JAKARTA – Ada semacam ironi yang sulit diabaikan saat melihat cara kita membicarakan politik luar negeri hari ini. Di satu sisi, kita sering membanggakan diri sebagai bangsa dengan posisi tawar geopolitik yang kian diperhitungkan, sebuah middle power yang sibuk merancang arsitektur perdamaian global. Namun di sisi lain, ruang publik kita sendiri justru terasa sesak oleh riuh rendah pendengung (buzzer) bayaran; disinformasi, fitnah dan kebencian (DFK), dan labelisasi murahan.
Kegelisahan inilah yang tampak jelas mengemuka menjelang perhelatan Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2026. Dalam pertemuan bersama awak media di Jakarta, pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, melemparkan peringatan yang cukup menohok. Alih-alih hanya bicara soal kelihaian diplomasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau ancaman cuaca ekstrem Super El Nino, Dino justru menyeret dua isu domestik yang sangat sensitif ke panggung hubungan internasional, yakni fenomena buzzer dan stigmatisasi antek asing dan “kroninya”, londo ireng.

Menariknya, konferensi yang bakal dihadiri sekitar 14.000 peserta dan 55 duta besar di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, akhir pekan ini memang mengusung tema tentang bagaimana menjaga Indonesia dan tatanan dunia tetap berada di jalur yang benar. Pertanyaannya kemudian, bagaimana mungkin kita ikut mengoreksi arah tatanan dunia yang dinilai sedang keliru, jika ekosistem demokrasi di halaman rumah sendiri masih rapuh oleh intimidasi digital?
Dino menilai keberadaan pendengung bayaran yang dikerahkan secara masif untuk menyerang suara-suara independen merupakan pelanggaran etis sekaligus ancaman nyata bagi napas reformasi. Lebih mengkhawatirkan lagi, para pendengung yang menggadaikan nurani demi pesanan ini mulai merambah ranah diplomasi. Mereka tidak segan menyasar mitra-mitra strategis dan sahabat Indonesia di luar negeri. Di titik temu inilah, politik luar negeri yang mestinya dikelola dengan kepala dingin dan kalkulasi jangka panjang, berisiko tersandera oleh kegaduhan jangka pendek di media sosial.
Bersamaan dengan operasi pembungkaman tersebut, muncul pula kebiasaan lama yang kembali dipopulerkan, yakni melabeli pihak yang kritis sebagai antek asing dan aseng, antek oligarki dan londo ireng. Stigmatisasi semacam ad hominem ini sering kali menjadi jalan pintas yang malas untuk mematikan perdebatan substansial. Padahal, kritik terhadap kebijakan publik bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap negara. Menempatkan istilah antek asing dan kawan-kawannya itu dalam proporsi akademis di forum CIFP nanti, barangkali menjadi upaya waras nalar untuk membedakan mana kepedulian warga negara dan mana intervensi asing yang sesungguhnya.

Sikap defensif dan gemar mencari kambing hitam ini rupanya juga menjalar ke sektor ekonomi, terutama saat pasar modal kita sedang disorot oleh lembaga pemeringkat global seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI). Peringatan mengenai potensi turunnya kelas bursa Indonesia menjadi standalone market seharusnya dibaca sebagai alarm untuk membenahi transparansi dan tata kelola. Namun bukannya berbenah agar bobot investasi kita naik dari 0,4 persen menuju 1 persen, sebagian kalangan justru reaktif dan defensif, bahkan mengembangkan narasi teori konspirasi seolah-olah kita sedang menjadi korban ketidakadilan global. Investor internasional tentu tidak peduli pada retorika nasionalisme sempit; karena mereka hanya tunduk pada aturan main dan kredibilitas pasar.
Melihat benang merah dari berbagai persoalan tersebut, pesan utama yang hendak dibawa ke meja diskusi CIFP ke-10 ini sebenarnya sangat mendasar. Diplomasi yang kuat di luar negeri tidak akan pernah berdiri kokoh tanpa fondasi demokrasi dan akuntabilitas yang sehat di dalam negeri.

Ribuan anak muda dan masyarakat sipil yang mendaftar secara independen di forum akar rumput ini menunjukkan bahwa dahaga publik akan diskusi kebijakan yang jernih masih sangat besar. Kita tentu berharap ruang-ruang dialog rasional semacam ini tidak kalah nyaring oleh bisingnya algoritma pendengung bayaran.
Karena reputasi Indonesia di mata dunia tidak ditentukan oleh seberapa keras kita meneriakkan slogan kedaulatan, melainkan oleh seberapa dewasa kita merawat demokrasi, menerima kritik, dan mematuhi standar tata kelola yang beradab.
Tim Redaksi Total Politik
Sumber: Instagram @dinopattidjalal
