JAKARTA – Parlemen Israel, Knesset, meloloskan resolusi untuk menolak pembentukan negara Palestina Hari Rabu (17/7/2024) lalu. Resolusi tersebut disponsori oleh koalisi Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, bersama dengan partai-partai politik sayap kanan di bangku oposisi.
Dengan hanya sembilan anggota parlemen yang menolak resolusi tersebut, penolakan terhadap pembentukan negara Palestina lolos dengan suara mayoritas 68 suara.
Figur oposisi, Benny Gantz, yang dipandang lebih moderat daripada Netanyahu juga memberikan suaranya untuk mendukung resolusi tersebut. Kemudian, langkah Gantz diikuti oleh partai politiknya.
Resolusi tersebut menolak pembentukan negara Palestina, bahkan sebagai bagian dari penyelesaian yang dinegosiasikan dengan Israel.
“Knesset (parlemen) Israel dengan tegas menentang pembentukan negara Palestina di sebelah barat Yordania,” bunyi resolusi tersebut.
Menurut resolusi tersebut, pembentukan negara Palestina berbahaya untuk negara Israel beserta warga negaranya. Hal itu juga berpotensi memperlama konflik Israel-Palestina dan merusak kestabilan di kawasan Timur Tengah.
“Pendirian negara Palestina di jantung Tanah Israel akan menimbulkan bahaya nyata bagi Negara Israel dan warga negaranya, melanggengkan konflik Israel-Palestina dan mengganggu stabilitas kawasan,” sambung resolusi itu.
Resolusi tersebut khawatir Hamas akan mengambilalih negara Palestina dan mengubahnya jadi basis terorisme yang berkoordinasi dengan Iran untuk menghancurkan Israel.
“Hanya dalam waktu singkat Hamas akan mengambil alih negara Palestina dan mengubahnya menjadi basis teror Islam radikal, bekerja sama dengan poros pimpinan Iran untuk melenyapkan Negara Israel,” jelasnya.
Menurut resolusinya, mempromosikan ide negara Palestina sekarang hanya akan menghadiahi pelaku teror dan memberikan kemenangan kepada Hamas beserta pendukung-pendukungnya.
“Mempromosikan gagasan negara Palestina saat ini akan menjadi hadiah bagi terorisme dan hanya akan mendorong Hamas dan pendukungnya untuk melihat ini sebagai sebuah kemenangan, berkat pembantaian 7 Oktober 2023, dan awal dari pengambilalihan Palestina. Islam jihadis di Timur Tengah,” lanjutnya.
Palestina mengutuk
Lolosnya resolusi tersebut dikutuk oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Palestinian National Initiative, Mustafa Barghouti, yang mengatakan hal itu merupakan deklarasi kematian perjanjian Oslo.
“Tidak ada partai Zionis baik dari pemerintah maupun oposisi yang memberikan suara menentang resolusi tersebut,” kata Barghouti dalam akun X-nya, Kamis (18/7/2024).
“Resolusi ini mewakili penolakan perdamaian dengan Palestina dan deklarasi resmi berakhirnya perjanjian Oslo,” sambungnya.
Adapun perjanjian Oslo yang dimaksud adalah kesepakatan antara Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dengan Israel pada tahun 1993 dan 1995 untuk mendirikan negara Palestina yang independen.
Tetapi pelaksanaannya menemui banyak ganjalan. Hingga kini, Israel memegang kendali de facto atas Tepi Barat. Mereka juga mengadakan blokade penuh atas Jalur Gaza sejak 2007 ketika Hamas memenangkan pemilihan legislatif (pileg).
Sebelumnya, parlemen Israel pernah menyetujui undang-undang Netanyahu yang menolak negara Palestina pada Bulan Februari.
Resolusi yang baru saja diloloskan pada Hari Rabu lalu merupakan respons terhadap negara-negara yang mengakui Palestina, seperti Spanyol, Norwegia, dan Irlandia.* (Bayu Muhamamd)
Baca juga: Pejabat UEA: Komunitas Internasional Dibutuhkan di Jalur Gaza
