JAKARTA – Jurnalis Senior Bambang Harymurti menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin terus memegang kekuasaan usai habis masa jabatannya pada Oktober 2024 mendatang.
Hal itu disampaikannya saat mengisi siniar di Total Politik, Senin (18/3/2024) lalu. “Nah sekarang bagi Pak Jokowi itu, kan dia ingin tetap berkuasa setelah 20 Oktober,” kata pria yang biasa disapa BHM ini.
Menurut BHM, hal itu akan diupayakan melalui Partai Golkar. Sang Presiden akan masuk Partai Golkar dan menjadi ketua umum-nya. “Bagaimana caranya? Salah satu cara yang dibicarakan… adalah masuk Golkar. Paling nggak jadi Ketua Golkar,” jelas BHM.
Akhir-akhir ini, nama Jokowi memang santer disebut-sebut sebagai Ketum Partai Golkar berikutnya. Bahkan, Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, mengatakan Jokowi sebenarnya tinggal mengumumkan kepindahannya ke Partai Golkar.
“Tinggal Jokowi kapan menegaskan kepindahannya ke Golkar, yang jelas Golkar terlihat welcome,” kata Adi.
Namun, BHM mencium adanya manuver dari internal Partai Golkar untuk mengalihkan perhatian Jokowi. Pada saat yang bersamaan dengan naiknya nama Jokowi sebagai calon Ketum Partai Golkar, muncul wacana pembentukan dewan partai-partai koalisi Prabowo.
“Tapi sepertinya Pak Airlangga mengajukan jurus lain yang mungkin juga menarik buat Pak Jokowi. Anda jangan jadi ketua umum satu partai, nomor dua pula kan.PDI-P nomor satu kan. (Lebih baik) jadi ketua yang disebut tadi, dewan partai-partai,” kata BHM.
Hal itu dilakukan untuk mendorong Jokowi menjadi kepala dewan partai-partai, alih-alih mengincar jabtan tertinggi di Partai Golkar. “Jadi di situ ada partai-partai Koalisi Indonesia Maju, Pak Jokowi ketuanya kan,” tandas BHM.
BHM membandingkan skenario ini dengan pembentukan gabungan partai-partai politik lainnya dalam suatu wadah kerja sama politik berjangka panjang yang sudah ada di luar negeri. Salah satunya adalah Barisan Nasional (BN) di Malaysia.
BN sendiri merupakan koalisi dari partai-partai di Malaysia yang didirikan pada 1973. Koalisi itu digerakkan partai-partai tertua Malaysia yang dibentuk berdasarkan perbedaan ras, yaitu Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), Asosiasi Tionghoa Malaysia (MCA), dan Kongres India Malaysia (MIC). Adapun fungsinya adalah membagi kekuasaan kepada elemen-elemen masyarakat yang berbeda dan menjaga kestabilan politik.
Pernyataan BHM ditanggapi oleh Politikus Senior, Zulfan Lindan, dalam kesempatan yang sama. Jika diwujudkan, Zulfan mempertanyakan bentuk BN yang disinggung-singgung. Terutama, peran dan posisi kepalanya.
“Posisi ketua seperti apa? Sekjen seperti apa? Otoritasnya apa, wewenangnya apa? Itu baru menarik kita diskusikan,” ujar Zulfan.
Sebab, posisi tersebut Zulfan anggap penting karena membawahi partai-partai politik. “… persoalannya posisi. Katakanlah, kalau Pak Jokowi yang disitu. Nah, ini kan orang bicara lagi hubungan bagaimana posisi Presiden. Karena ini koalisi partai ini nggak main-main,” kata Zulfan.
Menurut Zulfan, ide BN yang beredar di publik harus dimatangkan terlebih dahulu. Agar posisi kepala BN tidak menimbulkan konflik dengan Presiden yang menjabat nantinya.
“Jadi maksud saya ini memang harus dibuat satu. Dari ide dan gagasan ini dibuat bagaimana aturan mainnya? Institusinya seperti ini, kemudian aturannya seperti ini. Sehingga tidak bertabrakan dengan posisi Presiden,” tambah Zulfan.*
