JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI memetakan potensi besar perputaran ekonomi haji yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) nasional.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, menyebut nilai ekonomi haji mencapai ratusan miliar rupiah, mulai dari konsumsi hingga oleh-oleh jemaah.
Jaenal menjelaskan, dari sektor konsumsi saja, potensi ekonomi sudah terlihat signifikan. Untuk kebutuhan makanan siap saji atau ready to eat (RTE), diperkirakan terdapat sekitar 3.081.300 porsi dengan harga rata-rata 13 riyal per porsi.
Selain itu, kebutuhan bumbu pasta yang mencapai sekitar 450 ton diperkirakan bernilai sekitar Rp63,36 miliar. “Itu miliar rupiah, bukan dolar atau riyal,” tegas Jaenal di Asrama Haji Pondok Gede, Selasa (27/1/2026).
Potensi ekonomi haji juga datang dari sektor oleh-oleh jemaah. Selama ini, pemerintah memberikan uang saku sekitar 750 riyal Saudi (SAR) kepada setiap jemaah. Di luar itu, jemaah juga membawa dana pribadi dan umumnya membeli oleh-oleh dalam jumlah besar, bahkan bisa mencapai sekitar 20 kilogram per orang.
“Kalau ini bisa kita kelola, oleh-oleh itu sebenarnya bisa dibeli sebelum jemaah berangkat, misalnya di asrama haji, lalu langsung dikirim ke rumah masing-masing,” ujarnya.
Produk oleh-oleh yang dimaksud mencakup berbagai kebutuhan khas haji seperti tasbih, sajadah, hingga produk UMKM lainnya. Untuk mendukung hal tersebut, Kemenhaj berencana menggelar Expo UMKM Oleh-Oleh Haji dalam waktu dekat.
Expo tersebut rencananya akan digelar di Indonesia dan dibagi berdasarkan wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur.
“Tujuannya agar kita mendapatkan produk-produk yang benar-benar saleable dan bisa diterima pasar jemaah haji,” kata Jaenal.
UMKM yang dilibatkan berasal dari berbagai sumber, mulai dari UMKM binaan pemerintah hingga mitra dari sektor perbankan, industri, serta asosiasi UMKM. Menurut Jaenal, banyak pelaku UMKM yang berharap dapat terfasilitasi melalui penyelenggaraan haji tahun ini.
Tak hanya di dalam negeri, Kemenhaj juga menyiapkan skema pelibatan UMKM di sekitar hotel jemaah di Mekkah dan Madinah. Salah satunya dengan mengoptimalkan fungsi lobi hotel sebagai ruang usaha.
“Di lobi hotel itu kita rencanakan ada tenan-tenan. Jemaah sering rindu masakan khas Indonesia seperti bakso, rawon, atau kopi, yang tidak ada di menu katering haji,” jelasnya.
Tenan tersebut akan diisi oleh warga negara Indonesia yang bermukim di Arab Saudi maupun perusahaan logistik nasional seperti PT Pos Indonesia, JNE, dan lainnya. Sekitar 280 hotel jemaah direncanakan akan memanfaatkan area lobi sebagai ruang temu ekonomi dan budaya Indonesia.
Terkait perizinan, Jaenal memastikan prosesnya sedang dimatangkan. Seluruh hotel jemaah haji disewa penuh oleh pemerintah, baik kamar maupun area lobi, sehingga dapat dimanfaatkan sepanjang tetap mematuhi regulasi yang berlaku.
Platform digital ekonomi haji
Selain itu, Kemenhaj juga menyiapkan peluncuran platform digital ekonomi haji yang ditargetkan meluncur pada awal Februari. Platform ini dirancang sebagai sarana business matching antarpelaku usaha dalam ekosistem haji.
“Harapannya platform ini menjadi kebanggaan dan benar-benar mempertemukan pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya,” ujarnya.
Untuk mendukung penguatan tata kelola ekonomi haji, Ditjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji juga membentuk tugas dan fungsi (tusi) baru bagi petugas haji. Terdapat tiga fokus utama, yakni teknis pengendalian keuangan, teknis pengendalian kemitraan, dan teknis pengendalian standardisasi.
“Puluhan triliun rupiah dana haji itu harus kita check and re-check dari sisi akuntansi dan pembukuannya. Produk dan mitra juga harus terstandar agar bisa masuk ke Arab Saudi sesuai regulasi,” pungkas Jaenal.
Langkah ini diharapkan mampu menjadikan haji tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga motor penggerak ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.*
