JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terus menggenjot kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M dengan menitikberatkan pada optimalisasi layanan jemaah dan penguatan mitigasi risiko. Langkah ini menjadi krusial di tengah kompleksitas tantangan global yang berpotensi memengaruhi operasional haji.
Upaya tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Selasa (14/4/2026).
Rakor lintas sektor ini dirancang untuk memastikan kesiapan menyeluruh, mulai dari aspek layanan, kesehatan jemaah, hingga potensi dampak dinamika global terhadap penyelenggaraan haji.
Rapat yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa tersebut turut dihadiri jajaran Kemenhaj, di antaranya Sekretaris Ditjen Pelayanan Haji Abdul Haris, Sekretaris Ditjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Riska Anungnata, serta Sekretaris Ditjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Achmad Gunawan.
“Kemenhaj memastikan seluruh aspek layanan kepada jemaah dipersiapkan secara matang, mulai dari embarkasi, transportasi, hingga pelayanan di Armuzna melalui koordinasi lintas sektor yang intensif,” ujar Sekretaris Ditjen Pelayanan Haji, Abdul Haris.
Secara umum, kesiapan haji 2026 disebut berjalan sesuai rencana. Jemaah dijadwalkan mulai masuk asrama haji pada 21 April 2026, sementara keberangkatan gelombang pertama akan berlangsung pada 22 April hingga 6 Mei 2026. Hingga kini, belum ada perubahan kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi.
Pada level operasional, Kemenhaj memastikan kesiapan layanan di seluruh tahapan, dari embarkasi hingga pelayanan di Arab Saudi. Asrama haji dan fasilitas fast track dilaporkan dalam kondisi siap. Proses penerbitan visa jemaah juga hampir rampung, sementara distribusi kartu Nusuk terus dipantau meski masih menghadapi kendala logistik di bandara.
Di sisi pembinaan, Kemenhaj menegaskan pentingnya kesiapan jemaah dan kepatuhan terhadap prosedur resmi penyelenggaraan haji.
“Kami terus memperkuat pembinaan jemaah, baik melalui manasik maupun edukasi, agar jemaah memahami alur ibadah serta mematuhi ketentuan seperti penggunaan visa haji dan kartu Nusuk,” ujar Sekretaris Ditjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Riska Anungnata.
Ia menambahkan, edukasi juga menjadi instrumen penting untuk menekan praktik haji non-prosedural yang berisiko merugikan jemaah.
Sementara itu, aspek kesehatan menjadi perhatian serius. Tingginya jumlah jemaah risiko tinggi serta potensi cuaca ekstrem di Arab Saudi—yang dapat mencapai 45°C—mendorong penguatan layanan kesehatan. Kemenhaj menyiapkan 47 klinik serta memperkuat koordinasi dengan rumah sakit rujukan di Arab Saudi.
Dari sisi pengendalian, Kemenhaj juga mengantisipasi potensi gangguan global, termasuk risiko terhadap transportasi penerbangan akibat dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah.
“Kami telah menyiapkan skenario contingency plan, termasuk rute penerbangan alternatif dan sistem monitoring 24 jam, agar setiap potensi gangguan dapat diantisipasi secara cepat dan terukur,” ujar Sekretaris Ditjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Achmad Gunawan.
Penguatan pengendalian ini turut didukung pembentukan posko bersama dengan sistem monitoring 24/7 serta command center terintegrasi untuk merespons pengaduan maupun situasi darurat secara cepat.
Dengan strategi yang semakin terintegrasi—mulai dari layanan, pembinaan, kesehatan hingga mitigasi risiko—Kemenhaj menegaskan komitmennya untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji 2026 berlangsung aman, tertib, dan memberikan pelayanan optimal bagi seluruh jemaah Indonesia.*
