Merawat Keselamatan Selama Mudik Lebaran

Keselamatan menjadi prioritas penanganan setiap mudik lebaran. Perhelatan rakyat setahun sekali, negara mestinya akan memberikan pelayanan yang terbaik buat warganya.

JAKARTA – Survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan mencatat, potensi pergerakan nasional pada Lebaran 2024 mencapai 71,7 persen dari penduduk Indonesia atau 193,6 juta.

Ini naik sekitar 56 persen dari angka potensi pergerakan di Lebaran tahun lalu. Pada 2023, potensi warga yang mudik masih 123,8 juta dan tahun 2022 masih di angka 85,5 juta.

Dari 193 juta lebih pemudik ini, sebanyak 20,3 persen atau 39,32 juta akan menggunakan kereta api. Sebanyak 19,37 persen atau 37,51 juta pemudik memilih bus, sedangkan 18,29 persen atau 35,42 juta pemudik mengendarai kendaraan pribadi.

Pengguna mobil sewaan mencapai 6,01 persen atau 11,64 juta. Adapun pemudik yang menggunakan sepeda motor diperkirakan mencapai 16,07 persen atau 31,12 juta orang.

Survei juga memperkirakan puncak arus mudik pada 6, 7, dan 8 April 2024. Adapun puncak arus balik diperkirakan pada Minggu, 14 April 2024. Imbauan mudik lebih awal, misalnya Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) memberikan diskon tarif tol, belum memadai.

Pasalnya, para pemudik juga sangat bergantung pada pembayaran tunjangan hari raya (THR). Bila THR dibayarkan lebih awal, bisa saja warga mudik lebih awal.

Diperkirakan hari pergi mudik tertinggi Hari Sabtu (6 April 2024) sebesar 5,20 juta orang (18,28 persen) dan hari balik tertinggi Hari Minggu (14 April 2024) sebesar 6,12 juta orang (21,52 persen).

Rencana jam pergi mudik memilih terbanyak pada jam 07.00 – 09.59 pagi sebesar 30,51 persen (8,67 juta orang). Sedangkan jam pulang balik diperkirakan terbanyak pada jam 07.00 – 09.59 pagi sebesar 27,47 persen (7,81 juta orang). 

Warga Jabodetabek mudik

Hasil survei Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran 2024 yang diselenggarakan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, Wilayah Jabodetabek merupakan asal pemudik kedua sebanyak 28,43 juta orang (14,68 persen), setelah Jawa Timur 31,3 juta orang (16,17 persen).

Potensi pergerakan orang dari Jabodetabek pada Musim Lebaran tahun 2023, sebanyak 18,3 juta orang (54,31 persen). Sedangkan musim Mudik Lebaran tahun 2024 diperkirakan naik menjadi sebanyak 84,27 persen atau sebanyak 28,4 juta orang. Warga Jabodetabek yang ingin pergi mudik sebanyak 84,27 persen.

Ada lima pilihan moda bagi warga Jabodetabek, yaitu KA antar kota 8,26 juta orang (29,05 persen), bus 7,89 juta orang (27,76 persen), mobil pribadi 4,27 juta (15,03 persen), sepeda motor 2,56 juta orang (9,02 persen) dan kapal penyeberangan 1,63 juta orang (5,72 persen).

Mudik terbanyak berasal dari Kab. Bekasi sebanyak 3,59 juta orang (12,63 persen). Sementara mudik terbanyak menuju Jawa Tengah sebanyak 9,7 juta orang (34,17 persen).

Pergerakan asal Jabodetabek sebanyak 28,4 juta orang. Pergerakan Mudik di dalam wilayah Jabodetabek sebesar 3,1 juta orang (11,04 persen). Pergerakan Mudik ke luar wilayah  Jabodetabek sebanyak 24,7 juta orang (88,96 persen).

Optimalisasi mudik gratis

Untuk mengantisipasi kejadian berulang Mudik Lebaran tahun sebelumnya, Kementerian Perhubungan mengatur agar pendaftar yang tidak jadi atau membatalkan ikut mudik gratis tanpa memberitahu dapat dimasukkan ke catatan hitam (blacklist). Hal itu bisa ditandai dengan nomor induk kependudukan (NIK) warga yang mendaftar ke banyak program mudik gratis.

Kejadian di tahun sebelumnya itu terjadi karena banyak aplikasi atau situs tempat mendaftar mudik gratis. Akibatnya, warga bisa leluasa mendaftar program mudik gratis ke banyak tempat. Persoalan ini bisa menjadi evaluasi pemerintah dan penyelenggara mudik gratis. 

Pendaftaran program mudik gratis, baik yang diselenggarakan perusahaan atau pemerintah, di tahun selanjutnya bisa dibuat satu pintu, bisa melalui satu aplikasi di Kementerian Perhubungan. Di aplikasi itu warga bisa memilih mudik gratis yang dikehendaki, tetapi tidak bisa mendaftar lebih dari satu.

Dengan satu pintu itu lebih memudahkan pemerintah untuk mendata warga yang mudik. Data itu bisa digunakan untuk menyusun kebijakan mudik di tahun selanjutnya.

Jika ada ada pemudik membatalkan keberangkatan wajib memberitahu, sehingga dapat digunakan pemudik yang lain. Jika tidak, maka dapat diberikan sanksi, misalnya tidak dapat mendaftar mudik lebaran tahun berikutnya.

Perlu koordinasi dan kesepakatan para penyelenggara program mudik gratis instansi pemerintah, perusahaan swasta dan BUMN. Mudik gratis bukan lagi program pencitraan, namun program dalam upaya membantu warga beralih dari mudik menggunakan sepeda motor ke angkutan umum.