JAKARTA — Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) menyatakan kesiapan Indonesia untuk terlibat aktif dalam misi Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 dan konvoi kemanusiaan global guna mendobrak blokade Gaza. Misi internasional tersebut dijadwalkan mulai bergerak pada 12 April 2026, melibatkan ratusan kapal serta ribuan relawan lintas negara.
Ketua GPCI Maimon Herawati mengatakan, gerakan ini merupakan hasil konsolidasi enam koalisi internasional masyarakat sipil dari berbagai kawasan. Indonesia tergabung dalam koalisi Sumud Nusantara, yang menjadi salah satu simpul penting dalam struktur pengambilan keputusan global.
“Ini bukan aksi sepihak. Ada enam koalisi internasional yang bergerak bersama, dengan tujuan utama mendobrak blokade Gaza dan menghadirkan intervensi kemanusiaan berskala global,” kata Maimon dalam pertemuan yang turut dihadiri perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), tokoh ulama, serta jaringan aktivis kemanusiaan, Kamis (26/2/2026).
Maimon menjelaskan, GSF 2.0 akan melibatkan sekitar 200 hingga 250 kapal kecil, masing-masing membawa rata-rata 15 orang. Selain itu, disiapkan tiga kapal utama, termasuk rumah sakit terapung dengan sekitar 500 tenaga medis internasional, kapal eco-builder, serta kapal pendidikan yang membawa para guru dari negara-negara Arab.
Prinsip Non-Kekerasan
Menurut Maimon, seluruh misi dijalankan dengan prinsip non-kekerasan, independen dari rezim maupun faksi politik mana pun, serta patuh pada hukum humaniter internasional.
Selain menyalurkan bantuan kemanusiaan, misi ini juga akan mengerahkan tim legal internasional untuk mendokumentasikan dugaan pelanggaran hukum humaniter, termasuk upaya mendorong proses hukum internasional terhadap Israel. Seiring pergerakan konvoi laut dan darat, tekanan politik juga disiapkan melalui jalur diplomasi.
Indonesia direncanakan berpartisipasi dengan mengirimkan truk bantuan untuk konvoi darat lintas Asia dan Afrika, serta ikut dalam konvoi laut global. Sebuah kapal pinisi akan diberangkatkan dari Labuan Bajo, dengan rute singgah di Lombok, Surabaya, Jakarta, Bangka Belitung, dan Dumai, sebelum bergabung dengan armada regional di Malaysia.
“Jumlah yang berangkat lewat laut terbatas. Yang lebih penting adalah mobilisasi besar di darat, melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan elemen sipil,” ujar Maimon.
GPCI berharap keterlibatan Indonesia tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memperkuat tekanan internasional agar akses kemanusiaan ke Gaza dapat segera dibuka.*
