Komedi Gelap Hukum di Balik Ketuk Palu UU Perampasan Aset
JAKARTA – Setelah mengendap hampir dua dekade di laci legislasi, Undang-Undang Perampasan Aset akhirnya resmi diketok dalam rapat paripurna DPR pada Kamis, 19 November 2026. Sekilas, kabar ini terdengar seperti kemenangan telak bagi agenda pemberantasan korupsi.
Negara kini punya senjata merampas harta pelaku kejahatan ekonomi, mulai dari koruptor hingga bandar judi daring, bahkan tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Namun, jika kita mau sedikit menyipitkan mata dan membedah isi pasal-pasalnya, euforia itu mendadak terasa seperti perayaan ulang tahun yang kehilangan kue utamanya.
Ketentuan mengenai peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak wajar (illicit enrichment), instrumen paling ampuh untuk memiskinkan koruptor, justru dicoret dari naskah akhir undang-undang ini. Alasan yang dikemukakan Komisi III DPR terdengar sangat luhur sekaligus teknis.
Pertama, aturan tersebut dinilai berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) dan diklaim tidak diterapkan di Amerika Serikat maupun Inggris, bahkan konon digagalkan Mahkamah Konstitusi di Jerman.
Kedua, UU Perampasan Aset diposisikan murni sebagai hukum formil atau hukum acara, sehingga dianggap tidak pantas memuat norma materiil penghukuman.
Tameng HAM dan Logika Konteks Perbandingan Hukum yang Tergelincir
Di titik inilah logika perbandingan hukum yang dipakai pembentuk undang-undang terasa agak menggelikan, seolah-olah hasil pencarian singkat di mesin peramban dijadikan dalil konstitusional. Ambil contoh Amerika Serikat yang sering dijadikan tameng pembenaran. Negeri Paman Sam itu memang tidak mengkriminalisasi kepemilikan kekayaan tak wajar sebagai delik pidana tersendiri, demi menjaga hak konstitusional warganya dalam Amandemen Kelima.

Namun, Amerika Serikat justru menjadi pelopor instrumen civil asset forfeiture sejak dekade 1970-an melalui berbagai regulasi seperti Civil Asset Forfeiture Reform Act (CAFRA). Lewat gugatan perdata langsung terhadap objek hartanya (in rem), jaksa federal di sana bisa menyita kekayaan mencurigakan tanpa perlu menunggu pemiliknya divonis bersalah di pengadilan pidana.
Klaim serupa bahwa Inggris tidak mengenal instrumen perampasan kekayaan tak wajar barangkali perlu diuji ulang di hadapan fakta sejarah hukum negara tersebut. Melalui Criminal Finances Act 2017, Inggris justru memperkenalkan mekanisme Unexplained Wealth Orders (UWO) yang memaksa individu menjelaskan asal-usul kekayaan mencurigakan di atas batas tertentu. Jika gagal membuktikan sumber sahnya secara perdata, aset tersebut dapat disita negara tanpa perlu membuktikan tindak pidana asalnya terlebih dahulu.
Hal serupa berlaku pada konteks Jerman yang dicatut secara serampangan. Jerman memang tidak mengkriminalisasi illicit enrichment sebagai delik pidana murni demi menjaga prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence). Akan tetapi, sejak reformasi hukum perampasan aset (Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung) tahun 2017, Jerman menerapkan mekanisme penyitaan yang diperluas (erweiterte Einziehung) dan penyitaan mandiri (selbstständige Einziehung). Pengadilan di Jerman dapat merampas harta yang diduga kuat berasal dari aktivitas ilegal meski pelakunya tidak bisa dituntut, atau harta tersebut tidak terhubung langsung dengan delik spesifik yang sedang diadili.
Ironi perbandingan hukum ini semakin telanjang jika kita menariknya ke level regulasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Melalui United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003, yang ironisnya sudah diratifikasi Indonesia lewat UU Nomor 7 Tahun 2006, komunitas global justru menjadikan pemiskinan koruptor sebagai standar utama. Pasal 20 konvensi PBB tersebut secara eksplisit mendorong setiap negara mengatur delik peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak wajar (illicit enrichment), sementara Pasal 54 membuka jalan bagi perampasan aset tanpa pemidanaan. Artinya, saat negara-negara Barat sibuk menerjemahkan mandat PBB ke dalam hukum acara perdata maupun pidana yang tajam, pembentuk undang-undang kita malah sibuk mencari alasan konstitusional untuk mengebiri komitmen internasional yang sudah diteken negara sendiri dua dekade silam.
