PARIS – Gelombang demonstrasi antipemerintah berskala besar di Prancis berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan selama akhir pekan lalu. Warga terbangun pada Minggu pagi dengan pemandangan etalase toko yang hancur, mobil-mobil terbakar, serta jalanan kota yang dipenuhi puing-puing.
Lebih dari 500.000 orang di seluruh Prancis mengikuti demonstrasi massal pada 17 Oktober 2026, menyusul lonjakan biaya hidup dan harga minyak. Namun, sejumlah perusuh memanfaatkan aksi tersebut sebagai kedok untuk melakukan penjarahan. Lebih dari 2.000 orang ditangkap karena terlibat dalam aksi kekerasan tersebut, yang menjadi salah satu kerusuhan terburuk di Prancis dalam beberapa tahun terakhir.
Para demonstran melampiaskan kemarahan kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron. Mereka menyalahkannya atas meningkatnya biaya hidup dan harga minyak yang mencapai rekor tertinggi. Masa jabatan Macron selama 10 tahun sebagai presiden akan berakhir pada Mei mendatang. Para kandidat yang bersaing untuk menggantikannya pun berusaha memanfaatkan ketidakpuasan publik tersebut.
Demonstrasi masih berlanjut pada 19 Oktober. Di Paris, mahasiswa memblokir akses menuju Museum Louvre, sementara Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu mengumumkan bahwa dirinya telah meminta pemerintah daerah memberlakukan jam malam terbatas pada malam hari.
“Warga Prancis yang menyaksikan televisi mungkin akan berpikir bahwa kekacauan terjadi di mana-mana,” kata Lecornu. “Untungnya, kenyataannya tidak demikian. Kekacauan itu sangat terlokalisasi di sejumlah kawasan perkotaan.”
Bagaimana demonstrasi bermula?
Gelombang demonstrasi antipemerintah kali ini bermula dari aksi para pelajar sekolah menengah dan mahasiswa. Mereka meninggalkan ruang kelas dan memblokade sekolah menggunakan tempat sampah besar sebagai bentuk penolakan terhadap rencana anggaran pemerintah Prancis yang mengusulkan pemangkasan belanja pendidikan.
Para pelajar dan mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan kemarahan atas tidak terpenuhinya kebutuhan tenaga pengajar, kondisi gedung sekolah yang terbengkalai, serta ketimpangan sistemik dalam dunia pendidikan.
Pada tahap awal, demonstrasi berlangsung relatif damai, meskipun sempat terjadi bentrokan dengan polisi antihuru-hara.
Pemerintah Prancis menghadapi kritik keras setelah aparat dikerahkan untuk menggunakan gas air mata, peluru karet, dan tongkat pemukul terhadap para pelajar. Dalam salah satu insiden, seorang remaja laki-laki berusia 15 tahun kehilangan tangannya akibat ledakan granat kejut atau granat setrum (stun grenade) yang ditembakkan polisi.
Sebagai respons atas penggunaan kekuatan aparat tersebut, banyak demonstrasi mahasiswa mulai mengusung pesan-pesan antipolisi. Kemarahan publik meningkat karena tindakan aparat dinilai berlebihan dalam menghadapi para demonstran.
Lebih dari seratus orang mengikuti salah satu aksi di depan Universitas Paris-Panthéon-Assas, Paris. Pintu masuk gedung kampus dibarikade menggunakan tempat sampah besar, sementara para mahasiswa meneriakkan slogan ACAB, singkatan dari ungkapan bernada menghina yang ditujukan kepada polisi.
Adrien Amielet, mahasiswa berusia 22 tahun asal Paris, sebagaimana dilaporkan USA Today (19/10/2026) bahwa dirinya bergabung dalam demonstrasi untuk mendukung para pelajar sekolah menengah sekaligus menyampaikan kemarahan terhadap kebijakan pendidikan pemerintah.
“Warga Prancis memberontak karena kami sudah muak dengan pemerintahan yang telah berkuasa selama 10 tahun ini. Satu-satunya cara agar suara kami didengar adalah dengan mengikuti demonstrasi yang mendapat perhatian,” kata Amielet. “Kami ingin didengar oleh lembaga-lembaga negara dan membentuk rezim baru yang lebih egaliter.”
Mengapa demonstrasi berubah menjadi kekerasan?
Para pelajar sekolah menengah di Prancis kini sedang menjalani libur selama dua pekan. Namun, aksi antipemerintah justru semakin meluas setelah serikat pekerja dan kelompok-kelompok lain ikut bergabung.
Sejumlah akun media sosial yang berafiliasi dengan gerakan demonstrasi Rompi Kuning (Yellow Vest) turut mempromosikan aksi selama akhir pekan. Mereka juga mengumumkan bahwa “Babak Kedua” demonstrasi akan digelar pada 24 Oktober.
Perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran telah mendorong kenaikan harga bahan bakar di berbagai belahan dunia. Eropa menjadi salah satu kawasan yang paling terdampak oleh krisis energi tersebut.
