JAKARTA – Presiden Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, secara resmi menyampaikan bahwa setelah pemerintah mengumumkan nilai kenaikan upah minimum tahun 2026 pada tanggal 21 November 2025, Koalisi Serikat Pekerja bersama Partai Buruh akan menggelar dua aksi besar secara nasional.
Menurut Iqbal, langkah aksi ini merupakan konsekuensi logis dari sikap pemerintah yang dinilai mengabaikan kepentingan kelas pekerja dan berpotensi memaksakan nilai kenaikan upah dengan indeks tertentu yang rendah, sehingga berdampak langsung pada penurunan daya beli buruh di seluruh Indonesia.
Dalam pernyataannya, Iqbal menegaskan aksi ini bukan hanya bentuk protes biasa, tetapi merupakan gerakan nasional yang akan dilakukan secara serentak di kota-kota industri. Ia menyampaikan bahwa KSPI dan Partai Buruh telah menyiapkan aksi besar pertama pada tanggal 22 November 2025.
“Saya ulangi, aksi pertama tanggal 22 November 2025. Ratusan ribu buruh di seluruh Indonesia turun ke jalan. Gerakannya serentak, masif, dan dilakukan di seluruh kota-kota industri,” ujarnya.
Iqbal menjelaskan bahwa untuk wilayah Jakarta, aksi dipusatkan di Istana Negara atau di DPR RI pada tanggal 22 November 2025. Menurutnya, keputusan final apakah aksi dipusatkan di Istana atau DPR RI ditentukan sesuai dinamika lapangan. Bahkan peluang aksi berlangsung selama dua hari, yakni tanggal 22 hingga 23 November 2025, sangat mungkin terjadi.
Namun untuk sementara keputusan final baru ditetapkan pada tanggal 22 November sebagai hari utama aksi. Di Jakarta sendiri diperkirakan sebanyak lima belas ribu buruh akan ikut serta melakukan aksi nasional tersebut.
“Ratusan ribu buruh akan turun ke jalan, dan khusus di Jakarta akan ada sekitar lima belas ribu buruh menuju Istana atau DPR RI. Kita melihat kondisi lapangan, tetapi untuk tanggal 22 sudah diputuskan,” jelasnya.
Lumpuhkan kawasan industri
Said Iqbal menegaskan bahwa aksi pada tanggal 22 November ini akan benar-benar membuat kawasan industri di Indonesia menjadi lumpuh secara aktivitas karena pekerja akan turun ke jalan.
Aksi besar tersebut merupakan respons langsung setelah pemerintah mengumumkan kebijakan upah minimum pada tanggal 21 November.
“Mengapa tanggal 22 November? Karena sehari setelah diumumkan. Kita tahu angka-angkanya dari Dewan Pengupahan, jadi aksi ini adalah reaksi yang sah, cepat, dan tidak bisa ditunda,” tegasnya.
Menurut Iqbal, aksi ini menjadi bentuk peringatan keras kepada pemerintah agar tidak gegabah dalam menentukan formula pengupahan serta tidak tunduk kepada tekanan oligarki pengusaha. Buruh, kata dia, tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan, tetapi menuntut penghormatan terhadap kesejahteraan dan martabat pekerja.
Apabila kebijakan yang diumumkan pemerintah tidak sesuai harapan dan tidak memerhatikan keadilan penghasilan pekerja, maka aksi besar kedua akan dilanjutkan sebagai kelanjutan sikap politik perjuangan buruh.
“Kalau nilai indeks tertentu diumumkan rendah, kami akan tetap melakukan langkah lanjutan. Tanggal 22 November adalah awal dari gelombang aksi besar-besaran seluruh buruh Indonesia. Lumpuh itu kota-kota industri, karena buruh tidak akan tinggal diam,” tegas Iqbal.
