JAKARTA- Komunikasi pemerintah, jarak sosial antara penguasa dan masyarakat, kapasitas kabinet, gagasan state capitalism, hingga kualitas oposisi menjadi sejumlah persoalan yang dibicarakan dalam perbincangan Total Politik bersama komedian, aktor, presenter dan intelektual publik Cing Abdel (Abdel Achrian) dengan beragam jokes politik serta candaan lintas zaman yang punchy dan khas.* Ia melihat persoalan pemerintahan tidak semata-mata dapat dibaca dari benar atau salahnya sebuah kebijakan. Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni apakah pemerintah mampu menjelaskan gagasannya kepada publik dan, pada saat yang sama, memahami kondisi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.
Menurutnya, seorang pemimpin yang berasal dari lingkungan sosial yang sangat berbeda dengan mayoritas masyarakat, harus melakukan usaha lebih besar untuk memahami kehidupan warga negara secara universal. Dalam perbincangan tersebut, Cing Abdel juga menyoroti gaya atau pola komunikasi Presiden Prabowo Subianto, isu ketegangan politik dengan pemerintahan sebelumnya, jarak sosial antara elite dan masyarakat, serta cara pemerintah membaca keresahan publik akhirnya sampai pada satu pertanyaan yang lebih besar, apakah Indonesia sedang berada dalam situasi politik yang masih bisa dibaca dengan pola-pola konvensional, atau mulai muncul tanda-tanda perubahan yang sulit diprediksi?
Percakapan juga menyinggung soal polemik pernyataan Ketum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan sejarah bergerak lebih cepat daripada Pemilu 2029. Ia tidak membaca pernyataan tersebut sebagai kepastian akan terjadinya perubahan politik, melainkan sebagai sebuah hipotesis yang patut dipikirkan ketika terdapat sejumlah anomali dalam masyarakat. Diskusi juga menyoroti sejumlah persoalan yang lebih fundamental, apakah masyarakat hari ini memiliki saluran politik yang cukup untuk menyampaikan keresahannya? Jika sebelumnya suara publik masih dapat menemukan representasi melalui elite dan kekuatan politik tertentu, apakah sekarang masyarakat justru merasa harus melawan dan menyuarakan kepentingannya sendiri?
Berikut petikan obrolan “renyah” tapi berbobot à la Total Politik bersama Cing Abdel.
Oke, kita kembali lagi di Total Politik. Hari ini kita bersama Cing Abdel. Kita mulai dari satu hal yang memang khas Cing Abdel, yaitu sudah melewati banyak zaman, dari radio, dunia hiburan, sampai ruang komunikasi publik. Jadi menarik untuk melihat bagaimana perubahan gaya komunikasi politik dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain.
Gue memang melewati cukup banyak zaman.
Berarti tujuh presiden. Dari Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, sampai sekarang Pak Prabowo.
Iya. Jokowi kelewatan tuh.
Jokowi kelewatan?
Iya. Harusnya setelah SBY Jokowi dulu. Lu main lewat-lewatinya seenaknya. Padahal kemarin Jokowi masih sampingan sama Pak Prabowo.
Kami ingin menunjukkan satu video terlebih dahulu. Ini dokumentasi peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Negara, 17 Agustus 2026. Di panggung utama terlihat Presiden Prabowo berdampingan dengan mantan Presiden Jokowi di sebelah kanan dan Wakil Presiden Gibran di sebelah kiri.
[playback video peringatan HUT RI ke-81 di Istana Negara, Jakarta, 17 Agustus 2026]
Kalau Lu melihat gambar ini, terutama dari perspektif komunikasi dan gestur politik, apa yang Lu tangkap?
Kalau gue melihatnya sederhana saja. Mereka sedang merayakan ulang tahun Indonesia, jadi memang harus disambut dengan gembira. Kelihatan mereka tertawa, suasananya cair. Paling tidak dalam momen itu, Indonesia terlihat rukun.
