JAKARTA – Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy, mengungkapkan alasan di balik usaha Presiden Jokowi yang kesannya memengaruhi pemerintahan selanjutnya. Romi mengaku mendapatkan informasi yang disampaikan kepada salah satu direktur lembaga survei papan atas sebelum sampai ke dirinya.
Berdasarkan informasi itu, Romi menyebut pembangunan IKN sebagai alasan di balik tindakan-tindakan Presiden Jokowi yang terkesan memengaruhi pemerintahan yang akan datang.
“Karena IKN harus terwujud. Dan itu butuh tiga kepemimpinan nasional. Kalian Googling, ada itu beritanya. IKN ini akan terwujud kalau ditopang oleh tiga kepemimpinan nasional lagi. Artinya, tiga kali sepuluh sama dengan tiga puluh tahun, kalau dianggap maksimal,” ungkapnya di podcast Total Politik beberapa waktu lalu.
Menurut Romi, kepemimpinan yang dimaksud adalah kepresidenan Prabowo yang segera mulai. Dan bisa dilanjutkan oleh Gibran dan Kaesang setelah Prabowo mencapai akhir masa jabatannya.
“Artinya, pertama Pak Prabowo. Ini kalau sehat ya. Kita doakan juga sehat. Kan bisa saja 10 tahun. Setelah 10 tahun, Mas Gibran sudah 48 tahun. Sudah matang. Masuk dia di situ kan. Setelah itu mungkin ada lagi nanti. Entah Mas Kaesang atau jangan-jangan Jan Ethes,” kata Romi.
Ia menilai kalau ini merupakan bentuk obsesi Presiden Jokowi terhadap proyek IKN. Terlepas dari siapa yang akan duduk sebagai presiden. “Karena obsesi Pak Jokowi IKN ini harus jadi. Menurut informasi yang saya terima, pembicaraan beliau kepada salah satu direktur lembaga survei begitu,” sambungnya.
Apalagi Jokowi, tegas Romi, sudah merencanakan anggaran sebesar Rp 550 triliun untuk pembangunan IKN. Ini akan semakin memperkuat obsesinya Sehingga apa pun akhirnya ditabrak. “Karena apa? Karena IKN ini kan sudah menelan Rp 550 triliun dalam skenario Pak Jokowi untuk anggaran negaranya. Belum di kepemimpinan selanjutnya.”
Menurut Romi, langkah praktis yang akan diambil Presiden Jokowi adalah dengan merancang APBN 2025. Ketika berbicara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Jokowi berakhir sampai tahun 2024 ini.
Dia masih menjadi presiden perancang APBN 2025. Hingga 2024 ini kurang lebih realisasinya 100 triliun. Padahal, target 550 triliun. “Masih ada lagi nanti. Nah, tapi setelahnya kan sudah tergantung Presiden baru,” kata Romi.
Ia menilai hal itu perlu dilakukan untuk memastikan pembangunan IKN tetap berjalan. Terlebih, ada proyek-proyek serupa di luar negeri yang tidak rampung-rampung pembangunannya.
“Kita tahu persis negara-negara yang memindahkan ibu kotanya. Contoh, New Cairo. Itu APBN-nya atau biayanya dirancang lebih besar daripada IKN kita, sebesar Rp 1.800 triliun. Nggak jadi apa-apa sampai sekarang,” ujar Romi.
Menurutnya, hal itu disebabkan karena tidak adanya visi keberlanjutan antara figur kepemimpinan nasional di luar sana. “Kenapa? Karena kepemimpinan nasionalnya tidak memiliki visi yang berkesinambungan. Dan Pak Jokowi pasti sangat tidak ini akan menjadi Hambalang jilid dua. Mangkrak,” tandas Romi.*
