JAKARTA – Masalah paspor jemaah masih menjadi salah satu tantangan serius dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Lemahnya koordinasi antar markaz dalam satu syarikah kerap membuat paspor jemaah tertahan, sehingga berdampak langsung pada keterlambatan mobilisasi jemaah, terutama saat perpindahan kota dan fase puncak haji.
Pejabat Teknis Urusan Haji Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah, Hasyim Hilaby, menyatakan persoalan pasporisasi hingga kini masih menjadi simpul masalah krusial di lapangan.
“Paspor sering tertahan di markaz tertentu, sementara pergerakan jemaah lintas kota membutuhkan dokumen tersebut tersedia secara cepat dan tepat,” ujar Hasyim di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Menurutnya, kondisi ini bukan semata persoalan teknis, melainkan cerminan belum optimalnya sistem koordinasi dan pengawasan paspor jemaah di tingkat operasional.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, otoritas haji kini membentuk dua syarikah yang bertugas memperkuat dan menyederhanakan jalur koordinasi antar markaz. Skema ini dirancang agar komunikasi dan kontrol paspor jemaah terintegrasi dalam satu sistem pengawasan yang lebih efektif.
Selain itu, pendekatan jemput bola juga diterapkan terhadap sisa paspor jemaah, khususnya yang jumlahnya di bawah 20 paspor dan belum diserahkan ke markaz atau syarikah. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah jemaah tertahan akibat persoalan administratif yang seharusnya bisa diselesaikan di lapangan.
“Jangan sampai jemaah terhambat pergerakannya hanya karena persoalan paspor,” tegas Hasyim.
Di sisi lain, fungsi pendukung Daerah Kerja (Daker) dimaksimalkan untuk mengoordinasikan persoalan paspor secara aktif dan berkelanjutan dengan setiap syarikah dan markaz.
Hasyim juga menekankan penguatan sumber daya manusia sebagai bagian dari solusi struktural. Setiap markaz ditempatkan enam personel mukimin yang berfungsi sebagai penghubung langsung di lapangan.
Para mukimin ini dibekali akses user dan password Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), sehingga proses input dan verifikasi identitas jemaah dapat dilakukan langsung di tingkat syarikah.
“Dengan akses Siskohat, percepatan verifikasi dan pengendalian paspor bisa dilakukan secara real time,” ujarnya.
Menurut Hasyim, pemahaman menyeluruh petugas PPIH terhadap peta persoalan pasporisasi dan sistem Nusuk menjadi kunci keberhasilan layanan haji 2026. Ia optimistis, dengan koordinasi yang kuat, sistem terintegrasi, serta kehadiran petugas mukimin di lapangan, persoalan administratif tidak lagi menjadi penghambat utama pergerakan dan kekhusyukan ibadah jemaah haji Indonesia di Makkah dan Madinah.*
