JAKARTA – Ada buku yang selesai dibaca lalu ditaruh kembali di rak. Ada pula buku yang membuat kita melihat situasi kontekstual hari ini dengan kacamata yang berbeda. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson termasuk kategori kedua. Buku yang pertama kali terbit dalam bahasa Inggris pada 2012 dengan judul tersebut dan dicetak ulang dalam edisi Indonesia berjudul “Mengapa Negara-Negara Gagal” yang terbit pada 2014.
Demokrasi kerap dipandang sebagai jalan lurus menuju kemakmuran. Narasi dominan dalam wacana politik modern menegaskan bahwa dengan hadirnya pemilu, kebebasan sipil, dan partisipasi serta representasi politik, kesejahteraan dan kemakmuran akan otomatis mengikuti. Namun, sejarah dan realitas kontemporer menunjukkan paradoks yang menggugah.
Mengapa sebagian negara demokratis menjadi makmur sejahtera, sementara negara demokratis lainnya terus berkutat dengan kemiskinan, stagnasi ketimpangan dan rezim pemerintahan yang buruk?
Pertanyaan inilah yang menjadi inti analisis kedua ilmuwan penerima Nobel Memorial Prize in Economic Sciences 2024 ini. Melalui kerangka institusional yang tajam, mereka menyoroti bahwa demokrasi tanpa fondasi institusi inklusif hanyalah kulit tanpa isi. Sebuah sistem bisa saja berjalan secara prosedural, tetapi endgame-nya gagal menghadirkan distribusi kesejahteraan yang merata.
Acemoglu dan Robinson menolak jawaban yang terlalu mudah. Bukan semata karena faktor struktural seperti iklim, geografi, budaya, agama, atau karena para pemimpinnya tidak tahu resep ekonomi yang benar (2012; 74-83). Mereka justru menggeser pusat perhatian kepada institusi politik dan ekonomi. Daftar isi buku itu sendiri sudah memperlihatkan arah argumen keduanya.
Spektrum bahasan membentang dari kawasan Nogales yang beririsan di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko, menuju komparasi di Eropa pasca Black Death (pandemi pes di abad ke-14), Revolusi Glorious atau Blodless Revolution di Inggris (1688–1689), dan Restorasi Meiji di Jepang (1868). Dari kolonialisme di Amerika Utara dan Selatan hingga fenomena negara-negara kontemporer seperti rezim komunis otoriter Korea Utara, anti-teknologi Rusia & Austria abad ke-19, hingga lemahnya kapasitas negara di Kolombia dan Peru di Amerika Latin, serta Apartheid Afrika Selatan serta rezim ekstratif sumber daya alam secara massif di Sierra Leone.
Dari momentum sejarah menuju pembahasan institusi, serta pertumbuhan ekonomi di bawah institusi politik ekstraktif. Muaranya adalah kualitas institusi yang mereka sebut sebagai dua jenis “lingkaran” (circle). Yaitu lingkaran kebaikan (virtuous circle) yang mempertahankan kesejahteraan dan kemakmuran berkelanjutan, dan lingkaran keburukan yang mempertahankan kemiskinan (vicious circle) stagnan (2012; 118–120, 150–160).
Salah satu contoh yang dipaparkan adalah Nogales, wilayah irisan antara Negara Bagian Arizona, Amerika Serikat (AS), dengan Negara Bagian Sonora, Meksiko, menjadi pintu masuk yang sangat kuat. Dua wilayah memiliki akar sejarah, lingkungan geografis dan budaya yang relatif sama, tetapi menghasilkan kualitas hidup yang berbeda. Yang membedakan terutama adalah institusi dan insentif yang bekerja di masing-masing sisi perbatasan.
