WASHINGTON DC. – Sebuah adegan di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat (AS) pada 21 September 2026 memperlihatkan bentuk baru pertarungan antara pemerintah dan pers. Donald Trump melakukan pemotongan pita untuk peresmian helipad baru Marine One di South Lawn, dalam kawasan Gedung Putih Washington DC. Ia berbicara di hadapan pekerja dan pejabat pemerintah, tetapi suara pidatonya nyaris tidak terdengar karena terkalahkan oleh suara berisik mesin helikopter kepresidenan di belakangnya. Tidak ada mikrofon press pool yang biasanya menangkap dan membagikan audio kepada seluruh jaringan televisi.
Reuters (21/10/2026) melaporkan bahwa preseden tersebut adalah imbas dari “pertarungan Trump melawan tiga media mainstream”, yang dimulai sejak minggu 20 September 2026, ketika Trump melarang kanal berita CNN, MS NOW, dan Politico memasuki Gedung Putih. Akibatnya, lima jaringan televisi utama AS (CNN, ABC, CBS, Fox News dan NBC) menghentikan partisipasi peliputan mereka dalam White House TV pool. Reuters juga menjelaskan bahwa TV pool biasanya menyediakan infrastruktur bersama berupa kamera dan audio untuk peliputan presiden.
Tiga media yang diblokir oleh Trump mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Columbia di Washington, D.C., serta menyerahkan mosi darurat yang meminta pemulihan akses mereka ke Gedung Putih. Dalam pengaduan mereka, disebutkan, “Konstitusi tidak mengizinkan presiden atau pejabat pemerintah mana pun untuk mencabut hak Amandemen Pertama, kebebasan, dan kepentingan properti media tanpa pemberitahuan atau proses, semata-mata karena mereka tidak menyukai isi pemberitaan.”
Selain itu, White House press pool sebagai lembaga pusat liputan bersama yang bergiliran meliput untuk menyediakan konten bagi pers domestik dan internasional, juga menangguhkan operasinya. Mereka menekankan, “Tidak ada pemerintah yang seharusnya membatasi media hanya karena tidak menyukai pemberitaan mereka.”
Sebagai tanggapan, Trump menulis di platform media sosialnya, Truth Social, “Media palsu yang melanggar keamanan nasional dengan hanya menulis artikel negatif dan membuat laporan palsu serta memfitnah melalui ‘sumber’ yang tidak teridentifikasi tidak boleh diberi akses ke kantor terpenting di dunia.” Ia menambahkan, “Oval Office, yang seharusnya diperlakukan dengan hormat dan martabat, tidak boleh dinodai oleh badut kelas tiga yang memutarbalikkan, memelintir, dan mencemarkan kebenaran.”
Trump lebih lanjut mengklaim, “Gedung Putih bukan sedang menyerang pers bebas yang saya hargai, melainkan memerangi kanker berita palsu yang telah tumbuh di Amerika tercinta kita. Berita palsu yang korup, disengaja, merajalela, dan secara sistematis terorganisir adalah ancaman bagi keamanan nasional kita—hal itu harus segera dihentikan.”
Aksi boikot kolektif tiga media arus utama Amerika Serikat terhadap pemerintahan Donald Trump tersebut dapat dibaca sebagai manifestasi cancel culture dalam budaya pop kontemporer, khususnya jika dipahami melalui perspektif modern Meredith D. Clark (2020) dan Pippa Norris (2023). Clark melihat canceling sebagai sebuah praktik networked accountability, yakni penarikan perhatian, dukungan, atau sumber daya secara kolektif sebagai respons terhadap aktor yang dianggap melanggar norma tertentu. Norris kemudian menempatkan cancel culture sebagai strategi social sanction yang bekerja melalui tekanan kolektif dan pengucilan terhadap target. Dalam konteks ini, penghentian partisipasi peliputan media di dalam White House press pool dapat dipahami sebagai bentuk collective withdrawal of institutional support, di mana media tidak sekadar mengkritik pemerintah melalui pemberitaan, tetapi menggunakan kapasitas kolektifnya secara kelembagaan untuk menarik dukungan dari mekanisme komunikasi pemerintah.
Aksi tersebut juga memperlihatkan bahwa cancel culture telah berkembang melampaui media sosial dan individu sebagai target, menjadi praktik kontemporer yang juga dapat melibatkan media secara kelembagaan dalam mempertahankan batas-batas normatif mengenai independensi pers dan akses terhadap kekuasaan. Oleh karena itu, dalam konteks politik post-truth, cancel culture dapat berkembang sebagai repertoar kolektif untuk memobilisasi sanksi sosial dan menarik dukungan dari aktor yang dianggap melanggar norma tertentu.
