22 hours ago
6 mins read

Teka-Teki Kursi Kosong: Mengapa Parpol Ramai-Ramai Menghindari Posisi Wapres Prabowo?

Ilustrasi (Foto: Istimewa/Total Politik)

JAKARTA – Sesuatu yang sangat ganjil sedang terjadi dalam lanskap politik kita hari ini. Biasanya, posisi orang nomor dua di republik ini adalah piala bergilir yang akan diperebutkan habis-habisan oleh elite partai politik. Namun, dinamika pasca berhentinya Gibran Rakabuming Raka justru menampilkan anomali. Tujuh partai besar secara serempak memilih untuk tidak menyodorkan nama kandidat wakil presiden, dan malah menyerahkan keputusan tersebut sepenuhnya sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Kesantunan politik yang tiba-tiba ini terasa terlalu rapi untuk ukuran panggung kekuasaan yang biasanya bising.

Mungkin kita bisa melihat keengganan ini sekadar sebagai bentuk loyalitas tanpa syarat kepada presiden. Barangkali memang tidak ada yang ingin menciptakan persepsi “matahari kembar” di dalam kabinet. Akan tetapi, membaca politik hanya dari permukaan sering kali menyesatkan. Rasanya ada kalkulasi yang jauh lebih dingin dan rasional sedang dimainkan oleh para pimpinan partai, terutama jika kita membedah angka-angka kepuasan publik yang baru saja dirilis oleh sejumlah lembaga survei bulan Oktober lalu.

Alarm Survei dan Ancaman Liabilitas Politik

Data dari Poltracking Indonesia menangkap sebuah sinyal bahaya yang sulit diabaikan. Tingkat kepuasan publik atau approval rating terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran merosot tajam dari 78,1 persen pada tahun sebelumnya menjadi hanya 55,3 persen. Tren serupa terekam oleh SMRC, yang mencatat penurunan dramatis elektabilitas personal presiden, dan bahkan dikomparasi dengan presiden-presiden sebelumnya.

Perkembangan persepsi publik terhadap kepemimpinan nasional pada periode 2012–2026 (Sumber: SMRC/Total Politik/ Anantama Tyo)

Penurunan legitimasi ini tidak terjadi di ruang hampa. Publik secara terbuka merespons tekanan ekonomi, daya beli yang melemah, serta problem implementasi program populis mercusuar beranggaran super besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Kopdes Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat dan lainnya. Dus,angka-angka survei itu bukan sekadar statistik, melainkan cermin dari kelelahan sosial masyarakat.

Secara konseptual, partai politik bekerja sebagai mesin yang mengubah social capital menjadi kekuasaan elektoral. Dalam literatur ilmu politik, parameter keberhasilan sebuah partai selalu bermuara pada tiga hal utama: popularitas (seberapa dikenal), akseptabilitas (seberapa dapat diterima), dan elektabilitas (seberapa banyak yang mau memilih). Mengambil posisi di ranah eksekutif tertinggi, sejatinya adalah instrumen utama untuk mendongkrak ketiga indikator tersebut. Logika normalnya, menjadi wakil presiden adalah jalan pintas terbaik untuk merawat relevansi menjelang Pemilu berikutnya.

Tentu saja, logika tersebut hanya berlaku jika “kapal” pemerintah sedang berlayar di perairan yang tenang dan disukai publik. Saat ini, situasinya justru berkebalikan. Masuk menempati kursi wapres di tengah tren approval rating yang anjlok di bawah 60 persen, bisa dimaknai berarti mau secara sukarela memikul negative political liability atau beban politik negatif yang sangat berat. Partai politik tampaknya sangat menyadari hukum besi akuntabilitas publik. Pemilih cenderung akan menghukum siapa pun yang berada di garis terdepan kekuasaan, saat kondisi ekonomi dan tata kelola kebijakan sedang karut-marut. Apalagi dengan munculnya tren atau fenomena cancel culture di kalangan generasi muda yang terdidik, berwawasan serta gampang mengakses informasi di media digital.

Akrobat Menghindari Getah dan Pemisahan Citra

Fenomena mundurnya para elite parpol dari bursa wapres ini menjadi sangat koheren jika dibedah menggunakan lensa teropong teori Blame Avoidance (penghindaran kesalahan). R. Kent Weaver (1986), secara presisi pernah mengingatkan bahwa politisi pada dasarnya jauh lebih termotivasi untuk menghindari hal-hal yang bisa membuat mereka disalahkan oleh publik, ketimbang ngotot mencari pujian. Oleh karenanya, berada terlalu dekat dengan pusat pemerintahan yang sedang tidak disukai, diibaratkan seolah tengah memeluk bom waktu.

