Refleksi 2 Tahun Prabowo-Gibran: Tertatih di Implementasi dan Tata Kelola?
JAKARTA – Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan paradoks pembangunan yang menarik sekaligus mengkhawatirkan melalui program “mercusuar” Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam bahasa retorik khas Presiden Prabowo, MBG dijalankan untuk memakmurkan rakyat Indonesia, dengan mencegah anak-anak kelaparan.
“Saya ingin indonesia hebat, saya ingin Indonesia rakyatnya makmur, saya tidak ingin lihat rakyat miskin saya tidak ingin lihat anak-anak lapar, MBG kita teruskan!” tegas Presiden Prabowo (YouTube Setpres RI, 8/6/2026)
Program ini sejak awal menjanjikan sesuatu yang mendasar dan megah, mulai dari perbaikan kualitas gizi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan ekonomi lokal melalui rantai pasok (supply chain) pangan. Namun, di balik tingginya ambisi tersebut, muncul beragam persoalan yang tidak sederhana. Mulai dari kasus keracunan, dugaan korupsi, kesiapan infrastruktur, hingga efisiensi anggaran dan kocok ulang kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN).
Pertanyaan mendasarnya bukan lagi sekadar apakah negara mampu membagikan makanan kepada jutaan masyarakat sasaran program, melainkan apakah program sebesar ini dapat dijalankan secara aman, tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.
Implementasi Cepat, Standar Keamanan Tertinggal
MBG merupakan janji kampanye yang kemudian menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan. Program ini mulai dijalankan pada 6 Januari 2025 dengan sasaran peserta didik serta kelompok tertentu, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, lansia, dan balita. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran awal BGN sebesar Rp. 268 triliun, dengan MBG sebagai komponen dominan.
Secara konseptual, program ini tidak sekadar menyediakan makanan, tetapi menghubungkan kebijakan gizi, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal. Jika dikelola dengan baik, kebutuhan pangan dalam skala besar juga berpotensi menciptakan pasar bagi petani, peternak, nelayan, serta usaha mikro dan kecil.
Sementara scara struktur ekonomi, skala masif MBG pada hakikatnya menciptakan bentuk captive market (pasar terikat) sekaligus struktur monopsoni dalam ekosistem pangan lokal (Robinson, 1933). Di satu sisi, jutaan peserta didik menjadi captive market dengan tingkat permintaan harian yang terprediksi dan stabil. Di sisi lain, kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menempatkan negara (melalui BGN) sebagai pembeli tunggal (monopsonist) yang menyerap komoditas dari petani, peternak, dan UMKM sekitarnya.
Struktur ini menawarkan kepastian pasar yang sebenarnya luar biasa menguntungkan bagi pelaku usaha lokal. Meski demikian, risiko ekonominya tak kalah besar, terutama jika tata kelola SPPG rapuh atau gampang terkontaminasi praktik korupsi dan patronase. Menurut Robinson, posisi monopsoni negara dapat disalahgunakan untuk mendikte harga beli secara sepihak, mematikan pedagang pasar tradisional sekitar, atau mengunci rantai pasok hanya pada kelompok bisnis atau kepentingan terdekat atau tertentu. Oleh karena itu, captive market dan monopsoni a la MBG memerlukan pengawasan persaingan usaha yang ketat agar benar-benar menyejahterakan rantai pasok lokal, bukan sekadar memindahkan monopoli pasar ke tangan para pengelola dapur SPPG.
Persoalan lainnya, perluasan cakupan berlangsung bersamaan dengan pembangunan jaringan SPPG yang membutuhkan standar baku dapur, tenaga terlatih, rantai pasok, pengawasan, dan distribusi yang sesuai dengan kondisi geografis. Banyaknya kasus keracunan memperlihatkan bahwa kecepatan pembangunan dapur SPPG tidak selalu sejalan dengan kesiapan operasionalnya.
Hingga 14 Oktober 2026, masih terdapat kasus keracunan siswa sekolah setelah mengonsumsi menu MBG, sebagaimana yang terjadi di Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Rabu, 14 Oktober 2026 (Kompas, 14/10/2026). Ratusan pelajar dari SD hingga SMAN harus dievakuasi ke Puskesmas terdekat karena diare, muntah-muntah, buang air besar dan pusing setelah menyantap MBG pada Selasa 13 Oktober 2026.
