JAKARTA – Ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada seorang pemimpin yang tidak mendengarkan nasihat. Yaitu ketika nasihat mulai ditertawakan, kepakaran diremehkan, dan orang-orang yang berpikir kritis perlahan dianggap sebagai pengganggu kekuasaan.
Presiden Prabowo Subianto tentu berhak berbeda pendapat dengan para pakar. Seorang presiden juga tidak wajib mengikuti setiap nasihat akademisi, ekonom, ahli hukum, ataupun penasihat politiknya. Pakar bukan manusia suci. Profesor bisa salah. Doktor bisa keliru. Akademisi pun dapat mempunyai kepentingan.
Tetapi persoalannya menjadi berbeda ketika kritik terhadap beberapa pakar perlahan bergeser menjadi sentimen terhadap kepakaran itu sendiri. Di sinilah kita perlu mengingat pemikiran Umberto Eco.
Dalam esainya yang terkenal, Ur-Fascism, Eco memasukkan kecurigaan terhadap dunia intelektual dan pemikiran kritis sebagai salah satu karakteristik yang patut diwaspadai. Ia juga berbicara tentang cult of action for action’s sake: tindakan diagungkan sedemikian rupa sehingga berpikir dan melakukan refleksi kritis dapat dianggap sebagai kelemahan.
Namun kita juga harus adil terhadap pemikiran Eco. Kehadiran satu ciri tersebut tentu tidak otomatis membuat seorang pemimpin dapat dicap sebagai fasis. Justru pelajarannya ada di sana: Jangan gampang memberi cap fasis kepada seorang pemimpin. Tetapi jangan pula menganggap remeh tumbuhnya anti-intelektualisme dalam kekuasaan.
Sebab negara modern tidak mungkin dikelola hanya dengan keberanian, intuisi, pengalaman, pidato, dan tepuk tangan.
Negara membutuhkan data. Negara membutuhkan riset. Negara membutuhkan ilmu pengetahuan. Dan yang jauh lebih penting, seorang pemimpin membutuhkan orang-orang yang berani mengatakan kepadanya: “Bapak mungkin keliru.”
Pemimpin yang dikelilingi seribu staf, tetapi semuanya hanya mengatakan, “Siap, Pak,” sesungguhnya sedang memimpin dalam kesendirian.
Kekuasaan membutuhkan cermin. Akademisi adalah cermin. Pakar adalah cermin. Pers adalah cermin. Oposisi adalah cermin. Masyarakat sipil adalah cermin. Bahkan orang-orang kritis yang terkadang menjengkelkan kekuasaan pun merupakan bagian penting dari cermin demokrasi.
Cermin memang tidak selalu menyenangkan. Ia memperlihatkan kerutan yang ingin kita sembunyikan. Tetapi memecahkan cermin tidak pernah membuat wajah menjadi lebih muda.
Begitu pula pemerintahan. Merendahkan kritik tidak membuat kebijakan otomatis menjadi benar. Menertawakan pakar tidak membuat persoalan bangsa menjadi lebih sederhana. Dan popularitas seorang pemimpin tidak pernah dapat menggantikan metodologi ilmiah.
Indonesia memiliki ribuan profesor, peneliti, ekonom, dokter, ahli hukum, insinyur, ilmuwan, dan akademisi. Negara mengeluarkan biaya luar biasa besar untuk membangun universitas, membiayai penelitian, dan mendidik generasi terbaik bangsa.
Lalu untuk apa semua itu? Tentunya bukan agar mereka duduk manis ketika kekuasaan berbicara. Ilmu pengetahuan memang terkadang lambat. Penelitian membutuhkan waktu. Akademisi terkadang cerewet karena mereka terbiasa mempertanyakan asumsi. Pakar juga kerap berbeda pendapat karena ilmu pengetahuan memang tumbuh melalui perdebatan.
Tetapi justru itulah gunanya. Pesawat tidak diterbangkan berdasarkan tepuk tangan penumpang. Jembatan tidak dibangun berdasarkan intuisi pejabat. Obat tidak dinyatakan aman berdasarkan popularitas menteri.
Dan kebijakan ekonomi yang menyangkut kehidupan ratusan juta manusia tentu tidak semestinya ditentukan hanya karena terdengar gagah dari podium.
Negara memang membutuhkan keberanian untuk bertindak. Tetapi keberanian tanpa pengetahuan dapat berubah menjadi kecerobohan. Kepemimpinan tanpa koreksi dapat tergelincir menuju kesewenang-wenangan.
Dan kekuasaan yang terlalu lama hanya mendengar tepuk tangan akhirnya dapat kehilangan kemampuan membedakan antara dukungan dan kebenaran. Karena itu, persoalannya bukan apakah pakar selalu benar. Tentu tidak. Pertanyaannya jauh lebih penting: Apakah kekuasaan masih menyediakan kursi bagi orang-orang yang berani berbeda pendapat?
Apakah ilmu pengetahuan masih dihormati ketika kesimpulannya tidak menyenangkan penguasa? Apakah seorang akademisi masih boleh mengatakan bahwa sebuah kebijakan keliru tanpa kemudian dianggap sebagai musuh?
Di situlah kualitas demokrasi diuji. Sebab demokrasi tidak mati hanya ketika kotak suara dihilangkan. Demokrasi dapat mulai kehilangan napas ketika akal sehat dianggap gangguan, kritik diperlakukan sebagai permusuhan, kepakaran ditertawakan, dan tepuk tangan menjadi lebih berharga daripada kebenaran.
Dan ketika pakar mulai ditertawakan, mungkin bukan para pakar yang paling perlu khawatir. Kekuasaanlah yang sedang kehilangan cerminnya.*
Didi Irawadi Syamsuddin, Anggota DPR RI Tiga Periode (2009–2024).