Tapi ada yang membaca gambar itu berbeda. Posisi duduk, arah pandangan, sampai kursi yang sempat bergeser dipolitisasi. Ada yang menganggap hubungan Jokowi dan Prabowo renggang. Lu melihatnya bagaimana?
Kalau soal posisi duduk sih rapat ya, jangan semuanya dipolitisasi juga. Bisa saja kursinya digeser supaya arah pandangnya lebih mudah. Kalau duduknya terlalu begini, nengok juga susah. Prabowo lebih sering melihat ke kanan juga mungkin karena Pak Jokowi memang ada di kanan. Kalau melihat ke kiri, jangan-jangan topinya kesenggol. Jadi jangan semua hal dibaca sebagai kode politik.
Tapi memang ada hal yang menarik secara sejarah. Kehadiran mantan presiden dalam peringatan 17 Agustus bersama presiden yang sedang menjabat bukan sesuatu yang setiap periode kita lihat. Jadi gambarnya memang menarik, tetapi kita harus membedakan antara simbol seremoni dan bukti adanya hubungan politik tertentu.
Kalau begitu, apakah gambar ini menunjukkan bahwa Jokowi dulu berhasil membuat hubungan yang kaku menjadi lebih cair?
Kalau dari gambar itu, gue kira iya. Paling tidak ada kemampuan membuat sesuatu yang sebelumnya kelihatan kaku menjadi lebih cair. Tetapi kalau sekarang masyarakat merasa suasananya berbeda, itu juga sesuatu yang boleh kita bicarakan.
Berarti lu merasa setelah pemerintahan Jokowi berakhir, suasana politik sekarang lebih tegang?
Kalau gue sebagai masyarakat, iya, ada ketegangan tertentu. Salah satu persoalannya karena kita seperti tidak punya posisi yang benar-benar mewakili suara kita.
Dulu, di beberapa pemerintahan sebelumnya, ketika masyarakat merasa tidak puas, masih ada elite atau oposisi yang ikut menyuarakan ketidakpuasan itu. Sekarang kita seperti memilih wakil rakyat, tetapi kemudian merasa suara kita tidak benar-benar terwakili.
Sekarang kita masuk ke komunikasi Presiden Prabowo. Beliau cukup sering berpidato dan hampir setiap pidatonya ditunggu publik. Bahkan orang menunggu potongannya di media sosial. Menurut lu ini bagaimana?
Ini sebenarnya kesempatan bagus buat Pak Prabowo. Mungkin selama presiden-presiden Indonesia, pidato Pak Prabowo termasuk yang paling ditunggu. Orang menunggu karena ingin mendapat motivasi, tetapi ada juga yang menunggu untuk mencari kesalahan. Jadi setiap pidato sudah menjadi peristiwa politik.
Kami juga sering bilang ruang publik sekarang seperti penuh pidato. Kalau yang dibicarakan benar, tentu bagus. Tapi kalau terlalu banyak, publik juga capek.
Iya. Benar pun capek juga. Kadang kita ingin mendengar sesuatu yang sederhana. Dulu Jokowi relatif jarang berpidato. Sekarang pidatonya terasa surplus. Padahal menurut gue ya, yang penting bukan banyak atau sedikitnya pidato. Kalau mau berbicara, ya harus jelas substansinya. Kalau tidak, setiap kata justru menjadi bahan interpretasi.
Kalau lu diminta jadi speech writer atau konsultan performance Presiden, apa yang lu perbaiki?
Operasi aritmatikanya dipelajari lagi. Jangan terlalu mendadak.
Yang fenomenal 10 tambah 6 sama dengan 17.
Kalau sabar sampai 2026, 2 tambah 0 tambah 2 tambah 6 itu 10. Jadi 16 tambah 10 menjadi 26, dua tambah enam menjadi delapan. Kalau mau ke delapan, sabar sedikit. Jangan buru-buru.