Kasus tersebut menambah panjang jumlah kasus keracunan sejak program dilaksanakan, sebagaimana dilaporkan Kementerian Kesehatan per 2 September 2026 (Kompas.id, 7/9/2026), yang telah mencapai 560 kasus keracunan makanan, dengan jumlah 50.059 orang terdampak, dan sepertinya masih terus bertambah.
Pada September 2026, BGN sendiri menyebut lebih dari 80 persen insiden keracunan yang berkaitan dengan pelanggaran prosedur operasional, termasuk persoalan waktu konsumsi dan pengelolaan makanan. BGN juga mengumumkan penutupan permanen 455 SPPG yang tidak memenuhi standar (Detikhealth, 4/9/2026).
Ini bukan persoalan teknis yang bisa dianggap sebagai gangguan kecil. Dalam pelayanan publik, keamanan penerima manfaat merupakan prasyarat wajib, bukan bonus. Setiap insiden harus diikuti penyelidikan, penanganan korban, keterbukaan hasil pemeriksaan, dan koreksi sistematis. Jika pengawasan baru menguat setelah terjadi keracunan, negara berisiko bekerja secara reaktif, bukan preventif berbasis mitigasi risiko. Ukuran keberhasilan program semestinya tidak berhenti pada jumlah porsi yang disalurkan, tetapi juga mencakup mutu gizi, keamanan pangan, konsistensi layanan, dan dampak yang dapat diukur.
Anggaran “Jumbo” di balik Gagap Tata Kelola dan Akuntabilitas
Lebih serius lagi, pada 2026 muncul perkara dugaan korupsi tata kelola MBG yang menyeret sejumlah pejabat dan pihak terkait. Pemberitaan Liputan6.com (3/6/2026) menyebutkan penahanan tiga pimpinan BGN termasuk Kepala BGN periode Agustus 2024 hingga Juni 2026 Dadan Hindayana, dan dua wakil kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewik Pusung. Pada perkembangannya, laporan Kompas.com (29/9/2026) menyebut enam tersangka dilimpahkan dalam proses penuntutan, dengan dugaan penyimpangan antara lain terkait jual beli titik SPPG dan pengadaan barang.
Tekanan tersebut kemudian diikuti perubahan kepemimpinan BGN. Setelah Dadan Hindayana, Presiden Prabowo menunjuk Nanik S. Deyang sebagai kepala badan pada 8 Juni 2026. Nanik mengaku lebih mengedepankan efisiensi, evaluasi kebutuhan dapur, penajaman penerima manfaat, dan pergeseran orientasi dari kuantitas menuju kualitas.
Namun, masa kepemimpinan Nanik di BGN relatif singkat, hanya sebulan saja. Pada 22 Juli 2026, Nanik mengundurkan diri karena alasan kesehatan, dan Presiden Prabowo melantik Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN untuk menggantikannya. Pergantian ini diharapkan jadi babak baru pembenahan program MBG supaya lebih tepat sasaran sesuai konsep awal dan meminimalisir beragam dampak sampingan yang cenderung negatif.
Efisiensi Anggaran: Koreksi Kebijakan atau Sekadar Penurunan Belanja?
Di bawah Sudaryono, pembenahan diarahkan pada penajaman sasaran, kesiapan infrastruktur dan operasional SPPG, efisiensi anggaran, serta penguatan transparansi. BGN melaporkan bahwa pagu anggaran setelah penajaman belanja turun dari Rp. 268 triliun menjadi Rp. 229,75 triliun. Khusus anggaran MBG, pagu yang tersedia menjadi Rp218,77 triliun setelah penyesuaian dari pagu awal Rp. 248,29 triliun. Hingga 16 September 2026, realisasi anggaran MBG mencapai Rp. 139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu tersebut. Angka ini menunjukkan bahwa refocusing bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari penataan fiskal dan operasional. Namun, efisiensi baru bermakna jika terbukti menghasilkan layanan yang lebih baik, bukan sekadar penurunan belanja (BGN, 17/9/2026).
Pembenahan di bawah Sudaryono juga menyentuh mekanisme insentif SPPG. Mulai 5 Oktober 2026, BGN mengubah skema insentif yang sebelumnya seragam Rp. 6 juta per hari bagi setiap SPPG, menjadi Rp. 2.000 per porsi yang dibagikan. Perubahan ini dimaksudkan untuk membuat insentif lebih proporsional terhadap volume layanan (BGN, 1/10/2026).
