JAKARTA – Ada satu paradoks yang menarik soal multilateralisme.
Justru di era unipolar, pasca-runtuhnya Tembok Berlin hingga awal 2000-an, multilateralisme berjalan paling maju. Sebab ada satu kekuatan, Amerika Serikat, yang cukup dominan untuk mendikte aturan main kepada dunia.
Hari ini, dengan AS yang kian isolasionis dan perselisihannya dengan Tiongkok yang meruncing, multilateralisme justru meredup. Lembaga-lembaga globalnya kehilangan taring, karena tak lagi ditopang oleh konsensus kekuatan tunggal.
Dan konflik-konflik terakhir, Gaza, Levant, Iran, Ukraina, mengkristalkan sesuatu yang lebih dalam. Ia menegaskan lahirnya multipolaritas baru yang sangat revisionis. BRICS mengonsolidasi diri dengan agenda merombak tatanan yang selama ini dikedepankan Barat. Dan semangat itu menjalar ke kekuatan menengah lain, termasuk Turki, Meksiko, Nigeria, bahkan Indonesia, yang ingin tatanan itu lebih adil bagi Global South.
Yang tadinya cair kini mengeras. Decoupling ekonomi AS dan Tiongkok memaksa multipolaritas menjadi jauh lebih terstruktur. Terlihat jelas: siapa kawan, siapa lawan, dan siapa yang berperan sebagai swing state.
Gejolak ini juga menaikkan premi risiko global. Para pemilik modal Barat, yang mengelola likuiditas sekitar USD 140 triliun, berkepentingan menggeser modalnya keluar dari titik-titik konflik menuju kawasan yang lebih aman, seperti Asia Tenggara. Dengan satu syarat: kepastian hukum.
Dan di sinilah peluang kita. Dunia yang retak membutuhkan interlocutor yang terpercaya. Asia Tenggara punya modal untuk itu. Dalam 2.000 tahun terakhir, konflik di kawasan kita merenggut kurang dari 10 juta jiwa, jauh di bawah Eropa yang mencapai ratusan juta. Dengan bentang 5.000 km, 700 juta jiwa, dan kekuatan ekonomi kolektif nomor lima dunia, kita cukup mumpuni untuk menjadi jembatan. Antara Barat dan dunia Islam. Antara Barat dan Tiongkok.
Dunia sedang mencari penengah. Modalnya sudah ada di tangan kita. Yang belum, barangkali, hanyalah keyakinan bahwa kita memang layak duduk di meja itu.
Gita Wirjawan. Menteri Perdagangan RI (2011-2014). Kepala BKPM (2009-2012).
