JAKARTA – Guru besar filsafat, Franz Graf von Magnis, menilai demokrasi akan terberangus apabila semua partai politik mendukung pemerintah.
“Demokrasi menurut saya akan habis kalau suatu pemerintah didukung oleh hampir semua partai, lalu eksekutif bisa berbuat apa saja,” kata pria yang kerap disapa Romo Magnis dalam acara diskusi publik ‘Hukum sebagai Senjata Politik’, Rabu (19/6/2024).
Romo Magnis menyorot keadaan partai politik dan demokrasi di Indonesia. Ia khawatir dengan korupsi yang terjadi. Selain itu, ia juga menyinggung partai-partai politik yang tidak kuat menghadapi eksekutif.
“Yang saya khawatirkan, kalau korupsi jalan terus, kalau partai-partai mudah diadopsi oleh pemerintah, lalu kita akan ke mana?” ujarnya.
Kemudian, Romo Magnis juga menyorot ketiadaan partai politik yang beraliran ‘kiri’ di Indonesia. Menurutnya, demokrasi menjadi tidak masuk akal tanpa kehadiran mereka.
“Partai-partai kita kok tidak punya partai kiri? Itu bukan (karena) partai kiri dilarang, tetapi tidak dipilih. Saya kira itu trauma, 1965-1966 kata ‘kiri’ dikira komunis. Suatu demokrasi tanpa partai kiri, sebetulnya tidak masuk akal,” jelasnya.
‘Success story’
Dalam forum tersebut, Romo Magnis berbicara soal reformasi yang berhasil menghadirkan demokrasi di Indonesia.
“Setelah sekian tahun Indonesia merdeka, akhirnya berkat perjuangan mahasiswa dan tidak hanya mahasiswa, Indonesia berhasil meng-install demokrasi,” ujarnya.
Ia menganggap perjalanan demokrasi di Indonesia sebagai ‘success story’. Terutama, jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya.
Saya anggap demokrasi sebagai sesuatu yang luar biasa yang menunjukkan juga bahwa Indonesia masih dalam pandangan saya merupakan sebuah success story dibandingkan banyak negara lain. Kita melalui masa-masa gelap dan segala macam masalah, kita berhasil,” lanjutnya.
Akan tetapi, masih ada berbagai masalah yang menghantui demokrasi di Indonesia. Di antaranya adalah korupsi dan ketidakadilan.
Jika masalah-masalah itu tidak diatasi, maka sulit untuk membangun negara Indonesia yang aman bagi para warganya.
“Kalau negara menjadi korup, kalau virus korupsi itu masuk, virus ketidakadilan itu akan masuk ke dalam bersama. Kita tidak bisa membangun suatu negara yang aman, kalau tidak ada adil,” katanya.* (Bayu Muhammad)
Baca juga:
Menko PMK: Pelaku Judol Tidak Dapat Bansos
