JAKARTA – Pangan adalah hak asasi manusia yang mendasar. Namun ironisnya, kini masih terdapat 645 juta orang di seluruh dunia yang masih tersandera kelaparan. Selain itu, hampir 2,7 miliar orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pola makan yang sehat. Itulah pesan inti Sekjend PBB, Antonio Guterres pada Hari Pangan se-Dunia, 16 Oktober 2026.
Lalu bagaimana kita memaknai dan membumikan Hari Pangan se-Dunia, dalam konteks kepentingan nasional Indonesia? Boleh jadi fenomena kelaparan di Indonesia seperti yang disinyalir Sekjend PBB itu, nyaris tidak ada di Indonesia. Namun demikian, terdapat beberapa poin krusial dalam hal pangan di Indonesia, yang berkelindan dengan tema Hari Pangan se-Dunia tersebut.
Pertama, aspek ketahanan dan kedaulatan pangan. Pemerintah mengklaim telah berhasil mewujudkan swasembada beras pada 2026, dengan total stok mencapai 16 juta ton, dan produksi beras nasional mencapai 34,7 juta ton. Namun klaim ini masih diragukan keabasahannya. Lagi pula ketahanan dan kedaulatan pangan yang hanya bersandar pada satu sumber bahan pangan, yakni beras, ini pada batas tertentu juga membahayakan. Sebab jika terjadi gagal panen karena bencana alam, krisis iklim, hama penyakit; masyarakat menjadi tak ada pilihan selain menggunakan beras. Potensi bencana kelaparan mengintai.
Kedua, masih tingginya harga bahan pangan, khususnya beras dan lauk pauk. Klaim stok beras yang melimpah menjadi paradoks, jika harga beras justru makin melambung. Dalam hal bahan pangan, bukan hanya aspek ketersediaan produk saja, tetapi juga keterjangkauan harga. Apalah artinya barangnya ada, tetapi masyarakat tersandera oleh harga yang mahal. Siapa pula yang menikmati harga beras yang mahal, tengkulak pula, bukan petani padi.
Saat ini harga berbagai bahan pangan terkerek tinggi, diduga karena dampak proyek MBG. Komoditas bahan pokok tersedot untuk proyek MBG, dan dampaknya harga pangan melambung. Proyek MBG memicu inflasi harga bahan pangan yang signifikan. Terbukti saat proyek MBG dihentikan harga pangan turun, seperti harga telur, daging ayam, daging sapi, bahkan harga sayur mayur. Dan saat proyek MBG dimulai lagi, harga berbagai komoditas pangan melambung lagi. Masyarakat menengah “mendelik” untuk membeli bahan pangan, tersebab harganya kian melangit.
Ketiga, keracunan bahan pangan. Kasus keracunan makanan masih menjadi ancaman bagi warga masyarakat, termasuk oleh proyek MBG, yang telah meracuni lebih dari 43 ribu siswa, bahkan guru. Ini artinya masalah keamanan pangan belum selesai di negeri ini. Ironisnya, itu terjadi pada proyek MBG, yang seharusnya punya standar gizi yang lebih tinggi.
Keempat, mati surinya sumber bahan pangan lokal. Sumber bahan pangan bukan hanya beras, tapi banyak sumber pangan lokal yang melimpah. Namun sumber bahan pangan lokal tidak pernah dikembangkan, hanya menjadi bahan pangan pinggiran dan sampingan saja. Padahal sumber bahan pangan lokal melimpah ruah; dan dari sisi kualitas cukup kaya dengan vitamin dan zat gizi, lebih murah pula.
Kelima, sampah bahan pangan, alias food waste. Salah satu masalah pangan, adalah masih tingginya sampah bahan pangan (food waste). Bahkan Indonesia menjadi negara terdepan penghasil food waste di dunia, yakni nomor dua di dunia setelah Arab Saudi, dengan jumlah 90,94 juta metrik ton. Menurut Kementerian LHK, dari total sampah di Indonesia, sebanyak 40,79 persen adalah sampah makanan. Dan tragisnya, 56,82 persen berasal dari food waste rumah tangga. Ironisnya, lebih dari 40 persen makanan dari proyek MBG justru menjadi food waste, alias “muspro” (terbuang percuma).
Keenam, pola konsumsi yang salah kaprah. Perilaku pola konsumsi salah kaprah fenomenanya justru terjadi di rumah tangga menengah bawah, yakni alokasi pendapatan mereka untuk membeli rokok justru lebih tinggi. Data BPS membuktikan bahwa di kalangan rumah tangga menengah bawah, pendapatannya 10-11 persen justru dialokasikan untuk membeli rokok. Persentase ini jauh lebih tinggi dibanding alokasi untuk membeli lauk pauk, yang hanya 3,5 persen saja dari pendapatannya. Total perokok di Indonesia kini mencapai lebih dari 70 juta jiwa, 6 juta diantaranya perokok anak anak. Tragis kan?
Ketujuh, impor bahan pangan. Gandum menjadi sumber bahan pangan utama di Indonesia, baik untuk bahan mi instan, roti, kue, dll. Masyarakat Indonesia justru menjadi pemakan mi instan tertinggi nomor dua setelah China. Masalahnya gandum 100 persen impor, Indonesia bukan penghasil gandum. Tak sebulir gandum pun yang ditanam dan tumbuh di Indonesia. Setiap tahun Indonesia masih mengimpor gandum sebesar 3,68 miliar kg, dengan nilai devisa senilai 997,28 juta dolar Amerika. Indonesia menjadi pengimpor gandum kedua terbesar di dunia, setelah Mesir. Selain gandum, Indonesia juga menjadi pengimpor utama kedelai, lebih dari 90 persen kedelai diimpor. Kita makan mendoan, tahu isi dan tempe goreng, itu dari kedelai yang diimpor. Kedelai dari hasil rekayasa genetik (GMO) pula.
Hari Pangan se Dunia, seharusnya menjadi refleksi untuk memulai perubahan yang transformatif dalam kebijakan pangan, dan tata kelola sumber bahan pangan. Sumber bahan pangan bukan hanya beras, kembangkan bahan pangan lokal. Bahan pangan bukan hanya stok yang cukup, tapi juga soal keterjangkauan harga pangan. Pangan adalah hak asasi warga negara; ketersediaan, keberagaman, keterjangkauan, dan pangan yang berkualitas menjadi tanggungjawab negara untuk menyediakannya.*
Tulus Abadi, Pegiat Perlindungan Konsumen, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI).
