5 months ago
1 min read

PKS Diramal Tetap Jadi Oposisi

Logo PKS. (Foto: pks.id)

JAKARTA – Pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, memperkirakan PKS akan menjadi oposisi dalam periode kepemimpinan nasional berikutnya.

Umam menilai, alih-alih disebabkan karena adanya keinginan sendiri, PKS akan menjadi oposisi karena belum ditawari menjadi bagian dari pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

“Besar kemungkinan PKS akan berada di luar pemerintahan. Sikap oposisional itu bukan karena lahir dari refleksi demokratis yang genuine, tetapi memang belum ada tawaran masuk ke dalam pemerintahan terpilih Prabowo-Gibran,” katanya saat dihubungi oleh Detik.com, Selasa (14/5/2024).

Umam melihat adanya tanda-tanda yang menunjukkan PKS akan berada di luar barisan pemerintahan berikutnya.

“Melalui sikap Sekjen PKS dan juga sejumlah Jubirnya yang belakangan menunjukkan sikap ‘wait and see,’ mengindikasikan bahwa sebenarnya PKS ingin dilobi dan membuka pintu untuk kompromi dan negosiasi. Namun, pihak Prabowo tampaknya belum tergerak untuk membukakan pintu bagi PKS,” lanjutnya.

Bahkan, Umam menilai Prabowo memberikan sindiran yang ia percaya diarahkan kepada PKS dalam acara PAN yang diadakan Kamis (9/5/2024).

“Bahkan dalam acara PAN kemarin, statement Prabowo yang mengatakan ‘ada pihak yang minta mahar tapi tidak setia’. Besar kemungkinan sindiran itu dialamatkan kepada PKS,” sambungnya.

Dari tanda-tanda itu, Umam mengatakan kemungkinan PKS tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan segera dibentuk.

“Karena itu, mencermati nuansa psikologis dalam relasi Prabowo dan PKS tersebut, ditambah lagi serangan-serangan PKS terhadap Jokowi selama ini, maka besar kemungkinan PKS akan ‘dipaksa’ untuk berada di luar pemerintahan,” jelas Umam.

Adapun PKS sendiri akan menggelar rapat Majelis Syuro bulan depan untuk membahas sikap apakah akan bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

“(Jadi oposisi atau menjadi koalisi pemerintah) itu akan diputuskan di Majelis Syuro,” kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, Selasa (14/5/2024).* (Bayu Muhammad)

Komentar

Your email address will not be published.

Go toTop

Jangan Lewatkan

Solusi RK-Suswono Atasi Banjir di Jakarta

JAKARTA – Calon Wakil Gubernur (Wagub) Gubernur Daerah Khusus Jakarta

‘Keputusan MK Rahmat Sekaligus Musibah’

JAKARTA – Politisi senior, Zulfan Lindan, menilai bahwa keputusan Mahkamah