JAKARTA – Kursi wakil presiden yang kosong menghadirkan pertanyaan lebih besar daripada siapa yang akan mengisinya: bagaimana memastikan pemerintahan tetap terbuka terhadap koreksi ketika pilihan calon berada di tangan presiden? Pertanyaan ini menjadi relevan setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran diri pada 12 November 2026. Dalam keterangan resmi yang dimuat Sekretariat Negara pada hari itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah menerima surat tersebut.
Peristiwa itu mengakhiri kebersamaan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Namun, berakhirnya kebersamaan dalam jabatan tidak otomatis berarti berakhirnya seluruh hubungan politik keduanya. Yang perlu dicermati ialah bagaimana proses pengisian jabatan berikutnya memengaruhi hubungan di dalam pemerintahan dan kualitas pertanggungjawaban kekuasaan kepada publik.
Kekosongan jabatan wakil presiden tidak dengan sendirinya melahirkan kekuasaan tunggal. Istilah itu menunjuk pada risiko menyempitnya pusat pengambilan keputusan apabila pengawasan melemah dan perbedaan pandangan kehilangan tempat. Risikonya perlu dibahas tanpa terburu-buru menyatakan bahwa seluruh kekuasaan negara telah berada dalam kendali satu orang.
Konstitusi dan Mutu Pilihan Politik
Mekanisme pengisian jabatan tersebut sudah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Paling lambat dalam waktu 60 hari setelah terjadi kekosongan, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Presiden menentukan dua nama yang diajukan, sedangkan MPR menentukan siapa yang dipilih.

Mekanisme itu sah secara konstitusional. Persoalan demokratisnya terletak pada mutu pertimbangan yang digunakan untuk mengusulkan dan memilih calon. Prosedur yang dipenuhi dengan benar perlu disertai pertanggungjawaban yang memungkinkan masyarakat memahami mengapa seseorang dinilai layak menduduki jabatan tersebut.
Dalam menilai persoalan ini, kedudukan wakil presiden perlu ditempatkan secara tepat. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Wakil presiden berada di dalam kekuasaan eksekutif; ia bukan lembaga pengawas presiden. Karena itu, harapan terhadap keberaniannya menyampaikan pandangan berbeda tidak dapat menggantikan fungsi pengawasan DPR maupun peran lembaga peradilan sesuai kewenangannya.
Meski demikian, ruang pembahasan dan koreksi di dalam pemerintahan tetap penting. Wakil presiden yang memiliki kapasitas dan kepercayaan politik dapat membantu menguji asumsi kebijakan, menyampaikan persoalan yang luput dari perhatian, serta menawarkan pilihan sebelum keputusan diambil. Pemerintahan memperoleh manfaat ketika perbedaan pandangan dibahas secara terbuka di dalam proses pengambilan keputusan.
Loyalitas dan Ruang Koreksi Politik
Loyalitas dan kemampuan memberikan koreksi tidak harus dipertentangkan. Seorang wakil presiden dapat mendukung agenda pemerintahan sekaligus mengingatkan presiden ketika pelaksanaannya berisiko merugikan masyarakat. Pertanyaannya adalah apakah loyalitas politik akan disertai kapasitas, integritas, dan keberanian menyampaikan pandangan yang berbeda.
Berbeda dengan pasangan yang dipilih langsung melalui pemilu, wakil presiden pengganti memperoleh jabatan melalui pencalonan Presiden dan pemilihan di MPR. Perbedaan jalur ini tidak mengurangi keabsahan konstitusionalnya. Namun, secara politik, proses tersebut dapat membentuk hubungan ketergantungan dengan pihak yang mengusulkan dan mendukungnya.
Ketergantungan itu bukan kepastian bahwa wakil presiden akan kehilangan kemandirian. Rekam jejak, pengalaman, dukungan politik, dan sikap pribadi turut memengaruhi cara seseorang menjalankan jabatan. Karena itulah penilaian terhadap calon sebaiknya tidak berhenti pada seberapa dekat ia dengan presiden atau seberapa besar dukungan partainya.
Robert Michels (2001), melalui gagasan hukum besi oligarki dalam Political Parties, menjelaskan kecenderungan organisasi untuk memusatkan kendali pada sekelompok pemimpin. Gagasan ini berguna sebagai peringatan tentang pentingnya pengawasan di dalam organisasi politik. Namun, teori tersebut bukan bukti bahwa pemilihan wakil presiden melalui MPR pasti menghasilkan pemerintahan oligarkis.
Koalisi Besar dan Risiko Konsentrasi Kekuasaan
Risiko konsentrasi kekuasaan menjadi lebih besar apabila dukungan politik yang luas disertai pengawasan yang lemah. Koalisi besar dapat membantu pemerintah menjalankan program dan menghindari kebuntuan. Manfaat itu dapat menyusut apabila partai-partai pendukung mengesampingkan penilaian atas kebijakan demi mempertahankan kesepakatan elite.
Dengan demikian, ukuran yang perlu diperhatikan bukan semata-mata banyaknya partai pendukung. Yang lebih menentukan adalah apakah kebijakan tetap diuji, penggunaan anggaran diperiksa, dan kritik mendapat tanggapan yang memadai. Dukungan kepada pemerintah tidak menghapus tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Sejarah hubungan Soekarno dan Mohammad Hatta memberi bahan refleksi mengenai arti perbedaan di dalam kepemimpinan. Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden pada 1956. Konteks ketatanegaraan ketika itu berbeda, sehingga peristiwa tersebut tidak dapat dijadikan padanan langsung bagi keadaan sekarang. Pelajaran yang relevan ialah pentingnya integritas dan kesediaan mempertahankan pertimbangan sendiri dalam menjalankan jabatan.
Patronase dan Kemandirian Daerah
Persoalan konsentrasi kekuasaan juga patut dibaca dari daerah. Penggantian wakil presiden tidak otomatis mengubah hubungan pusat dan daerah. Pengaruh politiknya mungkin muncul melalui jaringan partai dan elite yang menghubungkan kedua tingkat pemerintahan. Apabila jaringan itu semakin bergantung pada satu pusat keputusan, elite daerah dapat terdorong mengutamakan kedekatan politik untuk mempertahankan akses dan dukungan.
Dalam keadaan demikian, hubungan yang semestinya bertumpu pada kebutuhan pelayanan publik berisiko bergeser menjadi hubungan patronase. Dukungan politik dipertukarkan dengan akses terhadap sumber daya atau peluang jabatan. Hubungan seperti ini perlu dicermati karena dapat mengalihkan pertanggungjawaban kepala daerah dari warga kepada elite yang menopangnya.
Pembedaan tersebut penting. Koordinasi dengan pemerintah pusat diperlukan untuk menyelesaikan persoalan daerah. Masalah muncul apabila kedekatan personal menjadi lebih menentukan daripada kebutuhan masyarakat, ukuran kinerja, dan prosedur yang terbuka. Pada titik itulah warga kesulitan mengetahui apakah suatu keputusan dibuat untuk kepentingan daerah atau untuk menjaga hubungan dengan pemegang kekuasaan.
Kepentingan Elektoral Menjelang Pemilu 2029
Menjelang Pemilu 2029, pengisian jabatan wakil presiden juga layak dibaca dalam kaitannya dengan persaingan politik berikutnya. Jabatan tersebut dapat meningkatkan keterkenalan seseorang dan memberinya pengalaman pemerintahan. Karena itu, kepentingan elektoral mungkin ikut memengaruhi pilihan elite. Akan tetapi, kemungkinan tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai kepastian mengenai motif setiap calon atau partai.
Kepentingan publik perlu menjadi ukuran yang dapat diperiksa. Presiden dapat menjelaskan alasan pemilihan dua calon, termasuk pengalaman dan kemampuan yang dibutuhkan untuk membantu pemerintahan. Penjelasan ini akan memberi masyarakat dasar untuk menilai pilihan yang diajukan, bukan sekadar mengikuti peredaran nama.