Para pimpinan partai sepertinya sadar betul akan risiko ini. Dalam hitung-hitungan investasi elektoral, jabatan bergengsi tersebut saat ini justru berubah wujud menjadi beban mematikan. Mereka seolah sangat paham bahwa liabilitas politik tersebut adalah jangkar besi yang berisiko menenggelamkan mereka ke dasar klasemen elektabilitas.

Mereka juga seakan meyakini bahwa modal sosial mereka bisa tergerus habis jika pemilih di warung-warung kopi maupun warteg mulai mengidentikkan logo beringin, matahari, bintang mercy maupun logo-logo lainnya di dalam Koalisi Merah Putih dengan melambungnya harga kebutuhan pokok sehari-hari. Sesuatu yang secara implisit pernah diungkapkan Marcus Mietzner (2013), tentang strategi menjaga relevansi elektoral politik. Khususnya terkait bagaimana partai-partai pasca-Orde Baru sangat bergantung pada uang dan kekuasaan, namun pada saat yang sama mereka harus mati-matian menjaga ideologi atau citra publik mereka agar tetap dipilih di tingkat akar rumput.

Di titik inilah kita bisa meminjam kacamata ilmuwan politik David Samuels dan Matthew Shugart (2010) untuk memahami “akrobat” para elite parpol belakangan ini. Dalam kalkulasi politik yang normal, partai selalu mengincar apa yang disebut efek ekor jas atau coattail effect dari sosok presiden untuk mendongkrak perolehan suara legislatif kelak.

Masalahnya, bagaimana jika jas tersebut ternyata sedang kumal dan berbau tak sedap di mata pemilih, akibat rentetan masalah ekonomi kelas menengah ke bawah? Di sinilah keduanya mengulas fenomena pemisahan citra secara sengaja yang dikenal dengan istilah electoral decoupling. Saat seorang figur eksekutif tidak lagi mendatangkan insentif elektoral yang menguntungkan, partai merespons secara rasional dengan mempraktikkan strategic distancing (jaga jarak strategis). Mereka berupaya melepaskan nasib partai dari bayang-bayang kinerja presiden yang sedang disorot tajam, agar mesin pemenangan partai tidak ikut mogok ketika mesin pemerintah sedang batuk-batuk kelimpungan.

Menariknya, manuver pemisahan citra ini tidak mengharuskan partai repot-repot keluar dari kabinet atau berubah wujud menjadi oposisi yang galak. Roda partai bagaimanapun tetap mutlak membutuhkan akses sumber daya negara melalui kursi menteri. Kendati begitu, mereka menolak mentah-mentah jika harus didapuk sebagai wajah utama atau bemper dari pemerintahan tersebut melalui jabatan wakil presiden.

Di tengah sengkarut keengganan ini, sebuah konsekuensi logis justru menyeruak ke permukaan, di mana pendulum politik berayun kembali ke kandang Gerindra. Belakangan, mulai menguat dorongan dari sejumlah kalangan agar kursi wakil presiden diisi saja oleh kader internal berlambang kepala garuda. Nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pun intensif mengemuka di garis terdepan.

Sebagaimana diberitakan Republika TV (16/11/2026), di mana elite-elite (dari DPD Gerindra Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, hingga Papua Barat Daya) beramai-ramai menyatakan dukungannya terhadap Dasco Ahmad untuk menggantikan Gibran sebagai Wapres. Begitu pula aspirasi dari sejumlah elemen masyarakat yang mengatasnamakan organisasi kepemudaan, aktivis, hingga kelompok relawan politik, seperti diberitakan AFU.id (15/11/2026).

Mendorong Dasco naik panggung pada dasarnya adalah win-win solution bagi semua pimpinan partai politik saat ini. Bagi Prabowo, kehadiran sang loyalis tentu menghapus tuntas kekhawatiran soal potensi “matahari kembar” di Istana. Sementara bagi partai-partai koalisi, naiknya Dasco justru menjadi stempel validasi bagi karcis “jarak aman” mereka, seolah-olah melontarkan narasi “biarlah Gerindra yang menanggung beban penuh liabilitas eksekutif di garda terdepan“. Pada saat bersamaan, mereka tetap bisa bernapas lega menikmati fasilitas kementerian tanpa harus memikul risiko elektoral secara langsung.