Sementara dari perspektif lain, istilah yang konseptual klasik dari cancel culture adalah boikot kolektif jurnalistik (collective journalistic boycott) sebagaimana kerangka konseptual Tilly dkk. (2001). Interaksi semacam ini dipahami sebagai bentuk contention (pertentangan) yang muncul ketika aktor (media) secara kolektif menarik dukungan secara kelembagaan untuk menekan pihak berkuasa. Pers tidak menghapus pemerintah dari ruang publik alias melakukan exit total, namun melakukan contentious interaction antara media dan negara. Aksi menarik dukungan secara teknis dan kelembagaan seperti itu sesuai dengan konsep repertoires of contention, yaitu cara-cara sebuah aksi kolektif dilakukan. Boikot liputan adalah salah satu pengejawantahan sikap yang digunakan para jurnalis untuk mengubah konstruksi relasi kekuasaan.
Di sinilah konsep fourth estate yang pernah dilontarkan Edmund Burke (1831) menjadi relevan. Burke menyebutkan bahwa relasi pers dengan kekuasaan, adalah sebagai kekuatan sosial yang mampu mengawasi fungsi dan kinerja lembaga-lembaga politik. Fourth estate merupakan konsep yang menempatkan pers dan media massa sebagai pilar keempat demokrasi, untuk menjadi kekuatan pengawas independen dalam sistem demokrasi, melengkapi tiga pilar kekuasaan klasik Trias Politica yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Sementara menurut teori watchdog journalism dari Kovach dan Rosenstiel (2021), media tidak hanya berfungsi menyampaikan pesan pemerintah kepada publik, tetapi juga menyediakan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan. Konsep watchdog journalism melihat pers sebagai lembaga pengawasan terhadap kekuasaan melalui investigasi, verifikasi, dan penyediaan informasi yang memungkinkan publik mengevaluasi tindakan pemerintah. Ketika akses pers dikendalikan pemerintah berdasarkan preferensi terhadap suatu organisasi berita, independensi fungsi tersebut menjadi persoalan kelembagaan, bukan lagi sekadar konflik personal antara presiden dan wartawan.
Kasus Trump memperlihatkan paradoks tersebut secara konkret. Pemerintah dapat mencoba mengurangi ketergantungannya pada media independen dengan menyediakan government feed. Namun, peristiwa helipad Marine One memperlihatkan keterbatasan infrastruktur media organik Gedung Putih. Kamera tetap tersedia, tetapi kualitas dokumentasi menjadi buruk. Publik AS dapat melihat presiden mereka, tetapi tidak dapat mendengar seluruh pernyataannya. Infrastruktur jurnalistik ternyata bukan sekadar perantara teknis, namun telah berkembang menjadi bagian dari ekosistem akuntabilitas publik.
Namun, tindakan boikot pers juga memiliki konsekuensi. Jika media menarik diri terlalu jauh, publik dapat kehilangan informasi yang justru dibutuhkan untuk mengawasi pemerintah. Karena itu, legitimasi aksi tersebut bergantung pada alasan, proporsionalitas, transparansi, dan konsistensi standar jurnalistik.
Jadi, persoalan akhirnya bukan apakah jurnalis boleh atau tidak melakukan aksi “cancel culture” terhadap pemerintah. Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang mengendalikan saluran informasi dan pengawasan alternatif tentang kekuasaan dan kinerja pemerintahan. Jika pemerintah dapat menentukan media mana yang boleh meliput berdasarkan isi pemberitaan, dan media kemudian menggunakan kapasitas kolektifnya untuk menolak menjadi sekadar perangkat distribusi (corong) komunikasi dan informasi pemerintah, maka yang sedang diperebutkan bukan mikrofon. Yang diperebutkan adalah independensi infrastruktur informasi demokratis.
ES Raharjo. Tim Redaksi Total Politik
Referensi:
Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, The Elements of Journalism, edisi ke-4, Crown, New York, 2021.
Edmund Burke, The Parliamentary History of England, from the Earliest Period to the Year 1803, Vol. 18, T. C. Hansard, London, 1813.
Konstitusi Amerika Serikat, Amandemen Pertama, menyatakan bahwa Kongres tidak boleh membuat undang-undang yang membatasi kebebasan berbicara atau kebebasan pers (Sherrill v. Knight, 569 F.2d 124, 129–130, Washington DC, 1977). Dalam perkara tersebut, Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Distrik Columbia menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat secara sewenang-wenang membatasi akses media ke fasilitas pers Gedung Putih, khususnya apabila pembatasan tersebut berkaitan dengan isi pemberitaan.
Meredith D. Clark, “‘DRAG THEM:’ A Brief Etymology of So-Called ‘Cancel Culture,’” Social Media + Society, Vol. 6, No. 4, 2020. https://doi.org/10.1177/2056305120961562
Pippa Norris, “Cancel Culture: Myth or Reality?” Political Studies, Vol. 71, No. 1, 2023, hlm. 145–165. https://doi.org/10.1177/00323217211037023.
Susan Heavey, Jonathan Stempel dan Helen Coster, “CNN, MS NOW and Politico sue Trump over White House ban“, Reuters, 21 September 2026. https://www.msn.com/en-ca/news/other/cnn-ms-now-and-politico-sue-trump-over-white-house-ban/ar-AA2cGrC7?ocid=BingNewsSerp