Selera komedinya Pak Prabowo mirip lu.
Gue kan memang bermaksud ngelawak. Tapi kalau dalam komedi, sebelum dibawakan kita biasa tanya orang lain dulu, ini lucu enggak? Kalau perlu diperbaiki, ya diperbaiki. Mungkin masukan bisa diberikan, tetapi belum tentu dipakai.
Jadi problemnya bukan hanya soal pidato, tetapi apakah gagasan pemerintah sampai ke publik.
Betul. Kalau Presiden punya gagasan ekonomi, koperasi, atau ekonomi kerakyatan, menteri harus mampu menerjemahkan gagasan itu. Jangan sampai Presiden terus menjadi juru bicara bagi menteri-menterinya sendiri. Orang-orang yang ada di pemerintahan tidak harus selalu setuju dengan Presiden, tetapi mereka harus memahami apa yang sedang dikerjakan dan mampu menjelaskan logikanya kepada masyarakat.
Lu tadi bilang persoalan komunikasi bisa memperbesar ketegangan. Kenapa?
Karena dalam komunikasi, cara menyampaikan pesan sama pentingnya dengan isi. Kita bisa mengatakan sesuatu yang benar, tetapi kalau diksinya salah, orang yang mendengar bisa menangkap hal yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari saja, kalau kita berdebat dengan anak, kita harus tahu psikologi anak. Kalau dibentak, belum tentu dia memahami maksud kita. Bisa saja dia justru merasa diserang dan semakin melawan.
Pemerintah juga begitu. Bukan berarti pemerintah harus selalu mengatakan sesuatu yang menyenangkan rakyat. Tidak. Pemerintah punya hak untuk menjawab kritik. Masyarakat juga punya hak untuk merespons jawaban pemerintah. Tetapi harus ada kepekaan terhadap bagaimana sebuah pesan diterima.
Jadi kalau masyarakat bebas bicara, pemerintah juga bebas merespons?
Iya. Kita sudah berada dalam ruang reformasi dan demokrasi yang memungkinkan orang berbicara. Kalau memang bebas, ya harus konsekuen. Jangan kebebasan hanya berlaku ketika kita yang berbicara. Tetapi pemerintah juga harus memahami bahwa kebebasan merespons tidak berarti semua cara merespons itu bijaksana.
Kalau kita terus saling membalas, tidak akan selesai. Poinnya mungkin benar, tetapi diksi bisa membuat suasana berbeda. Jadi yang dibutuhkan adalah kepekaan. Gue cuma merasa pemerintah harus tahu kapan harus bicara, apa yang harus dibicarakan, dan bagaimana menyampaikannya.
Setelah Jokowi selesai, lu merasa lebih tegang?
Kalau gue sebagai masyarakat, memang terasa ada ketegangan. Dulu ketika masyarakat merasa tidak puas, masih ada elite atau oposisi yang ikut menyuarakan ketidakpuasan itu. Sekarang kita seperti memilih wakil rakyat, tetapi kemudian merasa suara kita tidak benar-benar terwakili.
Bukankah sekarang tetap ada partai di luar pemerintahan?
Ada. Tetapi masyarakat bisa membedakan tidak antara penyeimbang dan oposisi? Gue sendiri juga tidak tahu. Kalau saluran politik terasa tidak jelas, akhirnya masyarakat bersuara sendiri-sendiri melalui platform yang mereka punya.
Salurannya sebenarnya ada. Yang jadi masalah adalah bagaimana suara itu direspons. Kalau masyarakat menyampaikan kritik lalu respons yang diterima terasa tidak elok, ketegangannya justru bertambah. Misalnya persoalan dalam pelaksanaan MBG. Kalau memang ada sesuatu yang keliru, menurut gue lebih baik pemerintah mengatakan, ‘Ya, ini keliru. Kami minta maaf dan akan kami perbaiki.’ Itu lebih elok daripada terus mencari pembenaran.