Di Nogales, Arizona, warga memiliki akses terhadap institusi politik yang memungkinkan mereka memilih dan mengganti pejabat, sementara institusi ekonomi memberikan ruang bagi pendidikan, pekerjaan, investasi dan kegiatan usaha. Sementara di Nogales, Sonora, institusi politik yang bekerja justru menghasilkan ketidakpastian, korupsi dan insentif ekonomi yang lebih buruk. Intinya, perbedaan hasil pembangunan di wilayah Nogales bukan karena iklim, geografi, atau budaya, melainkan institusi. Keduanya berbagi latar geografis dan budaya yang sama, namun hasil pembangunannya berbeda karena kapasitas institusi dan tata kelola pemerintahan yang berbeda (2012; 8-9, 45-70).
Di sinilah konsep institusi-institusi inklusif (inclusive institutions) dan institusi-institusi ekstratif (extractive institutions) menjadi penting. Inclusive institutions ditandai dengan kondisi ketika perlindungan terhadap hak milik pribadi aman, tegaknya aturan main (rule of law), akses pendidikan yang merata, peluang ekonomi yang terbuka bagi seluruh masyarakat serta sentralisasi politik yang bersifat pluralistik, bukan terkonsentrasi pada segelintir elite (2012; 74-75).
Sementara extractive institutions memiliki karakter sebaliknya, di mana kekuasaan dan sumber daya terkonsentrasi pada sekelompok kecil elite, inovasi terhambat, dan masyarakat luas tidak memperoleh manfaat (2012; 76-77). Pada akhirnya, Institusi politik inklusif melahirkan ekonomi inklusif, sementara institusi politik ekstraktif melahirkan ekonomi ekstraktif (2012; 80-83).
Tetapi ada bagian buku yang sering luput ketika teori ini dipopulerkan. Acemoglu dan Robinson tidak mengatakan bahwa institusi ekstraktif selalu membuat ekonomi langsung runtuh. Mereka justru membahas kemungkinan adanya pertumbuhan ekonomi di bawah institusi ekstraktif, terutama jika elite kekuasaan mengizinkan sebagian inovasi atau investasi untuk menopang kekuasaan mereka (2012; 92-96). Salah satu contohnya adalah China, di mana pertumbuhan mampu berjalan pesat di bawah institusi ekstraktif, tetapi dengan risiko keterbatasan keberlanjutan (2012; 98–100). Intinya kedua ilmuwan menekankan bahwa pertumbuhan yang tidak disertai inovasi, perluasan partisipasi masyarakat, dan kesempatan ekonomi secara merata dapat menghadapi limit of growth (2012; 118-120).
Di titik inilah perspektif Pippa Norris (2012; 44, 63-64) memberi lapisan analisis yang penting terhadap tesis Acemoglu dan Robinson. Jika Why Nations Fail menempatkan pertarungan antara inclusive institutions dan extractive institutions sebagai penjelasan fundamental mengenai mengapa sebagian negara mampu menciptakan kemakmuran sementara yang lain terjebak dalam kemiskinan dan ketimpangan, Norris mengingatkan bahwa institusi demokratis yang inklusif pun belum dengan sendirinya menghasilkan pembangunan.
Demokrasi memberi warga ruang untuk memilih pemimpin, menyampaikan tuntutan, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah, tetapi seluruh mekanisme tersebut baru menghasilkan kesejahteraan apabila negara memiliki kapasitas negara (state capacity) atau mesin birokrasi untuk menerjemahkan tuntutan politik menjadi kebijakan dan pelayanan publik yang efektif. Dengan demikian, persoalan negara-negara yang secara formal demokratis tetapi tidak otomatis makmur tidak cukup dijelaskan oleh ada atau tidaknya demokrasi.
Pertanyaan berikutnya adalah seberapa inklusif institusinya, siapa yang sesungguhnya memiliki akses terhadap kekuasaan, dan seberapa efektif negara mengubah mandat demokratis menjadi pembangunan? Dalam kerangka Norris (2012; 97-134), kombinasi demokrasi liberal dan kapasitas birokrasi yang kuat lebih mungkin menghasilkan pertumbuhan, kesejahteraan, dan keamanan manusia. Karena itu, sebuah negara dapat memiliki pemilu yang kompetitif tetapi tetap menghasilkan defisit pembangunan apabila institusinya masih dipengaruhi praktik patronase, kapasitas birokrasinya lemah, atau akses terhadap kebijakan publik lebih banyak ditentukan oleh kekuatan ekonomi dan jaringan elite.