Polis Asuransi Menuju 2029?

Keputusan untuk mengambil politik “jarak aman” ini menjadi strategi survival yang sangat rasional menjelang 2029. Elite parpol seperti Golkar, PAN, Demokrat, dan PKB memang sudah menyatakan komitmen dukungan total mereka untuk Prabowo di pilpres mendatang. Mendukung dari jauh tentu jauh lebih aman daripada harus berbagi tanggung jawab langsung di kursi wakil presiden saat ini.

Ilustrasi 7 parpol anggota Koalisi Merah Putih yang tak ajukan kandidat wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka (Foto: Istimewa/Total Politik)

Mereka sedang mempraktikkan manajemen risiko tingkat tinggi. Di satu sisi, mereka tetap menikmati kue kekuasaan dalam bentuk kursi kementerian. Di sisi lain, mereka membentengi diri agar wajah partai mereka tidak terikat secara langsung dengan kebijakan-kebijakan yang saat ini sedang dihukum oleh sentimen negatif masyarakat.

Publik mungkin bertanya-tanya, sampai kapan permainan “jarak aman” ini akan bertahan. Seolah-olah ada ketakutan kolektif bahwa memegang posisi wapres sekarang ibarat menggenggam bara api. Jadi, untuk mencegah keambyaran elektoral tersebut, elite partai memencet tombol manuver jarak aman. Menghindari kursi nomor dua saat approval rating eksekutif sedang anjlok adalah langkah paling logis agar mereka tetap relevan di mata mayoritas pemilih yang mungkin sedang kecewa.

Sikap diam dan enggan menyodorkan nama cawapres ini adalah bentuk komunikasi pasif yang seolah ingin mengatakan kepada masyarakat, “Hei, kami tahu kalian sedang susah, dan kami menolak menjadi arsitek utama di balik kebijakan yang menyusahkan kalian saat ini.“

Ketakutan kehilangan relevansi inilah yang sepertinya mendikte perilaku para ketua umum dan elite partai. Singkatnya, mempraktikkan politik jarak aman hari ini adalah harga tiket yang sedang dibayar oleh elite politik, murni demi membeli polis asuransi agar logo partai mereka tetap dirasa relevan untuk dicoblos pada pemilu yang akan datang.

Pada akhirnya, keengganan parpol ini membuktikan bahwa relevansi elektoral jauh lebih berharga daripada gengsi posisi semata. Kekosongan ini bukan hanya soal etika politik atau penghormatan kepada presiden, tetapi sebuah manuver pelestarian citra diri agar mereka tetap bersih dan siap berlaga ketika peluit Pemilu 2029 nanti dibunyikan.

E.S. Raharjo. Tim Redaksi Total Politik

Referensi:

Andreas Ufen, Political Parties in Post-Suharto Indonesia: Between Politik Aliran and ‘Philippinisation’, Routledge, London, Inggris, 22 April 2008, https://doi.org/10.4324/9780203893111

Christopher Hood, The Blame Game: Spin, Bureaucracy, and Self-Preservation in Government, Princeton University Press, Princeton, Amerika Serikat, 1 November 2010, https://doi.org/10.1515/9781400838634

Dan Slater, Party Cartelization, Indonesian-Style: Presidential Powersharing and the Contingency of Democratic Opposition, Journal of East Asian Studies, Boulder, Amerika Serikat, 1 April 2018, https://doi.org/10.1017/jea.2018.10

David J. Samuels & Matthew S. Shugart, Presidents, Parties, and Prime Ministers: How the Separation of Powers Affects Party Organization and Behavior, Cambridge University Press, Cambridge, Inggris, 24 Mei 2010, https://doi.org/10.1017/CBO9780511780490

Marcus Mietzner, Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia, NUS Press, Singapura, Singapura, 15 Oktober 2013, https://doi.org/10.1353/book.27749

R. Kent Weaver, The Politics of Blame Avoidance, Journal of Public Policy, Cambridge University Press, Cambridge, Inggris, 1 Oktober 1986, https://doi.org/10.1017/S0143814X0000421X

