TANGERANG — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) terus mengantisipasi dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah dengan memperkuat koordinasi bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Langkah ini dilakukan guna memastikan keselamatan jemaah umrah sekaligus mematangkan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
Sejumlah jemaah umrah dilaporkan telah kembali ke Tanah Air, sementara sebagian lainnya masih menunggu kepastian jadwal penerbangan, terutama yang menggunakan maskapai dengan skema transit. Kemenhaj mencatat, sebanyak 7.782 jemaah telah kembali ke Indonesia pada periode 28 Februari hingga 2 Maret 2026.
Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan keselamatan jemaah menjadi prioritas utama pemerintah di tengah eskalasi situasi regional.
“Kami memastikan negara hadir. Keselamatan jemaah adalah prioritas utama. Kami terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri dan seluruh pihak terkait agar jemaah dapat kembali ke Tanah Air dengan aman,” ujar Dahnil, Selasa (3/3/2026).
Sebagai langkah antisipatif, Kemenhaj telah mengimbau penundaan keberangkatan umrah dalam waktu dekat dengan mempertimbangkan perkembangan situasi keamanan serta hasil koordinasi lintas kementerian. Hingga penutupan musim umrah pada April 2026, tercatat lebih dari 43 ribu calon jemaah umrah dijadwalkan berangkat pada periode Maret–April.
“Kami mengimbau calon jemaah umrah untuk menunda keberangkatan sementara waktu. Kebijakan ini diambil semata-mata demi keselamatan dan pelindungan jemaah,” tegasnya.
Untuk mendukung proses kepulangan jemaah, Kemenhaj menyiapkan dua skema utama, yakni mengajukan penambahan armada Garuda Indonesia selama periode Ramadan serta menyiapkan penyesuaian skenario penerbangan apabila eskalasi keamanan meningkat.
“Kami telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi. Jika diperlukan, penambahan armada dan penyesuaian rute penerbangan akan dilakukan agar jemaah dapat kembali dengan aman dan tepat waktu,” tambah Dahnil.
Di sisi lain, Kemenhaj memastikan seluruh perangkat layanan haji 2026 telah disiapkan lebih dini. Pemerintah optimistis penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 dapat berjalan sesuai jadwal, dengan tetap menyiapkan berbagai skenario antisipatif sebagai langkah kehati-hatian.
“Kami mempersiapkan seluruh perangkat layanan sejak awal agar penyelenggaraan haji 2026 berjalan optimal. Namun, kami tetap menyiapkan berbagai skenario mitigasi menghadapi kemungkinan terburuk,” jelasnya.
Dahnil juga mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penyelenggaraan haji dilaksanakan secara bersih dan bebas dari praktik rente, kartel, maupun manipulasi.
“Pesan Presiden sangat jelas. Wajah kementerian harus mencerminkan integritas, bersih, dan transparan. Tidak boleh ada praktik yang mencederai kepercayaan umat,” tegas Dahnil.*