Sekarang informasi juga gampang diperiksa. Orang bisa membandingkan pernyataan hari ini dengan kemarin, mencari data lain, melihat video, dan memeriksa konteks. Jadi pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan satu versi informasi. Kalau ada satu angka yang salah, jangan lima orang memberikan lima penjelasan berbeda. Publik akhirnya bingung mana informasi resmi dan mana sekadar usaha memperbaiki komunikasi.
Kalau dibandingkan, lu merasa lebih rileks di zaman Jokowi atau sekarang? Dulu kalau Jokowi dikritik, jawabannya mungkin lebih cair. Paling keras juga dalam konteks tertentu, terutama kampanye.
Kalau dilihat dari respons yang keluar sekarang, memang ada kesan seperti, ‘Ya sudah, gue begini, lu mau apa?’ Itu terasa berbeda. Sementara dulu, Jokowi itu poker face banget. Dia bisa menahan ekspresi. Jadi dari wajah saja kita tidak bisa menyimpulkan apa yang ada di kepalanya.
Orang sering bilang kalau banyak berkedip berarti bohong. Itu ilmu lama. Tapi orang yang sedang berbohong juga bisa berakting. Kalau kemampuan aktingnya bagus, ekspresinya bisa dikendalikan. Jadi kedipan mata tidak bisa menjadi ukuran kebenaran.
Kalau mau membaca politisi, lebih aman melihat konsistensi antara ucapan, tindakan, keputusan, dan konteks politiknya. Jangan hanya membaca wajah.
Jadi hubungan Jokowi dan Prabowo jangan dibaca hanya dari posisi kursi?
Betul. Kalau memang ada ketegangan, itu bisa saja penting secara politik. Tetapi kalau kursi bergeser beberapa sentimeter, jangan langsung dicari makna geopolitiknya. Bisa saja memang supaya lebih nyaman melihat ke depan.
Kalau kita tarik lagi ke Pak Prabowo, kesimpulan dari pembicaraan kita tadi adalah beliau harus lebih banyak berusaha memahami masyarakat karena latar belakang sosialnya memang berjarak.
Iya. Kalau memang ada jarak, berarti effort untuk memahami harus lebih besar. Contohnya field trip. Itu bisa dibaca sebagai usaha mendekatkan diri kepada realitas yang mungkin tidak dialami sehari-hari.
Karena Pak Prabowo bukan berasal dari keluarga lumpen proletariat (proletar kelas bawah), tetapi dari lingkungan elite.
Iya. Jadi justru karena posisi sosialnya berbeda, usaha untuk memahami kelompok yang berbeda harus lebih besar. Bukan berarti orang elite harus berubah menjadi orang miskin. Bukan itu.
Yang penting dia mampu memahami bagaimana orang miskin berpikir, apa yang mereka rasakan, apa kebutuhannya, dan bagaimana kebijakan diterima dari perspektif mereka.
Jadi effort itu juga menyangkut siapa orang-orang di sekitar Presiden?
Menurut gue iya. Salah satunya memilih pergaulan. Kalau gagasan yang kita baca tentang Pak Prabowo adalah state capitalism, maka orang-orang yang membantu beliau harus memahami gagasan itu, bukan hanya secara teori tetapi juga dalam penghayatan terhadap masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.
Pertanyaannya, orang-orang di sekitar Pak Prabowo akan membuat beliau makin dekat dengan gagasan state capitalism dan makin memahami kemiskinan, atau justru makin jauh?
Kalau dibaca secara positif, gue melihat Pak Prabowo memang ingin membuat negara aman, kondusif, dan damai. Salah satu caranya adalah merangkul orang-orang yang sebelumnya berseberangan. Mungkin maksudnya agar mendapat masukan dari orang yang berbeda-beda.
