GAZA – Warga Deir el-Balah di Gaza Tengah bersiap mengikuti pemungutan suara pada Sabtu (25/4/2026) untuk mengikuti pemilu kota pertama dalam lebih dari dua dekade. Harapannya, tata kelola lokal dapat dipulihkan, di tengah kondisi yang masih remuk akibat serangan dahsyat Israel.
Kota ini dipilih sebagai lokasi uji coba kebangkitan proses demokrasi karena mengalami kerusakan infrastruktur yang relatif lebih ringan dibanding wilayah lain di Gaza yang terkepung. Meski begitu, jejak kehancuran akibat perang tetap terlihat jelas.
Pada Desember 2024, pasukan Israel membombardir gedung balai kota Deir el-Balah, menewaskan wali kota saat itu, Diab al-Jarou, bersama 10 staf yang sedang bertugas memberikan layanan bagi warga Palestina yang mengungsi. Serangan mematikan itu terjadi meski militer Israel telah menetapkan kota tersebut sebagai “zona aman”.
Kini, Komisi Pemilihan Umum Pusat Palestina (CEC) memandang pemilu ini sebagai tonggak penting. Direktur regional CEC, Jamil al-Khalidi, mengatakan pemungutan suara 25 April ini merupakan bagian dari proses lebih luas yang mencakup 420 dewan lokal di Tepi Barat, dengan Deir el-Balah menjadi satu-satunya kota di Gaza yang berpartisipasi.
Pemilu ini menjadi perubahan signifikan dari kebijakan penunjukan administratif yang selama 21 tahun terakhir diterapkan di Gaza di bawah kepemimpinan Hamas.
Sekitar 70.000 pemilih berusia di atas 18 tahun berhak memberikan suara antara pukul 07.00 hingga 17.00 waktu setempat. Untuk memastikan kelancaran, CEC membuka layanan hotline gratis bagi warga untuk memverifikasi status pendaftaran. Pemungutan suara akan berlangsung di 12 pusat pemilu, termasuk stadion lokal, pusat kegiatan perempuan, dan bekas klinik, dengan masing-masing pusat memiliki delapan TPS.
Pemilih akan memilih berdasarkan daftar kandidat. “Sistem pemilu ini menggunakan daftar tertutup,” jelas al-Khalidi.
Setiap daftar harus memuat sedikitnya 15 kandidat, termasuk minimal empat perempuan. Pemilih terlebih dahulu memilih satu dari empat daftar, kemudian memberikan suara preferensi kepada lima kandidat dalam daftar tersebut.
Sebanyak 15 kandidat dengan dukungan terbanyak akan membentuk dewan lokal baru, dengan tetap memastikan keterwakilan perempuan.
Partai politik formal seperti Hamas atau Fatah tidak ikut serta menggunakan bendera resmi mereka. Para kandidat umumnya dikelompokkan berdasarkan aliansi keluarga atau profesional.
Air bersih, bukan politik
Empat daftar kandidat yang secara nominal independen bersaing memperebutkan kursi dewan adalah Peace and Construction, Deir el-Balah Brings Us Together, Future of Deir el-Balah, dan Renaissance of Deir el-Balah.
Dalam wawancara dengan Aljazeera, tokoh seperti Mohammed Abu Nasser—ketua Peace and Construction—dan Faten Harb—kandidat Renaissance of Deir el-Balah—menekankan bahwa platform mereka berfokus pada layanan publik, transparansi, dan berjalan “jauh dari kepentingan partisan”.
Perdebatan soal afiliasi politik kandidat masih berlangsung di tengah lanskap politik Gaza yang terbelah. Namun bagi banyak warga yang lelah perang, pemilu tidak berarti tanpa perubahan nyata.
“Warga saat ini tidak mencari slogan, tetapi solusi nyata,” kata Rabha al-Bhaisi, menyoroti kebutuhan mendesak akan layanan dasar seperti air bersih, listrik, dan pengelolaan limbah.
Warga lainnya, Ali Rayan, menegaskan bahwa pemilu saja tidak cukup. “Pemilu tidak akan cukup jika tidak memenuhi kebutuhan minimum hidup dan tidak diterjemahkan menjadi perubahan nyata di lapangan,” ujarnya.
Menyadari sorotan publik yang tajam, para kandidat berupaya menjauh dari politik partisan. Abu Nasser menekankan pentingnya solusi praktis dan inovatif dengan melibatkan generasi muda, sementara Faten Harb menegaskan platform kelompoknya murni berbasis pelayanan dan transparansi.
Direktur media daftar Future of Deir el-Balah, Salem Abu Hassanein, mengatakan keberhasilan eksperimen demokrasi ini harus menjadi prioritas utama.
“Taruhan sebenarnya adalah menghasilkan dewan yang mampu melayani masyarakat, jauh dari perhitungan politik sempit,” katanya.
Upaya “putus asa” mencari legitimasi
Di luar kebutuhan layanan publik, pemilu ini juga berkaitan dengan perdebatan internasional tentang masa depan Gaza pascaperang dan krisis tata kelola Palestina.
Namun, analis mengingatkan agar pemilu ini tidak dilihat sebagai ukuran popularitas politik faksi seperti Hamas, yang telah memerintah Gaza sejak 2007.
Analis politik Wesam Afifa menilai kondisi perang membuat penilaian kekuatan politik menjadi tidak relevan.
“Baik Hamas maupun faksi lain, termasuk Fatah, tidak melihat pemilu ini sebagai kesempatan untuk membuktikan legitimasi atau mengukur popularitas. Situasinya terlalu luar biasa,” katanya.
Menurut Afifa, dominasi “independen” justru menunjukkan masyarakat kembali bertumpu pada jaringan keluarga tradisional, bukan pergeseran menuju tata kelola teknokratis seperti yang diharapkan sebagian pihak internasional.
Dewan yang terpilih nantinya juga harus berhadapan dengan rencana pembentukan “komite teknokratis” yang didukung Amerika Serikat untuk mengelola Gaza.
Pemilu ini juga dinilai penting bagi Otoritas Palestina (PA). Dengan menggelar pemilu serentak di Tepi Barat, PA berupaya menegaskan eksistensinya di tengah tekanan politik dan ekspansi permukiman Israel.
“PA sedang berjuang untuk eksistensi dan simbolismenya,” ujar Afifa.
Ia bahkan menyebut pemilu ini sebagai upaya terakhir untuk menunjukkan legitimasi kepada dunia internasional.
“Pemilu ini adalah upaya putus asa PA untuk mengekspresikan diri, legitimasi, dan keberadaannya kepada komunitas internasional.”
Pada akhirnya, para pengamat menilai tantangan terbesar bukan sekadar penyelenggaraan pemilu, melainkan apakah pemerintahan yang terpilih mampu bekerja efektif di tengah kondisi hidup yang berat, perbatasan yang tertutup, dan perpecahan politik yang masih berlangsung.
Untuk saat ini, Deir el-Balah berada di persimpangan: apakah pemilu ini menjadi awal kebangkitan demokrasi, atau sekadar eksperimen simbolis di tengah realitas yang jauh lebih kompleks.*
