JAKARTA – Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, membantah ucapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, terkait Sirekap dalam wawancaranya beberapa waktu lalu ini.
Hasto mengatakan aplikasi Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dipasangi JSON script untuk mengunci perolehan suara pasangan calon (Paslon) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di angka 17 persen.
“Dan ini ternyata sesuai dengan hasil temuan audit forensik kami atas Sirekap dari KPU. Di mana dipasang JSON script yang mengunci perolehan suara Ganjar-Mahfud,” ujar Hasto (16/3/2024).
Menurut Qodari, ucapan Hasto itu keliru. “Ada banyak kesalahan-kesalahan pernyataan dari Mas Hasto. Termasuk misalnya, soal JSON script,” ujarnya.
Qodari menilai kalau proses tersebut rumit. Jika ada pihak yang ingin melakukan audit untuk menemukan JSON script, harus memiliki akses kepada data-datanya terlebih dahulu.
“Kalau mau ngutak-atik itu harus punya akses dulu loh. Kalau mau melakukan audit segala macam itu harus punya akses. Kepada yang namanya source code dari sistem IT ini,” jelas pria yang biasa disapa Mr Q ini.
Seseorang, lanjut dia, harus mendapatkan izin terlebih dahulu untuk mengakses informasi yang dibutuhkan. “Nah, kalau nggak dikasih akses ngutak-atiknya gimana? Berarti ngarang dong?” tandas Mr Q.
Terkait komentar Hasto yang mengklaim telah mengaudit hasil Pemilu, Mr Q menanyakan bagaimana caranya pihak terkait mendapatkan data dari aplikasi Sirekap KPU? Bagaimana dia bisa melakukan audit?
Bukan hanya itu, Mr Q juga menanyakan siapa ahli IT yang dimaksud oleh Hasto. Dan apakah dia memiliki akses terhadap aplikasi Sirekap yang klaimnya telah dilakukan audit.
“Pertanyaannya, apakah ahli yang disebut tadi punya akses kepada source code dari Sirekap? Saya nantangin Mas Hasto ini, sebut Namanya. Siapa ahli IT itu?” tantang Mr Q.
Ia menegaskan, akses terhadap aplikasi Sirekap hanya dimiliki oleh pihak KPU. Sehingga tidak mungkin bagi pihak Hasto untuk mengakses dan mengaudit data-data terkait jika belum memperoleh izin dari KPU.
“Setau saya, yang punya source code itu hanya KPU sendiri. Jadi kecuali KPU mengizinkan seseorang untuk mengakses source code-nya, tidak mungkin seseorang bisa melakukan audit terhadap source code tersebut,” tandasnya.*