Niat itu bagus. Tetapi begitu orang masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, ada persoalan lain. Namanya anak buah, mereka juga ingin aman. Kalau memberikan data yang jelek, mungkin ada rasa takut. Akhirnya data yang diberikan bukan data bohong, tetapi data yang benar hanya dari satu sudut pandang.
Jadi bukan false information?
Bukan selalu. Masalahnya bisa saja informasi yang benar, tetapi tidak utuh. True but not the whole truth.
Contohnya, kalau Presiden diberi tahu bahwa gaji hakim Indonesia lebih tinggi daripada Singapura, datanya bisa benar. Tetapi kalau pada saat yang sama tidak dibicarakan gaji guru, pendapatan pekerja lain, atau kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan, gambaran yang diterima menjadi tidak lengkap.
Ini seperti orang diperiksa dokter. Kolesterolnya bagus lalu dibilang sehat, padahal gulanya belum diperiksa. Jadi persoalannya bisa berupa data selection, bukan kebohongan.
Kalau begitu, apa yang harus dilakukan pemimpin yang secara sosial berjarak dengan mayoritas masyarakat?
Lebih rajin verifikasi. Lebih rajin membaca data. Lebih sering berbicara dengan orang yang berbeda pandangan. Masuk ke kompartemen sosial yang berbeda. Dan kerja keras untuk menyelami kemiskinan harus lebih banyak.
Pak Prabowo tidak harus menjadi seperti orang miskin. Dokter kandungan laki-laki juga tidak harus hamil untuk memahami pasien yang sedang hamil. Tetapi dia belajar, bertemu pasien, memahami keluhan, mempelajari gejala, dan terus memperbarui pengetahuan.
Jadi pemimpin tidak membutuhkan pengalaman hidup yang identik dengan rakyat. Yang dibutuhkan adalah kesungguhan untuk memahami pengalaman hidup orang lain.
Mungkin problemnya bukan hanya Presiden membaca data kemiskinan. Bisa jadi beliau punya gambaran ideal sendiri tentang bagaimana orang miskin seharusnya hidup?
Bisa. Misalnya rakyat ingin cilok, tetapi Presiden berpikir cilok tidak baik untuk kesehatan. Lalu Presiden memberikan telur, nasi, dan tempe orek karena menurutnya itu lebih sehat. Secara objektif mungkin pilihannya lebih baik, tetapi rakyat belum tentu happy dengan pilihan tersebut.
Jadi bisa ada bayangan ideal pemerintah yang berbeda dengan bayangan ideal rakyat. Kebijakan yang menurut pemerintah lebih baik belum tentu menjadi kebijakan yang paling disukai masyarakat.
Berarti kebijakan yang lebih baik belum tentu kebijakan yang lebih populer?
Iya. Lebih baik belum tentu lebih disukai. Politik memang sering berurusan dengan persoalan suka dan tidak suka. Kadang keputusan politik dibuat untuk mendapatkan penerimaan, bukan semata-mata untuk memperbaiki keadaan.
Kalau masih ada orang yang suka, kadang dianggap kebijakan itu aman. Padahal disukai dan diperbaiki adalah dua hal berbeda.
Lu tadi memberi contoh kebijakan pangan masa lalu.
Iya. Dulu pada masa Orde Baru ada berasnisasi. Kita didorong menjadikan nasi sebagai makanan pokok nasional. Padahal di sejumlah daerah makanan pokoknya bukan beras.
Akibatnya, di tempat yang secara ekologis tidak cocok menanam padi, tetap didorong menanam padi. Di daerah yang tradisinya bukan makan nasi, masyarakat juga diarahkan mengonsumsi beras.
Padahal Indonesia punya banyak sumber pangan lain, seperti sagu dan sorgum. Kalau diversifikasi dipertahankan, kita justru bisa lebih kaya dan tidak terlalu bergantung pada satu jenis pangan.
Jadi problemnya bukan hanya pangan?
