JAKARTA – Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengungkapkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dahulu kurang dilirik partai-partai politik mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar.
Dalam siniar Total Politik, Andi mengatakan aktivitas-aktivitas Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR/BPN yang baru banyak dilirik media.
“Tapi kan sekarang ini jadi Menteri ATR menarik juga ini. Menteri ATR ini sekarang keliling-keliling, bagi sertifikat, sampai ke kampung-kampung, sampai orang segala macam, nenek-nenek, bayi-bayi, ibu-ibu, dibagikannya. Itu ternyata luar biasa juga liputan media,” terangnya.
Andi mengingat masa-masa ketika jabatan Menteri ATR/BPN tidak lebih diinginkan oleh partai-partai politik daripada beberapa Kementerian lainnya yang dianggap lebih prestisius.
“Jadi misalnya kalau mau pembentukan kabinet lalu kemudian masing-masing biasanya aspirasi dari partai-partai menginginkan posisi menteri, misalnya Menteri ESDM, Pertanian, Kominfo, Perhubungan. (Kalau) ATR, kelas dua, kelas tigalah,” sambung Andi.
Tapi sekarang nasib jabatan itu berubah hingga lebih dilirik oleh partai-partai politik. “Tapi sekarang ini, kalau lihat dengan menterinya AHY, ini malah dengar-dengar Menteri ATR sudah dilirik oleh partai-partai lain,” katanya.
Sejak menjadi Menteri ATR/BPN, AHY sudah pergi ke beberapa tempat di Indonesia untuk memberikan sertifikat tanah kepada warga setempat.
Pada akhir bulan April lalu, AHY memberikan 50 sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan 16 sertifikat tanah wakaf untuk rumah ibadah kepada warga di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Ia menyebut pemberian sertifikat-sertifikat tersebut merupakan bentuk kepastian hukum para warga terhadap tanah mereka.
“Mereka menyampaikan senang karena sertifikat menjadi kepastian hukum hak atas tanah yang memang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat kita,” jelas AHY.
Tidak hanya di tempat-tempat yang jauh dari Ibu Kota, AHY juga membagikan sertifikat tanah untuk masjid dan mushola di Menteng Pulo, Jakarta Selatan, awal bulan yang sama.
Pembagian itu dinilai AHY sebagai bentuk dari kehadiran pemerintah untuk melayani warganya.
“Terutama untuk bisa meyakinkan rumah ibadah (berdiri dengan resmi), tentunya bukan hanya umat Islam tapi rumah ibadah lainnya karena kita ingin semua warga negara semua punya kesempatan beribadah dengan baik,” ujarnya.* (Bayu Muhammad)
