TANGERANG SELATAN — Warga Tangerang Selatan yang terdiri atas berbagai komunitas, pegiat lingkungan, dan warga terdampak menggelar unjuk rasa di DPRD Kota Tangerang Selatan, Kamis (18/12). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan sekaligus desakan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh dalam sistem pengelolaan sampah, khususnya yang berdampak langsung pada warga sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cipeucang.
Pengunjuk rasa, yang berasal dari Forum Peduli Serpong, Gerakan Peduli Tangsel, Prabu Peduli Lingkungan, Cipeucang Bergerak, serta sejumlah warga yang terdampak, menilai persoalan sampah di Tangerang Selatan tidak dapat terus dibiarkan dan harus segera diambil tindakan signifikan. Untuk itu, diperlukan pengelolaan sampah yang terintegrasi, berkelanjutan, serta sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan 12 tuntutan, yang utama adalah menuntut Pemkot Tangsel untuk mengelola sampah warga dan bukan hanya ditumpuk. Warga juga meminta Tempat Pengolahan Sampah – Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) kembali diaktifkan di seluruh wilayah Tangerang Selatan secara serius, dengan melibatkan perwakilan warga dalam Satgas Persampahan. Selain itu, Pemkot Tangsel juga didesak untuk segera memperbaiki sistem pengelolaan TPA Cipeucang.
Sigit Priambodo, selaku inisiator Cipeucang Bergerak, mengatakan bahwa lambatnya respons pemerintah telah membuat masyarakat menjadi korban pencemaran lingkungan yang mengganggu Kesehatan.
“Pencemaran lingkungan dan kerusakan karena air sampah atau air lindi sudah masuk ke tanah sehingga sumur tidak bisa digunakan. Warga juga harus berkutat dengan bau menyengat dan udara yang tidak sehat,” jelas Sigit.
Sigit dan sejumlah aktivis lingkungan menilai perlu segera ada perubahan sistem pengelolaan sampah yang adil dan berkelanjutan. “Tutup TPA selamanya dan benahi manajemen sampah dari hulu ke hilir!,” serunya lagi.
TPA Cipeucang merupakan satu-satunya tempat pemrosesan akhir sampah di Kota Tangerang Selatan. Dalam praktiknya, TPA ini telah lama menampung sampah melebihi kapasitas ideal, sehingga menimbulkan berbagai dampak lingkungan dan sosial bagi warga di sekitarnya. Sejumlah persoalan timbul, mulai dari penumpukan sampah yang menyebabkan banjir dan pencemaran lingkungan, hingga dampak kesehatan bagi warga yang tinggal di sekitar TPA.
Kondisi tersebut tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menegaskan bahwa TPA seharusnya berfungsi sebagaimana namanya, tempat pemrosesan akhir, bukan sekadar tempat pembuangan apalagi penimbunan sampah semata.
Warga yang berunjuk rasa kemudian ditemui oleh Wakil Walikota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, yang menerima tuntutan tertulis dari warga dan akan menyampaikannya kepada Walikota Benyamin Davnie.
“Saya menyambut baik aspirasi masyarakat dan tentu akan menyampaikan aspirasi ini ke pak wali, serta berkoordinasi dengan dinas terkait. Mudah-mudahan dapat segera ditindaklanjuti,” janji Pilar.
Aksi damai ini diharapkan menjadi titik awal perubahan kebijakan pengelolaan sampah di Tangerang Selatan yang lebih transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan mengedepankan kesehatan, keselamatan, serta kualitas hidup warga.*
