TANGERANG — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) melakukan konsolidasi penyelenggaraan haji dan umrah di Embarkasi Banten sekaligus menyiapkan Asrama Haji Banten sebagai pilot project layanan One Stop Services umrah. Langkah ini ditempuh untuk memperkuat ekosistem layanan dan pelindungan jemaah, sekaligus mendorong penguatan ekonomi haji di daerah.
Konsolidasi tersebut juga menjadi bagian dari rencana simulasi pelayanan ibadah umrah yang terintegrasi di Asrama Haji Banten, mencakup seluruh tahapan layanan sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.
Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan skema One Stop Services dirancang untuk mengintegrasikan layanan imigrasi, maskapai, manasik, hingga proses CIQ (Customs, Immigration, and Quarantine) yang dilakukan langsung di asrama sebelum keberangkatan.
“Kami ingin menghadirkan layanan yang lebih sederhana, terintegrasi, dan memberikan kepastian bagi jemaah. Semua proses—mulai dari manasik, imigrasi, hingga penerbangan—bisa dilakukan dari asrama. Ini adalah opsi pelayanan, bukan kewajiban,” ujar Dahnil.
Seiring revisi regulasi yang membuka ruang bagi skema umrah mandiri serta kebijakan Arab Saudi yang memberikan akses lebih luas, Kemenhaj menegaskan negara tetap hadir dalam memastikan perlindungan jemaah.
“Walaupun ada opsi umrah mandiri, negara tidak boleh absen. Perlindungan jemaah dan tata kelola penyelenggaraan harus tetap tertib, akuntabel, dan berkeadilan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kemenhaj juga mendorong peningkatan kualitas layanan maskapai nasional, termasuk Garuda Indonesia, agar semakin kompetitif dan ekonomis bagi jemaah umrah.
“Kami berharap maskapai nasional semakin profesional dan mampu menawarkan harga yang lebih bersaing, sehingga jemaah memperoleh pelayanan terbaik,” tambah Dahnil.
Untuk memastikan implementasi proyek berjalan optimal, Kemenhaj berencana membentuk task force khusus guna mengawal pelaksanaan One Stop Services. Tim ini juga diharapkan mampu mendorong dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, termasuk penguatan sektor UMKM di kawasan Asrama Haji Banten.
Kegiatan konsolidasi ini turut dihadiri anggota Komisi VIII DPR RI Wahidin Halim, Wali Kota Tangerang SelatanBenyamin Davnie, Direktur Jenderal Imigrasi, Direktur Niaga dan Korporasi Garuda Indonesia, pejabat Eselon I dan II Kemenhaj, Kepala Kantor Wilayah Kemenhaj Provinsi Banten, Kepala Kantor Kemenhaj kabupaten/kota se-Banten, perwakilan PPIU Banten, serta jajaran pegawai Kemenhaj Provinsi Banten.
Melalui inovasi ini, Kemenhaj berharap pelayanan umrah Indonesia semakin profesional, terintegrasi, dan memberikan manfaat luas, tidak hanya bagi jemaah tetapi juga bagi masyarakat dan perekonomian daerah.*
