JAKARTA – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk menjaga integritas serta menghentikan praktik yang menjadikan jemaah haji dan umrah sebagai komoditas.
Pesan itu disampaikan Dahnil saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M dan Retret Kemenhaj di Lapangan Makodau I, Jakarta, Minggu (6/7/2026).
Menurut Dahnil, berbagai apresiasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2026 patut disyukuri. Namun, hal itu tidak boleh membuat seluruh jajaran Kemenhaj berpuas diri.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenhaj, Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten/Kota, pengelola asrama haji, dan seluruh jajaran yang menjadi ujung tombak penyelenggaraan haji tahun ini.
“Terima kasih kepada seluruh Kepala Kanwil, Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten/Kota, dan Kepala Asrama Haji. Saudara sekalian adalah ujung tombak kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Banyak apresiasi yang telah kita terima. Namun sebagaimana disampaikan Bapak Menhaj, cukup sudah pujian dan apresiasi. Kini saatnya kita terus mengoreksi diri dan berbenah tanpa henti. Yang harus selalu menjadi fokus kita adalah bekerja sepenuhnya untuk jemaah haji Indonesia,” kata Dahnil.
Dalam arahannya, Dahnil menegaskan seluruh insan Kemenhaj memikul tiga amanah besar, yakni amanah dari Allah SWT, amanah dari jemaah haji sekaligus rakyat Indonesia, serta amanah dari Presiden Republik Indonesia. Seluruh kebijakan dan pelayanan, kata dia, harus berorientasi pada kepentingan jemaah dan kemaslahatan bangsa.
Dahnil juga kembali menegaskan pentingnya mewujudkan Tri Sukses Haji sebagai arah pembangunan penyelenggaraan haji nasional, yakni sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi haji, serta sukses peradaban dan keadaban.
Ia menilai fondasi utama transformasi Kemenhaj adalah integritas. Karena itu, tidak boleh ada ruang bagi praktik manipulasi, rente, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
“Kalau ada kementerian yang seharusnya benar-benar bersih dari praktik manipulasi dan praktik rente, maka kementerian itu adalah Kemenhaj. Mimpi terbesar mayoritas umat Islam Indonesia adalah bisa menunaikan ibadah haji. Jika amanah itu dikhianati, maka yang dikhianati bukan hanya rakyat, tetapi juga amanah Allah dan diri kita sendiri,” tegasnya.
Dahnil mengajak seluruh jajaran membangun komitmen bersama untuk mengakhiri praktik yang menjadikan jemaah haji dan umrah sebagai komoditas ekonomi.
“Jangan pernah menjadikan jemaah haji dan umrah sebagai komoditas. Mereka bukan objek untuk diperdagangkan atau dimanfaatkan. Mereka adalah subjek perubahan, subjek transformasi peradaban dan keadaban. Era Kemenhaj adalah era yang mengakhiri praktik menjadikan jemaah sebagai komoditas,” ujarnya.
Menurut Dahnil, lebih dari 5,7 juta masyarakat Indonesia yang kini mengantre keberangkatan haji merupakan amanah besar yang harus dilayani secara adil, profesional, dan bermartabat.
Ia juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia menjadi wajah Islam yang damai, disiplin, maju, dan berkeadaban di mata dunia. Melalui penyelenggaraan haji, ASN Kemenhaj diharapkan menjadi diplomat bangsa yang membawa citra baik Indonesia.
Menutup sambutannya, Dahnil menyampaikan terima kasih kepada seluruh ASN Kementerian Haji dan Umrah atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.*
