TEL AVIV – Kebuntuan pemilu Israel pada 27 Oktober 2026 bukan semata-mata persaingan elektoral antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan kubu oposisi Partai Yashar (Lurus) yang dipimpin mantan Kepala Staf Militer Israel (Tzahal) Gadi Eisenkot. Di balik perebutan mayoritas parlemen, muncul persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni terkait posisi politik warga Arab-Israel dan batas-batas inklusivitas demokrasi di negara tersebut.
Persoalan itu mengemuka setelah partai-partai yang mewakili sekitar 21 persen minoritas Arab-Israel diproyeksikan meraih 19 kursi, jumlah yang belum pernah dicapai sebelumnya dalam sejarah pemilu Israel. Dengan perolehan tersebut, dukungan politik dari partai-partai Arab berpotensi menjadi faktor penentu dalam pembentukan pemerintahan. Kubu oposisi Eisenkot, yang memperoleh 48 kursi berbanding 53 kursi untuk kubu Bibi (panggilan populer Netanyahu), tidak memiliki jalan menuju kekuasaan tanpa dukungan kalangan warga Arab-Israel yang lebih luas (Reuters, 28/10/2026).
Menilik hasil penghitungan sementara pemilu Israel hingga Kamis (Al Jazeera, Reuters; 29/10/2026), mayoritas pemilih tampaknya menghendaki berakhirnya kepemimpinan Benjamin Netanyahu sebagai perdana menteri. Setelah sekitar 90 persen suara dihitung, blok koalisi sayap kanan pimpinan Netanyahu diproyeksikan memperoleh 53 kursi di parlemen Israel (Knesset), sementara blok oposisi pimpinan Gadi Eisenkot diperkirakan meraih 48 kursi. Adapun partai-partai Arab diproyeksikan mengantongi 19 kursi.
Untuk membentuk pemerintahan di Israel, koalisi politik membutuhkan sedikitnya 61 dari total 120 kursi di Knesset. Berdasarkan proyeksi tersebut, kubu Netanyahu maupun oposisi belum mampu mencapai ambang mayoritas secara mandiri. Namun, jika perolehan suara partai-partai Arab diperhitungkan, konfigurasi politik ini menunjukkan bahwa Netanyahu menghadapi kesulitan besar untuk mempertahankan kekuasaannya. Eisenkot menyatakan hasil pemilu tersebut mencerminkan keinginan rakyat Israel akan perubahan.
Konstelasi seperti ini pun memantik respons Netanyahu. Pada 29 Oktober, ia menuduh perolehan suara partai-partai Arab antara lain didorong oleh kecurangan pemilih, meskipun tidak menyertakan bukti. Tuduhan itu dibantah para pemimpin Arab-Israel, yang menilai Netanyahu sedang mengobarkan permusuhan dan berupaya merusak legitimasi partisipasi politik mereka.
Klaim tersebut juga tidak sejalan dengan keterangan Komite Pemilihan Umum Pusat Israel, sebagaimana dilaporkan Reuters (28/9/2026). Dalam surat yang dipublikasikan komisi itu, disebutkan tidak terdapat dasar untuk menyimpulkan bahwa integritas pemilu telah dirusak secara sistematis. Shin Bet, badan intelijen domestik Israel, pun menegaskan bahwa penyelidikan harus diarahkan kepada pihak-pihak yang diduga terlibat, bukan digunakan untuk mencurigai seluruh komunitas yang telah menggunakan hak pilihnya secara sah.
Di sinilah persoalan demokrasi Israel menjadi semakin rumit. Partai-partai Arab bukan entitas politik dari luar sistem demokrasi Israel. Mereka merupakan representasi warga negara Israel yang memiliki hak konstitusional untuk memilih, dipilih, dan memperjuangkan kepentingan politik melalui parlemen. Kebetulan saja bahwa mereka lahir sebagai etnis Arab. Mengapa ketika mereka berhasil mengonsolidasikan dukungan elektoral, keberhasilan itu justru dibingkai sebagai ancaman terhadap negara?
Pemimpin Partai Ra’am, Mansour Abbas, menilai tuduhan Netanyahu sebagai bagian dari kampanye hasutan dan delegitimasi terhadap warga Arab-Israel. Ahmad Tibi, salah satu tokoh Joint List, bahkan menyebut kampanye tersebut diarahkan untuk menakut-nakuti Eisenkot agar tidak mempertimbangkan pembentukan pemerintahan dengan dukungan partai-partai Arab. Analisis politik Eytan Gilboa dari Reichman University juga melihat strategi Netanyahu sebagai upaya mencegah kerja sama politik Arab-Yahudi (Reuters, 29/9/2026).