Bukan. Ini soal literasi dalam membuat kebijakan. Kalau kita hanya melihat satu angka, satu kelompok, satu indikator, atau satu keberhasilan, kita bisa merasa sudah memahami persoalan. Padahal masyarakat jauh lebih kompleks daripada satu angka statistik.
Presiden membutuhkan orang-orang di sekitarnya yang berani mengatakan bagian yang tidak menyenangkan, bukan hanya kabar baik. Kalau semua orang membawa kabar baik ke ruang kekuasaan, Presiden bisa hidup dalam realitas yang berbeda dengan rakyat.
Belakangan ada juga persoalan petani tembakau dan industri rokok, soal lapangan kerja sekaligus pemasukan negara yang besar. Di satu sisi negara butuh penerimaan cukai dan lapangan kerja, di sisi lain ada kebijakan yang makin ketat bagi industri. Lu melihatnya bagaimana?
Gue enggak terlalu mengikuti seluruh detail kebijakan rokok, jadi gue enggak mau sok tahu. Tetapi secara naluriah kita membuat keputusan berdasarkan wawasan dan pengetahuan yang kita punya. Setiap keputusan kebijakan punya dampak berantai.
Misalnya saja kalau seseorang tidak suka orang merokok, mungkin kebijakan pembatasan terlihat aman dari sudut pandangnya. Tetapi bagi orang lain yang menggantungkan hidup pada industri tersebut, dampaknya bisa menjadi masalah.
Industri rokok kan bukan hanya perusahaan rokok. Ada petani tembakau, pekerja, distribusi, pedagang, dan banyak orang yang hidup dari rantai ekonomi itu. Kalau industri turun, petani dan sektor turunannya juga bisa terdampak.
Negara memang punya kepentingan kesehatan masyarakat dan juga memperoleh penerimaan cukai. Karena itu persoalannya tidak sederhana. Kalau konsumsi rokok ingin dikurangi, harus dipikirkan juga bagaimana transisi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut.
Sekarang kita masuk ke kawan kampus lu, Budi Arie Setiadi. Ada pernyataan menarik ketika dia bersama Pak Jokowi. Dia mengatakan, kurang lebih, ‘Insting saya lebih cepat dari 2029.’ Maksudnya, kita selama ini selalu bicara Pemilu 2029. Tetapi bagaimana kalau terjadi percepatan? Dia juga menyebut adanya anomali di masyarakat, keresahan sosial, kondisi ekonomi yang tidak membuat masyarakat happy, dan kemungkinan patahan sejarah. Lu membaca pernyataan itu bagaimana?
Kalau gue menangkapnya, dia tidak sedang mengatakan bahwa pasti akan terjadi perubahan sebelum 2029. Dia sedang membuka kemungkinan. Dan menurut gue itu penting.
Dalam membaca sejarah, kita jangan hanya berpikir berdasarkan skenario normal atau konvensional. Sejarah kadang bergerak dengan cara yang tidak kita duga. Kita pernah mengalami 1997, kemudian 1998, lalu 1999. Perubahannya cepat.
Jadi ketika seseorang mengatakan jangan hanya berpikir 2029, bagaimana kalau terjadi percepatan, menurut gue itu bukan berarti kita harus percaya bahwa percepatan pasti terjadi. Tetapi kita perlu punya skenario alternatif.
Jadi lu melihat ucapan Budi Arie lebih sebagai hipotesis politik daripada prediksi?
Iya. Gue tidak punya kemampuan untuk mengatakan ini pasti terjadi. Tetapi gue juga tidak mau mengatakan tidak mungkin terjadi. Kalau kita belajar dari sejarah, orang sering baru sadar ada perubahan besar setelah perubahan itu terjadi.
Yang penting adalah membuka wacana. Jangan hanya berpikir Pemilu 2029. Tanyakan juga, kalau ada perubahan yang lebih cepat, apakah kita siap? Dan siap bukan berarti berharap terjadi kekacauan. Siap artinya punya alternatif pemikiran, kebijakan, dan jalan keluar kalau kondisi politik berubah lebih cepat dari perkiraan.