Erik Erfinanto, “Dukungan Dasco Jadi Wapres Tak Terbendung, Kader dari Berbagai Daerah Mulai Tegas“, AFU.id, 15 November 2026, https://afu.id/nasional/dukungan-dasco-jadi-wapres-tak-terbendung-kader-dari-berbagai-daerah-mulai-tegas

Reiza Dzaki & Ronggo Astungkoro, “DPD-DPC Gerindra RamaiRamai Dukung Dasco Jadi Wakil Presiden“, Republika TV, 16 November 2026, https://republika.co.id/page/shorts/yt-tok0mb1579379621/dpddpc-gerindra-ramairamai-dukung-dasco-jadi-wakil-presiden

Pengalaman Pengguna Game Penghasil Saldo DANA Lebih Cepat Adaptif Dan Efisien Dibawa Oleh Inovasi Teknologi
Pergeseran Mutu Produksi Kosmetik Terdeteksi Lebih Akurat Berkat Aliran Data Langsung
Pengalaman Pengguna Semakin Responsif Adaptif Dan Efisien Berkat Perkembangan Teknologi Modern
Momentum Tetap Terarah Dan Terkendali Dipertahankan Melalui Taktik Mode Pemburu Sic Bo Live
Keputusan Tetap Terukur Dalam Game Online Dipertahankan Melalui Pengelolaan Modal Cerdas
Kapitalisasi Pasar Dan Inovasi Kasino Online Berubah Di Tengah Disrupsi Teknologi Modern
Strategi Baru Untuk Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Dibuka Melalui Business Model Canvas Mahjong Ways
Kualitas Sistem Mahjongways Kasino Online Dipahami Melalui Identifikasi Nilai Pembayaran Game Penghasil Saldo DANA
Perspektif Baru Dalam Menganalisis Perkembangan Mahjong Ways Dibuka Melalui Modernisasi Strategi
Kasino Menjadi Studi Sistem Informasi Bagi Mahasiswa Melalui Pelatihan Enterprise Architecture
Mahjongways Kasino Online Dijadikan Acuan Strategi Marketing dalam Lingkungan Pemerintahan
Keamanan Informasi Jadi Fondasi Utama Layanan Konsultasi Kosmetik Berbasis Teknologi
Teknologi Pemantauan Membantu Mengukur Frekuensi Pembayaran secara Lebih Objektif dan Terukur
Kajian Statistik Pola RTP Menyoroti Perkembangan Teknologi Neural Sintetis Regulatoris
Simulasi Statistik Membuka Pendekatan Baru Memahami Mahjong Game Sungai Penuh secara Terukur
Statistik Objektif Membantu Membaca Pola Mahjong Game Sungai Penuh dengan Lebih Rasional
Strategi Mahjong Game Sungai Penuh Makin Terarah melalui Pendekatan Statistik Modern
Pendekatan Data Objektif Membantu Mengkaji Mahjong Game Saldo DANA Sungai Penuh secara Lebih Terstruktur
Mahjong Game Sungai Penuh Dikaji lewat Simulasi Statistik untuk Membaca Pola Aktivitas
Aturan Mahjong Digital dari Dua Kartu Awal hingga Penentuan Rentang Nilai Game Penghasil Saldo DANA
Pendekatan Adaptif MahjongWays Kasino Online Membantu Menjaga Keseimbangan Anggaran Hiburan
Kemunculan Simbol Unik MahjongWays Kasino Online Perlu Dibaca Secara Lebih Rasional
Mahjong Ways Menarik Minat Pemain di Tengah Ketatnya Persaingan Game Digital
Pengaturan Tempo MahjongWays Kasino Online Tidak Menentukan Munculnya Kombinasi Khusus
Starlight Princess Kembali Merebut Perhatian Pemain MBG Berkat Daya Tariknya
Membaca Pola Mahjong Ways dan Tren Permainan Lewat Data Saldo DANA Terbaru
Disiplin Mental MahjongWays Kasino Online Membantu Mencegah Keputusan Finansial yang Terlalu Impulsif
Mengenal Sweet Bonanza sebagai Game Digital Online dengan Tema Manis yang Menarik
Rotasi Awal MahjongWays Kasino Online Bukan Tolok Ukur Kemurahan Sistem Permainan
Menelusuri Strategi Terbaik dalam Bermain Game Penghasil Saldo DANA Secara Lebih Mendalam
Go toTop
toto slot situs togel situs togel
toto slot
slot88