JAKARTA – Menjelang keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil sengketa Pilpres 2024, sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) lintas iman mengeluarkan pernyataan sikap
Beberapa organisasi yang ikut bersuara di antaranya PP Pemuda Muhammadiyah, GP Ansor, Pemuda Katolik, GAMKI, Peradah, Gema Budhi, GPII, Gema Mathla’ul Anwar dan Generasi Muda Konghuchu Indonesia.
Dalam pernyataan sikapnya, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla, mendorong penuh para Hakim MK untuk mengambil keputusan sesuai dengan fakta hukum di lapangan.
“Kami mendorong para hakim untuk terus menjaga integritas dan indepedensi dalam memutuskan perkara. Para hakim adalah penjaga kehormatan hukum di negeri ini. Hendaknya para Hakim MK dapat memutuskan perkara sesuai dengan rasa keadilan mayoritas rakyat Indonesia,” ucap Dzulfikar di Jakarta, Minggu (21/4/2024).
Tidak hanya itu, organisasi lintas iman ini juga meminta semua pihak untuk tetap menjaga harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pasca keluarnya putusan MK pada Senin mendatang.
“Kami mengajak semua pihak untuk dapat menahan diri, terus menjaga harmoni sosial dan kembali rukun bersatu membangun Indonesia maju. Kami juga mendorong para elite politik untuk menahan diri, bersikap sebagai negarawan, dan menyampaikan narasi-narasi yang sejuk,” imbuh Dzulfikar.
Pihaknya menginginkan agar pesta demokrasi lima tahunan ini bisa berakhir dengan damai dan masyarakat bisa kembali bersatu tanpa adanya ketegangan dan perselisihan.
“Momentum Pemilu 2024 ini sudah sepatutnya berakhir dengan aman, tertib dan damai, dengan terus mengindahkan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia,” harapnya. “Prinsip suara terbanyak adalah aspek kunci dalam menjaga legitimasi dan keabsahan hasil pemilu.”
Sementara itu, Ketum Gema Mathla’ul Anwar, Ahmad Nawawi, menegaskan dalam demokrasi pasti ada pihak yang menang dan yang kalah. Ia mengingatkan betapa pentingnya untuk menghargai pilihan suara mayoritas masyarakat Indonesia.
“Saya meminta juga kepada rekan-rekan semua, apapun hasil keputusan MK bisa diterima oleh kita semua dengan legowo dan lapang dada,” kata Nawawi.
Menurutnya, penerimaan yang baik atas hasil MK adalah salah satu cara untuk menjaga kondusifitas nasional sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa bisa lebih mudah dicapai.
“Kita tahu ada bonus demografi 2045. Jadi mungkin sekitar 13 tahun ke depan. Kalau kondisi negara nanti tidak kondusif, ini akan menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan,” ujarnya.