Di sisi lain, BGN memperbarui perjanjian kerja sama dengan mitra setelah menemukan persoalan hubungan antara mitra dan yayasan, termasuk dugaan potongan atau setoran yang tidak wajar. Langkah tersebut relevan, tetapi efektivitasnya harus diuji melalui keterbukaan kontrak, audit, mekanisme pengaduan, dan penindakan terhadap pelanggaran.
Dari Konsep dan Target Penyaluran ke Dampak Nyata bagi Masyarakat
MBG sejatinya lahir dari gagasan yang mulia, tetapi niat baik memang tidak selalu otomatis menjamin keberhasilan implementasi atau di tataran eksekusi lapangan. Program ini berisiko terjebak pada orientasi mengejar cakupan dan target administratif, ketika standar keamanan pangan, kapasitas pelaksana, dan pengawasan belum sepenuhnya terjamin.
Karena itu, kritik terhadap MBG tidak semestinya berhenti pada penolakan atas gagasannya, melainkan diarahkan pada koreksi atau perancangan ulang desain kebijakan (policy redesign/ program reengineering), penguatan kapasitas kelembagaan, transparansi alokasi anggaran “jumbo”, dan akuntabilitas pelaksanaannya.
Pengalaman Brasil melalui Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) menawarkan pelajaran mengenai pentingnya pengadaan pangan lokal, koordinasi pemerintah daerah, dan keterlibatan komunitas. Program yang telah berjalan selama lebih dari enam dekade di Brasil ini mengintegrasikan standar gizi atau nutrisi dan menu makanan yang disusun oleh tenaga profesional, pengelolaan terdesentralisasi oleh pemerintah daerah, pemantauan dan evaluasi, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan.
Salah satu instrumen pentingnya ialah kewajiban mengalokasikan sedikitnya 30 persen dana federal PNAE untuk pembelian langsung produk pertanian keluarga, dengan ketentuan dan mekanisme yang terus berkembang, sehingga belanja publik tidak hanya menyediakan makanan bagi siswa, tetapi juga menciptakan pasar bagi produsen lokal dan memperkuat keberlanjutan ekonomi pedesaan.
Pelajaran bagi Indonesia tentu saja bukan menyalin model Brasil secara mentah-mentah, melainkan memastikan MBG dibangun di atas standar keamanan pangan yang ketat, pengadaan yang transparan, kemitraan dengan petani dan UMKM lokal, pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengawasan yang dapat mengukur kualitas gizi dan dampak sosial-ekonomi program. Dengan demikian, keberhasilan tidak semata-mata dihitung dari jumlah porsi yang dibagikan, tetapi juga dari keamanan makanan, mutu layanan, manfaat bagi rantai pasok lokal, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang super besar.
Apalagi jika melihat postur APBN 2027, di mana BGN menjadi lembaga negara dengan anggaran paling besar dibanding yang lainnya, mencapai Rp. 240,7 triliun. Mengalahkan lembaga-lembaga negara lain seperti Kementerian Pertahanan, Polri, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Tinggi.
Dus, MBG akan dinilai bukan dari besarnya anggaran, cepatnya peresmian, atau banyaknya penerima manfaat, melainkan dari manfaat nyata yang bertahan lama alias berkelanjutan. Makanan bergizi harus aman dan tepat sasaran, penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan, dan capaian keseluruhan hasil program harus terukur sebagaimana cita-cita mulia konstitusi UUD 1945.
Tim Redaksi Total Politik
Referensi:
Badan Gizi Nasional, “Program MBG Serap Anggaran 63,89 Persen per September 2026,” 17 September 2026, https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/program-mbg-serap-anggaran-6389-persen-per-september-2026.
Badan Gizi Nasional, “BGN Terapkan Skema Insentif SPPG Rp2.000 per Porsi Mulai 5 Oktober,” 1 Oktober 2026, https://www.bgn.go.id/news/pengumuman/bgn-terapkan-skema-insentif-sppg-rp2000-per-porsi-mulai-5-oktober.
Badan Gizi Nasional, “BGN Perbarui PKS, Sudaryono Tegaskan MBG Menuju Arah yang Lebih Baik,” 2 Oktober 2026, https://www.bgn.go.id/news/berita/bgn-perbarui-pks-sudaryono-tegaskan-mbg-menuju-arah-yang-lebih-baik.
Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, “Kemenko Pangan: Pemerintah Perketat Pengawasan Tata Kelola MBG, 455 SPPG Tak Penuhi Standar Ditutup Permanen”, Kemenkopangan.go.id, 26 Agustus 2026, https://www.kemenkopangan.go.id/detail-artikel/kemenko-pangan-pemerintah-perketat-pengawasan-tata-kelola-mbg-455-sppg-tak-penuhi-standar-ditutup-permanen-
Youtube Sekretariat Presiden RI, 8 Juni 2026, https://www.youtube.com/watch?v=6zB2xjbXwEc
Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Presiden: RAPBN 2026 untuk Wujudkan Ekonomi Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera,” mengenai alokasi anggaran MBG 2026, https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_rapbn_2026_untuk_wujudkan_ekonomi_tangguh_mandiri_dan_sejahtera.
Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Presiden Prabowo Resmi Lantik Sudaryono sebagai Kepala BGN,” 22 Juli 2026, https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_resmi_lantik_sudaryono_sebagai_kepala_bgn.
Joan Robinson, The Economics of Imperfect Competition. Macmillan and Co., London, 1933.
Debrinata Rizky & Teuku Muhammad Valdy Arief, “10 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Terbesar di RAPBN 2027, BGN Tertinggi”, Kompas, 18 Agustus 2026, https://money.kompas.com/read/2026/08/18/163051626/10-kementerian-lembaga-dengan-anggaran-terbesar-di-rapbn-2027-bgn-tertinggi?page=2
Delfira Hutabarat, ”Dadan Hindayana, Sony, dan Lodewyk Jadi Tersangka Kasus Tata Kelola MBG”, Liputan6, 3 Juni 2026, https://berita.liputan6.com/peristiwa/read/7621568/dadan-hindayana-sony-dan-lodewyk-jadi-tersangka-kasus-tata-kelola-mbg.
Egi Primayogha, Nisa Rizkiah, Seira Tamara, dan Yassar Aulia, Ada Siapa di Balik MBG? Patronase Politik untuk Memperkuat Dukungan, Indonesia Corruption Watch (ICW), 2025.
Febryan Kevin Candra Kurniawan & Robertus Belarminus, “Kejagung: BPKP Hitung Kerugian Negara Kasus Tata Kelola MBG Capai Rp 10 Triliun”, Kompas, 29 September 2026, https://nasional.kompas.com/read/2026/09/29/16394031/kejagung-bpkp-hitung-kerugian-negara-kasus-tata-kelola-mbg-capai-rp-10.
Firre An Suprapto, Editha Praditya, Reffi Marizka Dewi, dan Wignyo Adiyoso, “A Policy Implementation Review of the Free Nutritious Meal (MBG) Program,” The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning, https://journal.pusbindiklatren.bappenas.go.id/lib/jisdep/article/view/798
Kiki Andi Pati & Aloysius Gonsaga AE, “Diduga Keracunan MBG, Ratusan Pelajar SDN, SMP hingga SMAN di Konsel Dilarikan ke Puskesmas”, Kompas, 14 Oktober 2026, https://regional.kompas.com/read/2026/10/15/063815578/diduga-keracunan-mbg-ratusan-pelajar-sdn-smp-hingga-sman-di-konsel.
Nafilah Sri Sagita K., “Kepala BGN Sebut 80 Persen Penyebab Keracunan MBG gegara Pelanggaran SOP Waktu”, DetikHealth, 4 September 2026, https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8648725/kepala-bgn-sebut-80-persen-penyebab-keracunan-mbg-gegara-pelanggaran-sop-waktu.
Muhammad Firly Irsyadillah, “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Perbandingan dengan Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) di Brasil”, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/raha/id/data-publikasi/artikel/3069-program-makan-bergizi-gratis-mbg-di-indonesia-analisis-kebijakan-dan-perbandingan-dengan-programa-nacional-de-alimenta%C3%A7%C3%A3o-escolar-pnae-di-brasil.html.
Redaksi, Darurat Keracunan MBG, Kompas.id, 7 September 2026, https://www.kompas.id/artikel/darurat-keracunan-mbg?open_from=Baca_Juga_Card