Amputasi Substansi dan Pengabaian Masukan KPK
Ketiga negara maju tersebut terbukti tidak pernah menggunakan tameng HAM untuk melumpuhkan negara dalam mengejar harta-harta gelap yang patut diduga didapatkan secara ilegal. Mereka justru merancang rekayasa hukum acara perdata dan administratif agar prinsip HAM tetap terlindungi tanpa memberi karpet merah bagi penjahat kerah putih. Di Senayan, dalih perlindungan HAM dan dikotomi hukum formil-materiil justru dipakai untuk mengamputasi nyawa dari undang-undang itu sendiri.
Kejanggalan ini kian terang benderang jika kita menengok kembali catatan kritis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak draf ini masih berstatus rancangan pada 2023. KPK berulang kali mengingatkan pentingnya memasukkan delik kekayaan tidak wajar serta mengintegrasikan rezim Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai pintu masuk pembuktian terbalik. Sayangnya, proses pembahasan yang terkesan dikebut di ujung masa sidang, justru memangkas usulan krusial tersebut.
Tidak hanya menghapus pasal kekayaan tak wajar, draf final juga menaikkan ambang batas aset yang bisa dirampas tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture) dari Rp. 100 juta menjadi Rp. 1 miliar, sembari mengunci pemberlakuan asas non-retroaktif.
Kombinasi pasal-pasal kompromis ini melahirkan sebuah paradoks regulasi yang sangat kasat mata. Dalam literatur ekonomi politik, Vedi R. Hadiz dan Richard Robison (2004) pernah mengingatkan bagaimana kekuatan oligarki di Indonesia sangat lihai melakukan reorganisasi kekuasaan di balik institusi demokrasi formal.
Siasat “Kancil” Oligarki Menjinakkan Regulasi
Ketika tekanan publik untuk mengesahkan UU Perampasan Aset sudah tidak terbendung, elite politik tidak menolaknya secara frontal. Mereka mengesahkannya dengan tepuk tangan meriah, namun diam-diam mencabut taring utamanya agar aset-aset masa lalu dan lonjakan kekayaan misterius para penyelenggara negara tetap aman dari jangkauan jaksa dan KPK.

Publik tentu tetap mengapresiasi hadirnya payung hukum baru ini sebagai langkah maju, setidaknya di atas kertas. Namun, publik juga berhak bertanya dengan nada skeptis. Jika kekayaan pejabat yang melonjak drastis tanpa profil penghasilan yang masuk akal tidak bisa disentuh, lalu aset siapa sebenarnya yang hendak dirampas oleh undang-undang ini?
Tanpa keberanian mengadopsi semangat illicit enrichment secara utuh, aturan yang baru disahkan ini berisiko menjadi sekadar macan kertas yang hanya garang terhadap penipu daring kelas teri, tetapi mendadak santun dan menjunjung tinggi HAM di hadapan para koruptor kakap.
E.S. Raharjo. Tim Redaksi Total Politik
Referensi:
Basel Institute on Governance, Illicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth, Basel Institute on Governance, Basel, Swiss, 15 Juni 2021.
Charles Doyle, Crime and Forfeiture: CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington D.C., Amerika Serikat, 14 Januari 2015.
House of Commons Library, Unexplained Wealth Orders: Research Briefing CBP-9098, UK Parliament, London, Inggris, 14 April 2022.
Kilian Wegner, Extended Confiscation in Germany: Country Report on the Penal Confiscation Reform Act, Adam Mickiewicz University Press, Poznań, Polandia, 10 Maret 2023.
Stefan D. Cassella, Asset Forfeiture Law in the United States, Juris Publishing, Huntington, Amerika Serikat, 15 Oktober 2013.
Vedi R. Hadiz & Richard Robison, Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets, Routledge, London, Inggris, 10 Juni 2004.
United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), United Nations, New York, Amerika Serikat, 31 Oktober 2003.
Aryo Putranto Saptohutomo, KPK Pertanyakan Nasib Delik Kekayaan Tak Wajar di RUU Perampasan Aset, Kompas.com, Jakarta, Indonesia, 6 Maret 2023.
Fatimah Az Zahra dan Inten Esti Pratiwi, UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Benarkah Koruptor Bisa Dihukum Mati?, Kompas.com, Jakarta, Indonesia, 19 November 2026.
Redaksi NU Online, DPR Coret Ketentuan Pemiskinan Koruptor dalam UU Perampasan Aset, Ini Alasannya, NU Online, Jakarta, Indonesia, 19 November 2026.
Sukriwan Ramadhan, DPR Coret Aturan Pemiskinan Koruptor dalam UU Perampasan Aset, Katadata.co.id, Jakarta, Indonesia, 19 November 2026.
