JAKARTA – Masih ingat dalam ingatan kita pada awal tahun 2023 lalu bahwa Presiden mengatakan dengan optimis bahwa proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) akan berjalan sesuai rencana, sehingga Pemerintah sejak tahun lalu telah berencana akan menggelar Upacara HUT Kemerdekaan RI ke 79 di IKN.
Di mana agar dapat menggelar upacara tersebut dengan baik, maka target yang harus dirampungkan antara lain adalah Istana Negara serta pembangunan 36 rumah jabatan menteri yang seharusnya sudah selesai pada Juni 2024.
Kemudian, pada saat itu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga menargetkan bandar udara (bandara) khusus very very important person (VVIP) IKN bisa selesai sebelum 17 Agustus 2024. Selain itu, terdapat pula beberapa target lainnya seperti ketersediaan listrik dan air, fasilitas akomodasi serta akses jalan yang harus diselesaikan agar Upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses.
Fasilitas-fasilitas ini penting untuk diselesaikan karena pada awalnya Pemerintah berencana akan mengundang sekitar 8000 orang tamu untuk menghadiri upacara tersebut.
Adapun dari informasi yang didapatkan terkait progres terkini proyek IKN dalam rangka menyongsong HUT Kemerdekaan RI ke 79 tersebut antara lain:
- Istana Negara diperkirakan baru selesai 90 persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang diprioritaskan oleh Pemerintah adalah penyelesaian bagian-bagian dari Istana Negara yang krusial untuk kegiatan upacara HUT Kemerdekaan RI ke 79.
- Rumah jabatan menteri baru akan berfungsi 14 unit dari target 36 unit yang seharusnya sudah selesai. Sedangkan untuk kantor Kemenko juga baru fungsional sebagian.
- Hunian ASN yang fungsional baru 8 tower dengan masing-masing tower terdiri dari 60 unit hunian, sehingga tidak cukup untuk menampung petugas upacara. Oleh sebab itu, sebagian petugas upacara akan menginap menggunakan fasilitas perkemahan.
- Akses menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dari Balikpapan belum dapat 100% melalui Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, karena harus exit terlebih dahulu di Km 11 exit Gate Karangjoang, kemudian melewati Jalan Nasional Akses TPK Kariangau baru masuk ke Tol IKN fungsional (Seksi 3A-3B-5A- Jembatan Pulau Balang Panjang) dengan total jarak rute tersebut sepanjang 88 km dengan waktu tempuh sekitar 90 menit.
- Adapun jaringan jalan di dalam KIPP yang sudah teraspal sepanjang 7 km. lalu jalan menuju Istana Negara dan Istana Garuda yang akan fungsional sepanjang 1.260 meter sudah dilakukan pengerasan aspal.
- Bandara VVIP IKN dilaporkan belum dapat digunakan karena runway-nya masih kurang 300 meter.
FPKS memandang bahwa upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN ini terkesan dipaksakan, hal ini dapat terlihat dari sisi infrastruktur IKN yang banyak masih belum selesai sesuai target di antaranya progres Istana Negara diperkirakan baru 90%, kemudian rumah jabatan menteri yang baru selesai 14 unit sehingga konsekuensinya tidak semua menteri dapat menginap di IKN.
Selain itu, dari rencana awal Pemerintah akan mengundang jumlah tamu sebanyak 8000 orang, sekarang diperkirakan yang akan diundang hanya 1300 orang saja. Belum lagi Bandara VVIP IKN pun belum dapat digunakan untuk pendaratan tamu penting, sehingga otomatis tamu-tamu penting harus mendarat di Balikpapan kemudian menempuh jalan darat sekitar 88 kilometer.
Di mana itupun belum semuanya bisa diakses melalui jalan tol yang nyaman dan lebar, tetapi masih harus melewati jalan nasional yang lebih sempit daripada jalan tol sehingga diperkirakan membutuhkan waktu sampai 90 menit untuk sampai ke IKN. Begitu pula untuk penginapan petugas upacara, karena infrastruktur hunian ASN baru ada 8 tower, maka sebagian petugas diinapkan di perkemahan.
Berdasarkan pengamatan diatas, maka tidak mengherankan jika biaya upacara HUT Kemerdekaan RI ke 79 di IKN membengkak menjadi Rp87 miliar. Padahal, sebelumnya di Jakarta hanya Rp53 miliar. Hal ini karena Pemerintah harus menyediakan akomodasi dan transportasi dari luar IKN ke IKN untuk sebagian besar tamu dan juga petugas.
Terkait hal ini, FPKS merasa prihatin dengan adanya pembengkakan biaya ini, di mana sebagian besar rakyat Indonesia saat ini masih banyak yang hidup berkekurangan. Oleh sebab itu, FPKS meminta Pemerintah lebih bijak dalam menggelontorkan biaya besar bagi HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN.
Suryadi Jaya Purnama, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS.
