JAKARTA – Relawan Projo menanggapi Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Utut Adianto, yang menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih mendengarkan relawan daripada beberapa lembaga negara.
Adapun lembaga yang dimaksud adalah Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).
Menurut Bendahara Umum (Bendum) Projo, Panel Barus, elite PDIP sedang mengidap gejala ‘baper’ yang berkelanjutan.
“Saya ngelihat dari apa yang disampaikan itu ya, ada gejala di elite PDIP ya, ada gejala yang mulai merata di elite PDIP, yaitu gejala baperan berkelanjutan. Jadi bukan pemerintahan berkelanjutan atau pembangunan berkelanjutan nih,” katanya, Jumat (14/6/2024).
Panel menilai kemunculan gejala tersebut didorong oleh kekalahan PDIP dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.
“Akhirnya secara sadar tidak sadar mendorong elite PDIP secara kompak mulai mendegradasi Pak Jokowi. Ini menjadi semacam taktik yang dijalankan oleh PDIP dalam menghadapi pilkada (pemilihan kepala daerah) serentak ke depan. Itu loh, karena relasi berubah Pak Jokowi tak bersama dia lagi yang tadinya cinta akhirnya mulai diserang, mulai dihujat-hujat,” lanjutnya.
‘Where are you going?’
Sebelumnya, Utut mempertanyakan masa depan Lemhannas dan Wantannas. Katanya, mau dibawa ke mana lembaga-lembaga tersebut ke depannya.
“Yang ke depan harus kita pikiran Pak Gubernur, Pak Sesjen. Ini lembaga mau dikemanain, where are you going to? Kalau zaman Pak Harto saya tidak pernah stereotip terhadap satu pemerintahan, Lemhannas adalah salah satu requirement untuk jabatan bupati, jabatan gubernur, jadi orang mau datang, kalau sekarang siapa? Wantannas, minta maaf, apalagi,” ujarnya.
Kemudian, ia menyinggung Projo dan relawan Bara JP ketika memprotes Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap lebih mendengarkan relawan daripada Lemhannas dan Wantannas.
“Presiden lebih dengar Projo ketimbang Wantannas, presiden lebih dengerin Bara JP ketimbang Gubernur Lemhannas. Lantas kita mau letakkan di mana?,” kata Utut.
“Mohon maaf ini bukan soal keberpihakan-keberpihakan. Kami sudah clear tadi kita dukung anggaran, tetapi bernegara nggak bisa begini. Hanya di atas kertas Bapak hebat, di atas kertas ada delapan menteri dan Bapak Sekretaris, komunikasi dengan presiden, lapangannya tidak!” tandasnya.* (Bayu Muhammad)
Baca juga:
PDIP Jakarta Usulkan 10 Nama, Mulai Anies hingga Andika
‘Elite PDI-P Baperan Tanda Tidak Dewasa’
Alasan di Balik PDIP Belum Putuskan Gabung Prabowo atau Tidak