Waktu Budi Arie menyampaikan itu kepada Pak Jokowi, menurut lu beliau menerima, terkejut, atau biasa saja?
Ini yang sulit. Pak Jokowi itu poker face. Dia cukup mampu menahan ekspresi, jadi dari mukanya saja kita tidak bisa langsung menyimpulkan apa yang ada di kepalanya. Gue juga enggak tahu seberapa dekat dan seberapa intens hubungan Budi Arie dengan Pak Jokowi sekarang. Jadi gue tidak bisa mengatakan bahwa ketika Budi Arie berbicara seperti itu, otomatis dia menyampaikan isi hati Pak Jokowi.
Bisa saja sebelumnya mereka sudah berdiskusi. Bisa juga Budi Arie merasa cukup dekat sehingga berani menyampaikan pandangannya sendiri. Kita tidak tahu. Situasinya juga sudah berbeda. Pak Jokowi sudah bukan presiden, Budi Arie sudah bukan menteri. Karena itu jangan buru-buru menganggap setiap pernyataan Budi Arie sebagai representasi Pak Jokowi. Kedekatan personal tidak otomatis menjadi bukti representasi politik.
Budi Arie juga menyebut Pam Swakarsa. Lu mengalami periode 1998. Apa konteksnya?
Pam Swakarsa muncul dalam konteks ketika negara menghadapi situasi politik yang sangat tegang dan kemudian ada upaya menggunakan kelompok masyarakat untuk menghadapi kelompok masyarakat lainnya.
Jadi bukan negara secara langsung berhadapan dengan demonstran. Bukan tentara versus masyarakat. Bukan polisi versus masyarakat. Tetapi masyarakat sipil berhadapan dengan masyarakat sipil.
Menurut gue, kalau negara sengaja melakukan itu, itu berbahaya sekali. Fungsi negara seharusnya menjaga agar konflik sosial tidak berkembang menjadi benturan antarmasyarakat. Kalau negara justru membenturkan masyarakat dengan masyarakat, menurut gue itu sudah masuk ke wilayah kejahatan negara.
Kalau sekarang orang sering saling berhadapan di media sosial?
Itu berbeda. Di media sosial orang boleh berdebat, menyerang argumen, bahkan bisa saling kasar. Tetapi ketika perbedaan berubah menjadi benturan fisik antarmasyarakat, negara tidak boleh menjadi pihak yang mengorkestrasi atau mendorongnya. Debat boleh. Konflik gagasan boleh. Tetapi negara tidak boleh membuat masyarakat berkelahi dengan masyarakat. Kalau sampai itu dilakukan, menurut gue itu kelewatan.
Kita kembali ke soal sensitivitas. Kalau orang kaya dan orang miskin dalam kehidupan biasa, apakah orang kaya wajib memahami orang miskin?
Kalau dalam kehidupan sehari-hari, masing-masing hidup saja. Tidak ada kewajiban orang kaya memahami seluruh kehidupan orang miskin, begitu juga sebaliknya. Tetapi ceritanya berubah ketika orang kaya itu memiliki power untuk menentukan kehidupan banyak orang. Kalau seseorang punya kekuasaan, dia harus lebih banyak memahami.
Contoh sederhana. Kalau di perusahaan seorang pekerja terlambat lima menit, mungkin langsung dimarahi. Tetapi kalau pemerintah melihat warga terlambat atau tidak mampu mengikuti sesuatu, pemerintah harus bertanya kenapa. Mungkin kendaraan umum sulit, mungkin harus mengantar anak sakit, mungkin sedang mengurus BPJS. Penguasa harus memahami konteks.
Pemimpin tidak harus pernah menjadi orang miskin untuk memahami kemiskinan. Tetapi dia harus mau menyelami pengalaman masyarakat miskin.
Jadi ini soal empati politik?