Dalam pidato yang disiarkan televisi pada 18 Oktober, Macron mengakui bahwa sebagian keluhan demonstran mengenai kenaikan biaya energi memiliki dasar yang sah. Kenaikan tersebut, menurutnya, berkaitan dengan perang Iran, yang tidak melibatkan Prancis.
Namun, demonstrasi yang awalnya berlangsung damai kemudian berubah menjadi aksi kekerasan ketika sejumlah perusuh memanfaatkan situasi untuk merusak properti, termasuk etalase pertokoan dan gedung-gedung pemerintah.
Salah satu insiden paling mengejutkan adalah serangan pembakaran yang menghancurkan balai kota bersejarah di Limoges. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan puncak menara bangunan tersebut roboh ketika api melalap seluruh bagian gedung.
Macron dan sejumlah politikus Prancis mengecam aksi kerusuhan itu serta berjanji membawa para pelaku kekerasan ke pengadilan.
“Demonstrasi damai memiliki tempat yang sah dalam Republik kita,” tulis Lecornu dalam sebuah unggahannya di media sosial. “Pembakaran, penjarahan, dan penyerangan tidak memiliki tempat di dalamnya.”
Pada 19 Oktober, Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut campur melalui unggahannya di Truth Social bahwa imigran Muslim bertanggung jawab atas penjarahan di Prancis. Namun, sejumlah politikus Prancis justru menyalahkan para pelaku kriminal dan kelompok kiri ekstrem.
“Kelompok-kelompok ultra-kiri mengorganisasi aksi kekerasan di sejumlah kota di Prancis,” bantah Lecornu. “Para pelaku kriminal kemudian ikut bergabung untuk menjarah dan menghancurkan.”
Apa dampaknya terhadap politik Prancis?
Prancis memiliki sejarah panjang demonstrasi sipil. Aksi mogok kerja dan pawai massa relatif sering terjadi di negara tersebut. Meski demikian, kekerasan yang meletus selama akhir Oktober 2026 telah menyita perhatian dan mengguncang kehidupan publik.
Gelombang demonstrasi ini berpotensi menguntungkan dua kekuatan politik yang berada di kutub berlawanan, yakni partai kiri La France Insoumise pimpinan Jean-Luc Mélenchon dan partai kanan ekstrem Rassemblement National pimpinan Marine Le Pen. Keduanya berusaha memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kekuatan politik arus utama.
Pemilih Prancis akan menentukan presiden baru pada musim semi mendatang di 2027. Macron, yang dibatasi hanya dapat menjabat selama dua periode, akan meninggalkan Istana Élysée pada Mei 2027.
Le Pen memimpin sejumlah jajak pendapat terbaru, sementara dukungan terhadap Mélenchon mulai meningkat. Keduanya sama-sama telah mencalonkan diri sebagai presiden sebanyak tiga kali sebelumnya dan kini kembali bersiap untuk pencalonan keempat.
Mélenchon menyatakan dukungannya terhadap demonstrasi mahasiswa yang berlangsung damai. Sejumlah anggota partainya bahkan ikut berpartisipasi dalam beberapa aksi tersebut. Sebaliknya, Le Pen dan sejumlah anggota pemerintah Prancis menuduh Mélenchon beserta partainya turut menyulut kerusuhan.
Le Pen mengatakan bahwa tuntutan sah yang disuarakan para demonstran telah “dibajak oleh kelompok kiri ekstrem dan retorika Jean-Luc Mélenchon”.
Lecornu, yang telah menyatakan tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden pada 2027, juga terlibat perselisihan dengan Mélenchon terkait demonstrasi tersebut. Ia mengkritik politikus kiri itu karena menyalahkan polisi Prancis atas terjadinya kekerasan.
“Anda meminta orang-orang yang mendukung gerakan Anda untuk tidak ikut melakukan penjarahan. Kalau begitu, mulailah dengan mengidentifikasi secara jelas siapa pelakunya, yakni mereka yang menjarah dan melakukan vandalisme,” tulis Lecornu di X.
Mélenchon membela pernyataannya. Ia menegaskan bahwa dirinya berdiri bersama ribuan demonstran damai yang terkena gas air mata dan mengalami kekerasan oleh polisi. Menurutnya, gelombang protes tersebut merupakan akibat dari “10 tahun pemerintahan yang membawa bencana” di bawah kepemimpinan Macron.
“Generasi muda kita berhak mendapatkan akhir yang baik dari rangkaian peristiwa ini,” kata Mélenchon dalam wawancara dengan USA Today pada 18 Oktober 2026. “Tuntutan mereka harus didengar.”
Sumber:
Miles J. Herszenhorn, “Rioting and arson attacks: Why protests are boiling over in France”, USA TODAY, 19 Oktober 2026, https://www.usatoday.com/story/news/world/2026/10/19/why-protests-in-france/92330338007/
Nathalie Mauret, “A Marine Le Pen-Jean-Luc Mélenchon duel in the second round? What our poll reveals“, Republicain-Lorrain, 14 Oktober 2026, https://www.republicain-lorrain.fr/elections/2026/10/15/le-pen-melenchon-l-affiche-a-200-jours-du-second-tour
