JAKARTA – Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Laksamana Sukardi, menyoroti dinamika politik di Indonesia yang masih dipengaruhi oleh dominasi ketua umum partai politik dalam pengambilan keputusan penting.
Ia mencermati bahwa proses politik saat ini lebih banyak berpusat pada kepentingan pimpinan partai dibandingkan dengan bangsa dan negara.
“Kalau kita lihat ya, saya sih lihat di sosial media, komentarnya yang digantiin itu Arteria. Dia bilang, dia ingin mengabdi kepada ketua umum keluarga Soekarno, bukan kepada negara dan bangsa. Arteria aja yang jadi korban malah nggak berani ngomong,” katanya di Total Politik.
Meskipun proses pergantian tersebut mungkin tidak sesuai dengan aturan formal, tidak ada protes dari pihak yang tersingkir.
Hal ini menurutnya, menunjukkan bahwa kekuasaan ketua umum partai begitu dominan, sehingga keputusan yang diambil, meskipun kontroversial, tetap dijalankan tanpa perlawanan berarti.
“Saya hanya melihat fakta di sosial media saja. Kenyataannya, walaupun tidak memenuhi aturan, akhirnya juga mereka tidak berani protes,” kata Laks.
“Sebetulnya dalam proses politik atau political governance seperti sekarang ini ya ketua umum berkuasa penuh. Kalau tidak mau, ya disuruh mundur saja, ganti gitu. Nah, inilah political governance yang kita harus bangun,” lanjutnya.
Laks menyoroti dominasi ketua umum partai dalam politik Indonesia, di mana mereka dapat mengganti individu yang tidak sejalan.
Oleh sebab itu, Laks menekankan pentingnya membangun political governance yang transparan dan akuntabel, serta berfokus pada kepentingan bangsa, bukan individu atau kelompok.*