Di bagian ini, Indonesia menjadi kasus yang menarik.
Reformasi 1998 jelas merupakan perubahan institusional besar. Pemilu kompetitif, desentralisasi, pemilihan kepala daerah secara langsung, kebebasan pers dan penguatan sejumlah lembaga pengawasan membuka ruang yang jauh lebih inklusif dibandingkan Orde Baru. Secara global, penelitian Acemoglu, Naidu, Restrepo dan Robinson (2019) kemudian menemukan bahwa demokratisasi memang memiliki efek positif terhadap pendapatan per kapita dalam jangka panjang, antara lain melalui peningkatan investasi, pendidikan dan kesehatan. Estimasi mereka menunjukkan bahwa demokratisasi dapat meningkatkan GDP per kapita sekitar 20 persen dalam jangka panjang.
Namun, demokrasi ternyata tidak otomatis menghapus kekuasaan elite.
Indonesia memperlihatkan paradoks itu. Pemilu menjadi prosedur demokrasi yang kompetitif, tetapi politik uang, biaya elektoral, hubungan bisnis dan politik, serta konsentrasi sumber daya tetap memengaruhi proses pengambilan keputusan. Kajian Richard Robinson dan Vedi R. Hadiz (2004; 3-6, 27-32) tentang politik ekonomi Indonesia bahkan menggambarkan adanya ketegangan antara demokrasi elektoral dan persistensi oligarki. Desentralisasi yang seharusnya mendekatkan negara kepada warga dalam sejumlah kasus justru dapat menjadi ruang reproduksi elite lokal.
Temuan empiris lain bahkan lebih spesifik. Penelitian Paul K. Gellert (2010) mengenai sektor kelistrikan Indonesia menemukan bahwa proyek public-private partnership yang lahir dalam lingkungan institusi politik ekstraktif pada era Soeharto berkaitan dengan efisiensi yang lebih rendah dan peluang ekstraksi rente melalui kontrak. Artinya, institusi politik bukan sekadar latar belakang. Ia dapat masuk langsung ke dalam desain ekonomi dan menentukan siapa yang memperoleh keuntungan.
Di sektor sumber daya alam, persoalannya juga belum selesai. Penelitian Yohana Magdalena Lydia (2021) mengenai ekstraksi nikel di Indonesia menunjukkan bagaimana pertumbuhan ekonomi makro tidak secara otomatis dapat berjalan bersamaan dengan distribusi manfaat lokal yang merata, karena lemahnya tata kelola dan pengawasan, fragmentasi kelembagaan dan praktik ekstraksi rente yang sulit dikendalikan.
Lalu apakah Indonesia sedang bergerak menuju institusi inklusif atau justru kembali kepada institusi ekstraktif?
Jawabannya, mungkin alias abu-abu, tidak bisa hitam putih. Indonesia telah menjadi jauh lebih inklusif secara prosedural, tetapi belum sepenuhnya inklusif dalam distribusi kekuasaan ekonomi. Indonesia memang telah memiliki pemilu yang kompetitif, tetapi akses terhadap modal politik tidak sama. Indonesia telah mengimplementasikan desentralisasi, tetapi elite lama baik di pusat maupun lokal yang predatoris, telah memiliki privilese dan mampu beradaptasi dengan sistem baru (Robinson dan Hadiz; 2004; 30).
Indonesia memiliki laporan pertumbuhan ekonomi yang relatif baik dan pengurangan kemiskinan yang relatif gradual, tetapi konsentrasi kekayaan dan kekuatan pasar masih menjadi persoalan. Bahkan Bank Dunia (2025) mencatat bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan berlangsung, ketimpangan akses terhadap hasil pembangunan tetap menjadi tantangan.
