JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun anggaran 2026 telah disepakati sejak lama bersama pemerintah. Karena itu, menurutnya, pembahasan saat ini seharusnya difokuskan pada pengawasan pelaksanaan agar tidak terjadi penyimpangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman menanggapi adanya sejumlah anggota DPR RI yang kembali mempersoalkan anggaran MBG. Ia menekankan bahwa anggaran tersebut telah disetujui bersama untuk tahun 2025 dan 2026 sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Sebagaimana yang tertuang dalam APBN, seluruh fraksi bulat menyetujui,” ujar Habiburokhman seperti dikutip Antara, Rabu (4/3/2026).
Ia menilai konsistensi sikap politik menjadi tolok ukur penting bagi seorang wakil rakyat. Keberpihakan kepada masyarakat kecil, kata dia, tidak boleh berubah hanya karena kepentingan pencitraan atau dorongan mencari perhatian publik.
Habiburokhman juga menjelaskan bahwa penempatan anggaran MBG dalam pos pendidikan memiliki dasar yang kuat. Penerima manfaat utama program tersebut adalah para siswa, yang merupakan bagian paling esensial dari sistem pendidikan nasional.
Selain itu, ia menepis anggapan bahwa penganggaran MBG mengorbankan pos-pos penting lainnya. Menurutnya, penyesuaian anggaran justru dilakukan dengan memangkas kegiatan yang dinilai tidak efisien dan berpotensi rawan korupsi di sektor pendidikan.
“Tidak ada alokasi yang lebih penting dihapus. Yang ada adalah penghapusan kegiatan yang tidak efisien dan rawan penyimpangan,” tegasnya.
Habiburokhman menilai MBG sebagai salah satu program strategis yang memberikan dampak langsung bagi masa depan generasi muda Indonesia. “MBG adalah program terbaik dan sangat berguna untuk anak-anak kita,” pungkasnya.*