MPR juga perlu membuka informasi mengenai rekam jejak calon dan memberi ruang bagi penjelasan tentang tugas yang akan mereka jalankan. Keterbukaan proses, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat membantu publik melihat dasar pertimbangan para wakilnya. Keterbukaan semacam ini layak ditempuh untuk memperkuat kepercayaan terhadap hasil pemilihan.
Menjaga Roh Pengawasan terhadap Kekuasaan
Pada saat yang sama, perhatian terhadap sosok wakil presiden tidak boleh mengaburkan tanggung jawab lembaga lain. Kualitas demokrasi tidak dapat digantungkan pada keberanian seorang pendamping presiden. Pengawasan parlemen, peradilan yang independen, pers yang bebas, dan masyarakat sipil yang dapat menyampaikan kritik tetap diperlukan, siapa pun yang akhirnya terpilih.
Presiden yang kuat dapat membantu pemerintahan bekerja efektif. Kekuatan itu perlu ditopang institusi yang mampu menguji keputusan dan memastikan pertanggungjawabannya. Pengisian jabatan wakil presiden menjadi kesempatan untuk memperlihatkan bahwa kekompakan pemerintahan dapat berjalan bersama keterbukaan terhadap koreksi.
Republik ini dibangun untuk memastikan kekuasaan, siapa pun pemegangnya, tetap mengabdi kepada rakyat. Karena itu, keberhasilan mengisi kursi wakil presiden tidak cukup diukur dari terpenuhinya prosedur. Ia juga perlu dinilai dari kesediaan para pemegang kewenangan menjelaskan pilihannya dan menjaga ruang pengawasan tetap hidup.

Rekho Adriadi. Pengamat Politik, Dosen Administrasi Publik dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
Referensi:
Sekretariat Negara Republik Indonesia. 12 November 2026. Keterangan Pers Presiden terkait Pengunduran Diri Wakil Presiden.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2). JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI.
Michels, Robert. 2001. Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. Batoche Books. Terjemahan Eden dan Cedar Paul.
Arsip Nasional Republik Indonesia. Mundurnya Bung Hatta Sebagai Wakil Presiden: Pelajaran Berharga Bagi Kepemimpinan Indonesia.