Lebih dari empati. Ini soal pemahaman. Dokter kandungan laki-laki tidak harus mengalami kehamilan untuk memahami pasiennya. Tetapi dia harus belajar, bertemu pasien, memahami keluhan, dan memperbarui pengetahuannya.
Begitu juga pemimpin. Pak Prabowo tidak harus menjadi orang miskin. Tetapi karena latar belakangnya berbeda dari sebagian besar masyarakat, usaha untuk memahami masyarakat harus lebih besar. Kalau jaraknya jauh, penyelamannya harus lebih dalam.
Kalau seluruh pembicaraan kita hari ini harus diringkas, apa yang paling penting dari hubungan pemerintah dan masyarakat?
Menurut gue sederhana. Kalau punya kuasa, lu harus lebih banyak mengerti rakyat. Bukan rakyat yang harus terus-menerus memahami kenapa penguasa mengambil keputusan tertentu. Penguasa punya informasi lebih banyak, sumber daya lebih banyak, aparat lebih banyak, dan akses lebih banyak. Maka tanggung jawab untuk memahami juga lebih besar.
Kalau pemerintah merasa kebijakannya lebih baik daripada yang diminta masyarakat, jelaskan. Dengar keberatannya. Verifikasi lagi datanya. Jangan hanya mencari orang yang mengatakan kebijakan kita sudah benar. Cari juga orang yang berani mengatakan bahwa kita mungkin salah.
Presiden tidak membutuhkan orang yang hanya membawa kabar baik. Presiden membutuhkan orang yang membawa gambaran utuh. Kalau informasi yang masuk hanya benar dari satu sisi, keputusan yang keluar juga bisa benar dari satu sisi.
Akhirnya pemerintah bisa merasa sudah bekerja untuk rakyat, sementara rakyat merasa pemerintah tidak mengerti mereka. Di situlah jarak mulai terbentuk. Dan kalau jarak semakin lebar, jangan heran kalau suatu hari masyarakat mencari cara sendiri untuk didengar.
Jadi pemerintah tidak cukup hanya bicara?
Iya. Komunikasi politik bukan sekadar presiden berbicara. Bukan berapa panjang pidatonya. Bukan berapa banyak konferensi pers. Yang penting adalah apakah apa yang dikatakan masyarakat bisa masuk ke kepala penguasa dan memengaruhi keputusan.
Jangan sampai pemerintah sangat sibuk berbicara, tetapi tidak mendengar. Dan jangan sampai masyarakat harus berteriak keras atau membuat keadaan menjadi kacau baru kemudian pemerintah mendengar.
Kalau untuk oposisi?
Kalau oposisi, jangan hanya marah. Berikan alternatif. Kalau masyarakat, jangan hanya mengikuti popularitas. Periksa kapasitas dan etika orang yang ingin kita pilih.
Pada akhirnya demokrasi bukan hanya soal siapa yang paling banyak mendapatkan suara. Demokrasi juga soal apakah orang yang mendapatkan suara itu mampu menggunakan kekuasaan dengan akal sehat, etika, dan pemahaman terhadap kehidupan masyarakat.
Cing Abdel Achrian. Komedian, Aktor, dan Presenter
Sumber: Podcast Total Politik. https://www.youtube.com/watch?v=tSpb08EEx08
*naskah ini merupakan adaptasi editorial dari percakapan lisan Podcast Total Politik bersama Cing Abdel. Sumber primer yang dibandingkan adalah naskah tersunting dan raw transcript yang diunggah dalam percakapan ini. Versi final bukan transkrip kata demi kata (verbatim), melainkan naskah wawancara tertulis yang mempertahankan substansi percakapan sambil memperbaiki koherensi, urutan, dan keterbacaan. Percakapan telah disunting untuk menghilangkan pengulangan, filler, interupsi, kelucuan dari cluan internal atau banter, serta bagian yang tidak relevan dengan substansi pembahasan.