Karena itu, relevansi Why Nations Fail bagi Indonesia bukan pada pertanyaan apakah Indonesia “gagal” atau “berhasil”. Pertanyaan yang lebih penting adalah institusi politik dan publik negara sebenarnya bekerja untuk siapa?
Acemoglu dan Robinson mengingatkan bahwa institusi tidak muncul dari ruang hampa. Ia dibentuk oleh konflik kepentingan dan distribusi kekuasaan. Bahkan mereka menekankan bahwa ketika elite dan masyarakat berbeda kepentingan mengenai institusi yang harus dipertahankan, politiklah yang menentukan aturan mainnya (2012; 80-83, 106-110).
Barangkali di sinilah buku ini tetap relevan, lebih dari satu dekade setelah diterbitkan. Negara tidak menjadi makmur hanya karena memiliki pemilu yang kompetitif, investasi, pertumbuhan ekonomi atau kebijakan pembangunan yang terlihat bagus di atas kertas. Kemakmuran menjadi lebih berkelanjutan ketika institusi politik membuat kekuasaan dapat diawasi, kesempatan ekonomi terbuka (inklusif), dan keuntungan pembangunan tidak terus-menerus kembali kepada kelompok yang sama.
Dengan kata lain, persoalan Indonesia bukan sekadar bagaimana membuat ekonomi tumbuh. Pertanyaan yang jauh lebih politis adalah siapa yang memperoleh manfaat dari pertumbuhan itu, siapa yang menentukan aturannya, dan apakah institusi politik beserta kapasitas negara cukup kuat untuk memastikan bahwa keduanya tidak selalu menumpuk pada kelompok yang sama.
Dan mungkin, itulah inti terdalam Why Nations Fail atau “Mengapa Negara-Negara Gagal”. Sebuah negara tidak gagal karena kekurangan sumber daya. Negara gagal ketika kekuasaan terlalu mudah mengendalikan institusi politik dan kapasitas negara, di mana pada saat bersamaan institusi politik dan kapasitas negara juga terlalu lemah untuk mengendalikan kekuasaan.
ES Raharjo, Tim Redaksi Total Politik
Sumber Utama:
Daron Acemoglu dan James A. Robinson, Why Nations Fail, Crown Publisher, New York, 2012.
Daron Acemoglu dan James A. Robinson, Mengapa Negara-Negara Gagal: Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran, dan Kemiskinan, terj. Arif Subiyanto, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014.
Sumber Pendukung:
Daron Acemoglu, Suresh Naidu, Pascual Restrepo, dan James A. Robinson, “Democracy Does Cause Growth,” Journal of Political Economy, Vol. 127, No. 1, 2019, hlm. 47-100. DOI: 10.1086/700936.
Paul K. Gellert, “Extractive Regimes: Toward a Better Understanding of Indonesian Development,” Rural Sociology, Vol. 75, No. 1, 2010, hlm. 28–57. DOI: 10.1111/j.1540-0831.2009.00001.x.
Pippa Norris, Making Democratic Governance Work: How Regimes Shape Prosperity, Welfare, and Peace, Cambridge University Press, Cambridge, 2012.
Richard Robinson & Vedi R. Hadiz, Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets, Routledge, 2004.
World Bank, Indonesia Growth and Jobs Report: Running Faster, for Longer: Structural Transformation, Productivity, and Good Jobs, 2025. https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-growth-and-jobs-report-running-faster-for-longer-structural-transformation-productivity-and-good-jobs
Yohana Magdalena Lydia, “When Extractive Political Institutions Affect Public-Private Partnerships: Empirical Evidence from Indonesia’s Independent Power Producers under Two Political Regimes,” Energy Policy, Vol. 149, 2021, 112042. DOI: 10.1016/j.enpol.2020.112042.
