JAKARTA – Perang Saudara Myanmar yang mulai pada 2021 masih belum selesai. Awal tahun ini, Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan kondisinya memburuk.
“Pertempuran sengit antara tentara dan kelompok oposisi bersenjata telah mengakibatkan pengungsian dan korban jiwa,” ujar Komisioner Tinggi HAM PBB, Volker Türk.
Situasi itu menjadi sumber keprihatinan pihak-pihak internasional. Salah satunya adalah Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR, Fadli Zon.
Ia menyampaikannya saat mengadakan pertemuan bilateral dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam sela-sela Sidang ke-148 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Jenewa, Swiss.
Bersama dengan Delegasi Parlemen Myanmar, Fadli membahas berbagai isu sensitif yang menyangkut konflik di sana. Mulai dari persoalan pengungsi sampai dengan kondisi junta militer yang tengah menguasai sebagian wilayah Myanmar.
Dalam kesempatan itu, Fadli juga menuturkan pihaknya terus mengupayakan perdamaian melalui jalur-jalur parlementer.
“DPR RI selaku Presiden ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) pada 2023 telah berupaya mengoptimalkan upaya diplomasi parlemen untuk mewujudkan perdamaian di Myanmar,” katanya, Rabu (27/3/2024).
Kemudian, Fadli juga mendorong agar Five-Point Consensus yang disepakati oleh pemimpin-pemimpin negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada 2021 silam, sesudah perang saudara pecah di Myanmar.
Adapun lima poin konsensus itu berisi kesepahaman untuk menghentikan kekerasan di Myanmar, melakukan dialog dengan pihak-pihak yang terlibat, penunjukkan utusan khusus, pendampingan kemanusiaan oleh ASEAN, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak yang terlibat.
Setidaknya hingga pertengahan tahun 2023 lalu, ASEAN menilai Myanmar belum mencapai perkembangan yang signifikan menuju pemenuhan Five-Point Consensus itu. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam Pertemuan ke-43 ASEAN, September tahun lalu.
Sepertinya, junta militer Myanmar yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing masih belum mengindahkan desakan ASEAN, yang ditekankan kembali oleh Fadli.
Pada hari yang sama, negara itu mengadakan parade militer tahunannya di Ibu Kota Naypyidaw. Dan Hlaing masih berbicara dengan nada yang agresif menyikapi perang saudara yang sedang berkobar di negaranya.
Hlaing mengutuk pihak-pihak pemberontak yang dia anggap menghancurkan persatuan Myanmar yang berdasarkan nilai-nilai demokrasi serta federalisme.
Ia juga mengatakan pihak militer sedang disasar “berita bohong” para jurnalis internasional dan pengguna media sosial.
Hal itu semakin membuat masyarakat bertanya soal kesungguhan junta militer di Myanmar dalam mengupayakan resolusi konflik dan perdamaian di negaranya.*