Pernyataan Presiden Israel Isaac Herzog patut dicermati. Ia menegaskan bahwa dugaan pelanggaran pemilu harus diselidiki, tetapi tidak boleh digunakan untuk mencemarkan nama seluruh komunitas yang telah menjalankan hak demokrasinya. Pernyataan ini penting, sebab integritas pemilu tidak hanya ditentukan oleh kejujuran penghitungan suara, tetapi juga oleh kesediaan semua pihak menerima hak politik warga negara tanpa diskriminasi.
Ironisnya, keberhasilan partai-partai Arab justru memperlihatkan paradoks demokrasi Israel. Mereka memiliki hak memilih dan keterwakilan di Knesset, tetapi belum tentu diterima sebagai mitra yang setara dalam pembentukan pemerintahan. Bahkan Eisenkot sendiri masih berhati-hati untuk melibatkan mereka secara formal, meskipun dukungan dari luar koalisi dapat menjadi jalan untuk mengakhiri kekuasaan Netanyahu.
Dalam sejarah sejak berdirinya Israel pada 1948, Netanyahu jadi politisi yang paling dominan dalam politik negara zionis tersebut. Kiprahnya dalam politik dan pemerintahan Israel telah berjalan lebih dari empat dekade, tepatnya 44 tahun saat ia menjadi Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Israel (Deputy Chief in Mission at the Israeli Embassy) di Washington, AS pada 1982-1984. Karir puncak politiknya adalah sebagai Perdana Menteri Israel terlama, selama kurang lebih 19 tahun, meskipun dalam periode yang tidak langsung berurutan (CNN, 25/4/2026).
Pengalaman politik Israel pada 2021, ketika pemerintahan yang menggantikan Netanyahu untuk pertama kalinya bergantung pada dukungan Partai Ra’am, menunjukkan bahwa kerja sama semacam itu bukan sesuatu yang mustahil. Namun, resistensi politik dan ideologis terhadap partai-partai Arab tetap kuat, terutama setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan perang yang menyusulnya.
Pada akhirnya, persoalan ini melampaui nasib politik Netanyahu. Demokrasi tidak cukup diukur dari terselenggaranya pemilu, tingginya partisipasi, atau tersedianya kursi bagi kelompok minoritas di parlemen. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah suara minoritas diakui sebagai bagian sah dari kehendak rakyat, bahkan ketika suara itu menentukan siapa yang berkuasa.
Jika warga Arab-Israel hanya diterima sebagai pemilih, tetapi ditolak sebagai mitra politik, demokrasi Israel menghadapi persoalan serius dalam praktik demokrasi, khususnya hak kesetaraan kewarganegaraan.
Sebuah ironi terhadap klaim yang selalu mereka gembar-gemborkan sebagai “the only democracy in middle east”. Klaim yang selalu menjadi subjek perdebatan di kalangan akademisi, aktivis hak asasi manusia, dan pengamat politik Timur Tengah
Sebab, demokrasi yang hanya menghormati suara mayoritas, tetapi mencurigai suara minoritas, pada akhirnya berisiko berubah menjadi dominasi politik yang dibungkus prosedur elektoral.
E.S. Raharjo. Tim Redaksi Total Politik.
Referensi:
Al Jazeera Staff, AFP, dan Reuters, “Israel Election Result Shows No Overall Majority as Vote Count Complete,” Al Jazeera, Doha, 29 Oktober 2026.
Aluf Benn, “What Israel’s Election Won’t Change: The Constraints and Costs of the New Security Consensus,” Foreign Affairs, New York, 23 Oktober 2026.
Amos N. Guiora, “Opinion: Israeli-Arab Parties’ Showing in Israel’s Election Is a Historic Achievement for Democracy,” Deseret News, Salt Lake City, 29 Oktober 2026.
CNN Editorial Research, “Benjamin Netanyahu Fast Facts”, CNN, 25 April 2026, https://edition.cnn.com/world/middleeast/benjamin-netanyahu-fast-facts.
JPost Editorial, “As Netanyahu hits 19 years in office, Israel must confront the case for term limits”, The Jerusalem Post, Yerusalem, 29 September 2026, https://www.jpost.com/opinion/article-910018.
Rami Ayyub, Steven Scheer, dan Lili Bayer, “Netanyahu Set to Remain Caretaker After Inconclusive Israeli Election,” Reuters, Yerusalem, 28 Oktober 2026.
Samia Nakhoul, “Analysis: Israel’s Election Gives Survivor Netanyahu a Path to Keep Power,” Reuters, Dubai, 28 Oktober 2026.
Maayan Lubell, “Netanyahu, at Risk of Losing Power, Steps Up Attacks on Israel’s Arab Parties,” Reuters, Yerusalem, 29 Oktober 2026.
