Budi Arie Setiadi: Saya Korban Persekongkolan Bandar Judi

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo pada 17 Juli 2023 dengan tugas utama antara lain penyelesaian proyek mangkrak BTS 4G dan Pemberantasan Judol (judol) sesuai tupoksi Kominfo.

Mengenai pemberantasan judol di ranah digital, kata Budi Arie, Kominfo membutuhkan sumber daya di bawah Direktorat Pengendalian Ditjen Aptika dalam jumlah yang memadai termasuk integritasnya.

Ketika mulai bertugas pada 17 Juli 2023, Budi Arie mendapati kekurangan kuantitas dan  kualitas (termasuk dugaan  pihak- pihak di dalam Kominfo yang diduga terlibat melindungi judi online. Sehingga beberapa orang dirotasi tugasnya.

“Jumlah personil untuk mengawasi dan melakukan take down situs-situs judol sangat terbatas. Bahkan, sampai saat ini juga soal SDM masih jauh dari ideal karena keterbatasan alokasi  anggaran,” papar Budi Arie.

Untuk mengatasi kekurangan SDM, lanjut dia, dilakukanlah rekrutmen petugas-petugas di bawah Direktur Pengendalian. Mereka diambil dari non pegawai Kominfo. Puluhan calon diseleksi oleh Direktorat Pengendalian. Tim awalnya hanya mampu melakukan takedown 10.000 situs per hari. Jelas jauh dari memadai untuk memenuhi target pemberantasan judi online.

Dalam masa rekrutmen ini beberapa pihak banyak yg mengajukan diri. Saudara T menawarkan beberapa orang yang disebutnya sebagai hacker-hacker muda NKRI yang merah putih. Muncullah AK melalui T sebagai salah satu tenaga muda anti judol.

“Saudara AK memperlihatkan kemampuan sistem dan mesinnya bisa men-take down 50.000 sampai 100.000 per hari. Sebenarnya ada beberapa nama lagi yang masuk tapi belakangan mereka mundur,” ungkap Budi Arie.

Budi Arie tentu menerima usulan dari berbagai pihak yang pro pemberantasan judol. AK bukan tidak diterima di Kominfo tapi karena dia lulusan SMK sehingga menjadi sulit untuk menetapkan penggajiannya.

T dikenal oleh Menteri Budi Arie sebagai aktivis politik dan Stafsus Menhub. Tidak ada kerjasama apapun sebelumnya. T kemudian masuk Timses resmi Ganjar Mahfud dan Pramono-Rano, Calon Kepala Daerah Jakarta dari PDI Perjuangan sebagai Ketua Bidang Konten Sosmed.

“Seluruh proses rekrutmen berikut administrasi ditangani Direktorat Pengendalian, termasuk untuk AK,” tegas Budi Arie.

Tenaga pengawasan dan penindakan (take down) bekerja dan diawasi di bawah Direktorat Pengendalian, bukan di bawah Menteri Budi Arie.

Operator bandar judi online

Kemudian, T dan  AK serta sejumlah PNS Kominfo diketahui menjadi operator bandar judi online. Mereka bahkan bekerja di kantor satelit di Bekasi untuk melindungi 1.000 situs judol dari take down Kominfo (kini Komdigi).

Budi Arie menegaskan dirinya tidak ada kaitan dengan aktivitas mereka melindungi situs judol. Karena selama 15 bulan menjadi Menkominfo, ia mengaku sangat konsisten memberantas Judi Online sesuai kewenangannya.

“Tidak ada perintah baik lisan atau tertulis dari saya untuk melindungi Situs Judi Online. Jangankan melindungi 1000 situs judol, bahkan 1 situs pun tidak ada, apalagi aliran dana,” ia menegaskan.

Budi Arie justru menyatakan dirinya menjadi korban pengkhianatan yang dilakukan pegawai Komdigi. T pun ternyata “bermain” tanpa sepengetahuan Direktur, Dirjen Aptika, apalagi Menteri.

‘Perintah untuk menumpas judol tidak dilaksanakan, malah mereka tergoda bersekongkol dengan bandar judol,” ujarnya.

Kini, nama Budi Arie dikait-kaitkan dan diframing  dengan aktivitas “haram” T yang sebenarnya jauh panggang dari api.

Masyarakat dan media, kata Budi Arie, diharapkan fokus untuk memantau penangkapan Bandar Besar Judi Online seperti Perintah Presiden Prabowo agar tak terkecoh isu dan framing pasca penangkapan “kroco- kroco” pegawai Komdigi.*