JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan dukungan resminya kepada Wali Kota (Walkot) Medan, Bobby Nasution, untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024 bersama dengan Bupati Asahan, Surya.
Sebelumnya, PKS sering memberikan sinyal akan mengusung mantan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, alih-alih Bobby.
Juru Bicara (Jubir) PKS, Ahmad Mabruri, membeberkan alasan mengapa PKS akhirnya memberikan dukungan mereka kepada Bobby.
Edy mengungkapkan kalau PKS sudah menjalin komunikasi lama dengan PKS. Mereka pun meminta Edy untuk turut mencari partai lain yang bisa diajak berkoalisi dan siap untuk deklarasi.
“Kita sudah dua bulan komunikasi dengan Edy Rahmayadi. Kita minta beliau cari partai lain untuk koalisi dan siap deklarasi,” jelasnya, Minggu (4/8/2024).
Mabruri mengatakan Edy sudah dua kali memperpanjang deadline untuk menggandeng partai-partai lain yang bisa mendukungnya di Pilgub Sumut 2024 nanti. Tapi ia gagal memenuhi syarat itu.
Bobby-PKS tekan MoU
Oleh karena itu, Mabruri mengatakan PKS menjalin komunikasi dengan Bobby. Bahkan, Bobby menerima 9 Memorandum of Understanding (MoU) PKS.
“Ketika ada sembilan keinginan PKS yang dijalankan kalau BN (Bobby Nasution) menang pilkada (pemilihan kepala daerah), yang bersangkutan langsung tanda tangan. Atas dasar kesepahaman itu akhirnya DPP (Dewan Pimpinan Partai) PKS memberikan SK (Surat Keputusan) dukungan kepada BN,” jelasnya.
Mabruri juga menerangkan kalau PKS tidak bisa mengusung calonnya sendiri di Pilgub Sumut 2024 yang akan diselenggarakan nanti.
“Di Sumut PKS nggak punya kemewahan untuk mengusung calon sendiri. Calon yang ada hanya dua BN dan ER (Edy Rahmayadi),” ujarnya.
Adapun beberapa MoU yang disepakati antara Bobby dengan PKS berjumlah sembilan dan berisi beberapa poin, mulai dari pembenahan infrastruktur hingga mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan entitas Zionis.
MoU tersebut juga berisi poin menekan dan memerangi narkoba, mengendalikan masalh kriminal dan kenakalan remaja.
Kemudian, MoU itu meminta agar lapangan kerja baru dibuka, semua elemen masyarakat di Sumut dirangkul dalam upaya melakukan pembangunan, dan good governance dalam tata kelola pemerintah Sumut diwujudkan.* (Bayu Muhammad)
