Penyelenggaraan Haji Harus Berintegritas

SUBANG – Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, serta seluruh Wali Kota dan Bupati se-Jawa Barat pada Rabu (3/12/2025), untuk menyosialisasikan kebijakan baru mengenai kuota haji dan penguatan integritas penyelenggaraan haji nasional. Pertemuan dibuka oleh Dedi Mulyadi.

Dalam kesempatan tersebut, Dahnil menyampaikan pesan Presiden Prabowo bahwa haji adalah urusan yang suci dan penyelenggaraannya harus dilakukan dengan cara-cara yang suci, bersih, dan berintegritas.

“Presiden menitipkan pesan bahwa haji adalah ibadah suci. Maka penyelenggaraannya pun harus dijalankan dengan penuh integritas, bersih, dan jauh dari praktik-praktik yang menodai kesucian ibadah,” ujar Dahnil seperti dilansir Haji.go.id.

Dahnil menjelaskan bahwa selama puluhan tahun pembagian kuota haji antarprovinsi menggunakan formula berdasarkan jumlah penduduk Muslim. Namun, data terbaru menunjukkan ketidaksesuaian antara kuota dan jumlah pendaftar haji.

“Jawa Barat selama ini menerima kuota terbesar, diikuti Jawa Timur dan Jawa Tengah, padahal jumlah pendaftar haji justru tertinggi berasal dari Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, dan baru Jawa Barat. Akibatnya masa tunggu haji di Jawa Timur menjadi jauh lebih lama dibandingkan Jawa Barat,” jelasnya.

Untuk menciptakan keadilan, Kementerian Haji dan Umrah kini menetapkan formula baru berdasarkan proporsi jumlah daftar tunggu (waiting list).

“Dengan formula ini, masa tunggu akan menjadi lebih seragam di seluruh provinsi. Ini tentang pemerataan, tentang keadilan bagi seluruh calon jemaah,” tegas Dahnil.

Dahnil juga menyampaikan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi yang paling terdampak dari penyesuaian formula kuota, dengan pengurangan sekitar 9.000 jemaah. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban memberikan penjelasan langsung kepada para kepala daerah.

“Kami datang untuk menyampaikan secara terbuka dan apa adanya, agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar mengenai tujuan dan dampak kebijakan ini,” katanya.

Selain itu, Wamenhaj Dahnil menegaskan komitmen penyelenggaraan haji yang bersih dan bebas dari praktik curang. “Kami tidak ingin lagi mendengar adanya pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan administrasi dalam proses haji. Ini harus dihentikan,” tegasnya.

Ia juga meminta dukungan dalam penerapan istithaah kesehatan sebagai syarat keberangkatan, mengingat adanya keluhan Pemerintah Arab Saudi terhadap kondisi kesehatan sebagian jemaah Indonesia.

“Istithaah kesehatan bukan untuk mempersulit, tetapi untuk melindungi jemaah kita. Bahkan Arab Saudi menyampaikan komplain terkait kondisi kesehatan jemaah Indonesia. Selain itu, kita harus memastikan biaya kesehatan tetap terkendali dan tidak melebihi batas maksimal,” tandasnya.*