JAKARTA – Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diisukan menambah kementerian-kementerian baru dalam kabinet pemerintahan berikutnya.
Partai Gerindra menganggap hal itu wajar terjadi menimbang perlunya keterlibatan banyak orang dalam kabinet Prabowo-Gibran.
“Kalau gemuk dalam konteks fisik seseorang per orang itu kan tidak sehat. Tapi dalam konteks negara, jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus. Negara kita kan negara besar tantangan kita besar, target-target kita besar,” ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman, Senin (6/5/2024).
Ia menilai wajar apabila pemerintahan berikutnya menjadi besar. Ia juga membantah pandangan kalau penambahan kementerian hanya dilakukan dalam rangka mengakomodasi kepentingan politik dari pendukung-pendukung Prabowo-Gibran.
“Ya, itulah kesalahan cara berpikir. Dan nggak apa-apa, jadi masukan bagi kami. Jangan sampai hanya sekadar untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan politik,” sambung Habib.
Ia mengaku dapat masukan tentang masalah-masalah yang dialami beberapa kementerian. Salah satunya adalah mengenai permasalahan yang dialami Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
“Coba di Kumham ya, itu ada fungsi-fungsi kedirjenan yang berbeda satu sama lain secara ekstrem sebetulnya. AHU (Administrasi Hukum Umum) dengan permasyarakatan, sebenarnya itu kan agak-agak kurang nyambung,” jelasnya.
Habib kemudian menyinggung posisi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM). “Lalu ada juga HAM, Ditjen HAM, itu kan agak berbeda. Di banyak negara itu diurus oleh pejabat khusus,” kata dia.
Selain itu, ia juga menyinggung permasalahan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Begitu juga lingkungan, yang kemarin sempat ribut itu. Lingkungan hidup dan kehutanan kalau nggak salah. Praktiknya bahkan sempat ada ini di dua komisi,” ujarnya.
Menurut Habib, praktik bernegara merupakan dialektika. Dan, praktik-praktik yang sudah dilakukan bisa terus disempurnakan. Sehingga, kementerian dan lembaga jumlahnya bisa ditambah lagi.
“Konsekuensinya, ya itu dia bisa ada pengembangan jumlah kementerian dan lembaga,” tandasnya.* (Bayu Muhammad)
