JAKARTA – Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menyampaikan kritiknya terhadap hasil audit yang diumumkan oleh Dewan Etik Persepi terkait pemungutan suara ulang (PSU) di kelurahan terpilih.
Menurutnya, keputusan tersebut tidak membahas secara mendalam aspek yang menjadi perdebatan utama.
“Di keputusan Dewan Etik, kita fokus pada yang resmi mereka. Saya berharap itu yang disampaikan, tapi memberi sanksi, kita bukan itu. Kesimpulannya bisa ada nggak disampaikan, kita tidak bisa memverifikasi apakah Poltracking sesuai SOP atau tidak. Tidak bisa menilai apakah Poltracking sahih atau tidak,” katanya di Total Politik.
Hanta menjelaskan, Dewan Etik seharusnya memanggil pihaknya untuk mendapatkan penjelasan terkait metode pembacaan data Poltracking.
“Mereka tidak bisa ya, saya menganalogikan tadi manual sama matic tadi. Harusnya panggil kami cara membaca data kami,” ujarnya.
Ia menambahkan, keputusan akhir Dewan Etik tidak menyinggung perdebatan soal PSU di kelurahan terpilih, yang seharusnya menjadi salah satu poin penting.
“Jadi poin saya, di dalam keputusan itu tidak ada pembahasan tentang PSU,” tegasnya.*
