JAKARTA – Dalam momen Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, meminta agar lembaga tersebut jadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan judi online (judol).
Puan menyebut ada sebanyak 3,2 juta orang di Indonesia yang kecanduan judol. Tingginya angka tersebut membuat Indonesia menduduki peringkat pertama se-Asia Tenggara terkait judol.
Menurut Puan, judol menimbulkan banyak permasalahan sosial di tingkat masyarakat maupun individual.
“Judi online banyak melahirkan permasalahan sosial baik yang bersifat personal maupun komunitas,” dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/7/2024).
Ia juga mengatakan orang yang kecanduan judol akan terjerumus kepada pinjaman online (pinjol). Sebab hidupnya menjadi siklus gali lubang dan tutup lubang kerugian dari judol.
Puan juga mengkhawatirkan tingkat kriminalitas yang akan bertambah karena judol. Padahal, pemerintah sudah mencanangkan Indonesia Emas 2045.
Ia juga mendapatkan keluh kesah banyaknya orang tua yang harus menanggung akibat dari judol yang dilakukan oleh anak-anak mereka.
“Saya juga banyak mendengar orang tua yang harus menanggung atau membayar utang anaknya karena kecanduan judi online. Masalah-masalah sosial akibat judi online seperti ini harus menjadi perhatian kita bersama, apalagi judi online sudah menyusup masuk di semua kalangan,” ujarnya.
Tanggung jawab bersama
Oleh karena itu, Puan menegaskan sudah menjadi tugas Polri untuk menindak dan menegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat judol, mulai dari pelaku sampai dengan bandar judol.
“Maka sudah menjadi tugas Polri dengan tegas melakukan penegakan hukum terhadap permasalahan ini. Berantas segera bandar-bandar judi online,” sambungnya Puan.
Ia mendukung rencana Polri membuat direktorat khusus untuk menangani kejahatan-kejahatan siber di sembilan wilayah. Hal itu dilakukan seiring dengan perkembangan kejahatan keuangan berbasis digital di masyarakat.
Puan juga menyampaikan bahwa tugas memberantas judol bukan hanya tanggung jawab Polri. Itu merupakan tanggung jawab bersama.
“Saya yakin dengan komitmen dan gotong royong Polri bersama Kemenkominfo, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), OJK (Otoritas Jasa Keuangan) maupun kementerian/lembaga lainnya dapat memberantas judi online di Indonesia,” katanya.* (Bayu Muhammad)
Baca juga: Catatan di Hari Ulang Tahun ke-78 Polri
