JAKARTA – Founder Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, mengimbau agar pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang sedang berlangsung tidak dikaitkan dengan siklus pergantian kepemimpinan di Indonesia.
Dalam video yang dirilis di akun Instagram @dinopattidjalal dan @fpcindo Hari Rabu (12/6/2024), Dino mengatakan pembangunan IKN tidak harus ditargetkan rampung sebelum peralihan kepemimpinan nasional terjadi Bulan Oktober nanti.
“Pembangunan IKN yang praktis baru dimulai tiga tahun lalu, tidak harus digeber agar bisa siap pakai sebelum pergantian pemerintahan di Bulan Oktober 2024,” ujarnya.
Ia meyakini hal itu bisa menimbulkan permasalahan. Terlebih, pembangunan IKN merupakan pekerjaan rumit yang mengurusi berbagai aspek secara bersamaan, karena hal ini dapat menimbulkan risiko-risiko yang tidak perlu.
“Pembangunan suatu kota, apalagi ibu kota suatu negara, adalah suatu pekerjaan yang luar biasa rumitnya. Baik dari segi perencanaan, pendanaan, pembangunan infrastruktur, kependudukan, transisi birokrasi, pengamanan strategis, dan lain sebagainya,” jelasnya.
Oleh karena itu, Dino berharap agar pembangunan IKN berjalan secara wajar dan bebas dari dinamika perpolitikan nasional yang terjadi.
“Biarkan IKN tumbuh dengan wajar, bebas dari dinamika politik di Jakarta. Tanpa dikejar deadline harus siap pakai dalam tiga atau empat tahun,” ucapnya
Presiden berikutnya menentukan
Selain itu, Dino juga menyatakan pemimpin Indonesia selanjutnya mungkin punya pertimbangan tersendiri soal pembangunan IKN. Hal itu tentunya akan menjadi faktor penentu.
Jika presiden berikutnya merasa bahwa ekosistem IKN masih terlalu minim sehingga bisa mengganggu kinerja roda-roda pemerintahan. Apalagi kalau DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) juga belum ada niat untuk pindah ke IKN.
Dan jika presiden berikutnya merasa bahwa IKN masih belum ada penduduknya sehingga pemerintah Indonesia bisa secara psikologis merasa terasingkan dari denyut nadi dan detak jantung rakyat Indonesia, biarlah presiden berikutnya sendiri yang menentukan kapan dan bagaimana dia akan memindahkan pemerintahnya dari Jakarta ke IKN.
“Sesuai pertimbangannya sendiri dan sesuai situasi dan kondisi yang berlaku,” ujarnya.
Dengan mempertimbangkan itu, Dino menilai pembangunan IKN tidak perlu diburu-buru. Apalagi, Jakarta masih bisa menjadi ibu kota untuk sementara waktu.
“Tidak perlu diburu-buru. Karena Jakarta tidak akan tenggelam dalam 20-30 tahun ke depan,” katanya.
Ia juga mengimbau agar pemerintah dan DPR pindah ke IKN pada waktu yang bersamaan.
“Akan sangat rancu kalau parpol-parpol yang meloloskan Undang-Undang Perpindahan Ibu Kota Negara tidak ada yang mau pindah ke IKN,” pungkasnya.* (Bayu Muhammad)
Baca juga:
