BUENOS AIRES – Siapa yang akan duduk di kursi wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mundur sangat tergantung pada prioritas apa yang ingin dicapai untuk posisi wakil presiden tersebut.
Pertama, ada kebutuhan yang cukup mendesak untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Saat ini, publik tengah menyoroti secara intens kinerja pemerintah. Karena itu dibutuhkan figur wakil presiden yang bisa mengefektifkan kerja pemerintah dan memulihkan kepercayaan publik. Kita punya pengalaman 2009 ketika Susilo Bambang-Yudhoyono memilih teknokrat Boediono sebagai wakil presiden pendampingnya. Figur profesional semacam itu bisa dicari di kalangan ekonom, ahli kebijakan publik, ahli hukum, atau aktivis sosial.
Nama seperti Chatib Basri, Sri Mulyani, Retno Marsudi, Mari Pangestu, Gita Wiryawan, Sudirman Said, Zainal Arifin Mochtar, Mahfud MD, atau Usman Hamid layak jadi pertimbangan.
Kedua, ada pembicaraan mengenai kekhawatiran sejumlah elit bahwa Prabowo dengan kondisi kesehatannya bisa saja berhalangan melanjutkan kepemimpinan sebelum masa jabatannya berakhir. Karena itu, posisi wakil presiden menjadi sangat krusial karena diproyeksikan akan menduduki puncak kepemimpinan nasional jika presiden berhalangan. Jika ini tujuannya, maka posisi wapres kemungkinan akan diserahkan pada figur yang berasal dari lingkar terdekat presiden. Elit utama Gerindra seperti Sugiono atau Sufmi Dasco Ahmad memiliki peluang terbesar jika alasannya adalah untuk melanjutkan kepemimpinan nasional jika presiden berhalangan.
Ketiga, ada kebutuhan untuk menjaga soliditas pemerintahan pasca jatuhnya Gibran yang merepresentasikan kelompok politik Jokowi. Jika wakil presiden dipilih dari salah satu elit atau ketua partai koalisi, ada potensi akan menimbulkan ketidakpuasan dari partai-partai lain. Karena itu, dibutuhkan satu figur yang bisa diterima oleh semua partai pendukung pemerintah. Untuk kebutuhan ini, figur-figur partai atau non-partai bisa dipertimbangkan. Sufmi Dasco dipercaya banyak kalangan memiliki kedekatan dengan semua partai, terutama partai-partai koalisi pemerintah. Dia punya potensi terbesar karena alasan ini.
Keempat, ada kemungkinan presiden Prabowo mempersiapkan kadernya untuk menjadi penggantinya di kemudian hari. Presiden, dalam beberapa kesempatan, memuji kader Gerindra seperti Sugiono. Kalau Prabowo melihat posisi Wapres penting untuk proses pengkaderan figur yang selama ini dia bina, maka tokoh seperti Sugiono mungkin berpeluang besar duduk di sana.
Kelima, ada anggapan bahwa ketika Gibran meninggalkan posisinya sebagai Wapres, banyak kalangan di tingkat massa yang kecewa dengan proses tersebut. Kekecewaan publik ini, jika tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi awal bagi gerakan politik yang lebih besar yang bisa mengusik stabilitas kepemimpinan Prabowo. Jika pertimbangannya adalah menjaga dukungan massa, maka tokoh yang sekarang sedang sangat populer seperti Dedi Mulyadi (KDM) adalah figur yang paling mungkin berada di posisi itu. KDM sejauh ini, menurut sejumlah survei kredibel, paling banyak diterima oleh massa pemilih.
Keenam, ada pembicaraan bahwa Prabowo harus berhati-hati memilih calon wakil presiden agar posisi itu tidak menjadi batu loncatan untuk maju menjadi pesaingnya di 2029. Jangan sampai memelihara anak macan yang ketika besar bisa menerkam tuannya. Kalau pertimbangan ini dominan, maka figur-figur potensial yang sekarang ini tertangkap radar politik di tingkat massa kemungkinan harus diexclude dari potensi pencalonan. Sejumlah tokoh yang potensial maju dan mendapatkan dukungan publik antara lain adalah KDM, AHY, Anies, Pramono, dan beberapa nama lain.
Ketujuh, ada kecenderungan Prabowo ingin menarik PDI Perjuangan masuk ke dalam koalisi. Ada isu yang beredar bahwa sebenarnya PDI Perjuangan ingin bergabung tapi terhalang beban psikologis adanya kelompok Jokowi di pemerintahan. Dengan keluarnya Gibran, maka hambatan ini tidak ada. Jika isu ini benar, maka peluang PDI Perjuangan bergabung ke dalam kabinet menjadi terbuka.
Tokoh PDI Perjuangan seperti Puan Maharani, Pramono Anung, dan Ganjar Pranowo memiliki potensi dipertimbangkan masuk menduduki jabatan wakil presiden. Pramono, yang di poin sebelumnya saya sebut berpotensi menjadi pesaing, justru menarik jika dilihat dari sudut ini. Menawarkan posisi wakil presiden menjadi lebih mungkin karena PDI Perjuangan tidak mendapatkan kursi kabinet sejauh ini.
Pada akhirnya, keputusan siapa yang akan diajukan oleh presiden sangat bergantung pada aspek mana yang menjadi prioritas presiden. Siapa pun tokoh yang akan dipilih duduk di kursi yang kosong itu, dia akan menjawab persoalan yang sekarang dianggap penting oleh presiden. Pilihan itu akan memberi kita (rakyat kebanyakan) petunjuk tentang apa sebenarnya skala prioritas presiden.

Saidiman Ahmad. Program Manager dan Peneliti Senior SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting)
