ISTANBUL — Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dan Presiden Prancis Emmanuel Macron membahas meningkatnya eskalasi keamanan di Timur Tengah, khususnya perkembangan terkait Iran dan implikasinya terhadap stabilitas kawasan, dalam percakapan telepon pada Minggu (1/2/2026).
Dalam pernyataan resmi Diwan Amiri Qatar, kedua pemimpin menyoroti dinamika terbaru menyusul peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di Teluk Persia, peringatan Iran terkait potensi meluasnya konflik regional apabila terjadi serangan, serta dampak situasi tersebut terhadap keamanan kawasan secara keseluruhan.
Dalam laporannya, Kantor Berita Anadolu menyebutkan, Sheikh Tamim dan Macron juga menekankan pentingnya langkah-langkah diplomatik untuk menahan eskalasi dan mencegah kawasan Timur Tengah terseret ke konflik yang lebih luas.
Pembahasan ini berlangsung di tengah meningkatnya pengerahan militer Amerika Serikat di Timur Tengah dalam beberapa pekan terakhir, disertai pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengancam akan menargetkan Iran. Ketegangan tersebut memicu kekhawatiran internasional terhadap potensi konfrontasi terbuka yang dapat mengguncang stabilitas regional.
Teheran sebelumnya menuduh Washington menggunakan sanksi ekonomi, tekanan politik, serta upaya memicu ketidakstabilan internal sebagai dalih untuk melakukan intervensi eksternal dengan tujuan mengganti pemerintahan.
Sejumlah pejabat Iran bahkan memperingatkan akan memberikan respons yang bersifat “menyeluruh dan belum pernah terjadi sebelumnya” jika terjadi serangan terhadap negaranya.
Selain isu Iran, percakapan kedua pemimpin turut membahas situasi di Jalur Gaza, khususnya terkait perlindungan warga sipil dalam kerangka perjanjian gencatan senjata yang saat ini masih berlaku. Mereka juga meninjau berbagai upaya internasional untuk mendukung stabilitas di Lebanon serta menjaga keamanan dan kedaulatan negara tersebut.
Gencatan senjata di Gaza yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025 telah mengakhiri konflik selama dua tahun. Otoritas Palestina melaporkan lebih dari 71.700 korban jiwa dan sekitar 171.500 orang luka-luka, sementara hampir 90 persen infrastruktur sipil mengalami kerusakan. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan kebutuhan dana rekonstruksi mencapai sekitar 70 miliar dolar AS.
Sementara itu di Lebanon, pelanggaran Israel terhadap perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah yang ditandatangani pada akhir November 2024 dilaporkan masih terus terjadi. Otoritas Lebanon menyebut Israel tetap menargetkan infrastruktur Hizbullah meski perjanjian telah berlaku.
Pemerintah Lebanon berulang kali menyerukan penghentian pelanggaran tersebut dan mendesak Israel mematuhi ketentuan gencatan senjata. Di sisi lain, Hizbullah menyatakan komitmennya untuk tetap mematuhi perjanjian dan menuntut Israel menarik pasukannya dari wilayah yang masih diduduki.
Gencatan senjata di Lebanon sendiri mengakhiri ofensif Israel yang dimulai pada Oktober 2023 dan berkembang menjadi perang skala penuh pada September 2024. Otoritas Lebanon mencatat konflik tersebut menewaskan lebih dari 4.000 orang dan melukai sekitar 17.000 lainnya.*
