KOTA BEKASI – Transparansi dalam proses seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bekasi periode 2025-2030 mendadak jadi sorotan tajam. Pasalnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Junaedi, yang menjabat sebagai Ketua Tim Seleksi (Timsel), justru menunjukkan sikap janggal dengan mengaku tidak tahu-menahu soal daftar pendaftar yang lolos seleksi administrasi.
Keanehan ini memicu tanda tanya besar di kalangan publik. Padahal, dokumen pengumuman resmi tersebut sudah dibubuhi tanda tangan Junaedi sendiri. Saat dikonfirmasi usai memimpin apel pegawai di Gedung Plaza Pemkot Bekasi, Senin (29/12/2025), ia justru tampak berkilah dan memberikan pernyataan kontradiktif.
“Saya belum melihat hasil terakhir. Pendaftar siapa saja kan belum ada yang disampaikan ke saya sampai sekarang,” ujar Junaedi dengan nada datar.
Sikap “amnesia” sang Sekda ini dianggap ironis mengingat proses seleksi lembaga pengelola dana umat seharusnya dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Publik menduga ada upaya menutup-nutupi dominasi figur-figur dari internal birokrasi yang mencoba menguasai kursi kepemimpinan Baznas.
Dominasi ASN dan Ambisi Inayatullah
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat tiga nama Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan pejabat teras yang masuk dalam bursa pencalonan. Nama yang paling mencuri perhatian adalah Inayatullah, yang saat ini masih aktif menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II).
Selain memegang jabatan strategis di pemerintahan, Inayatullah juga diketahui merangkap jabatan sebagai Plt Ketua Dewan Pengawas Perumda Tirta Patriot dan Ketua ICMI Kota Bekasi. Langkah Inayatullah mendaftar ke Baznas dinilai banyak pihak sebagai bentuk ambisi yang berlebihan.
Kabar yang beredar di lingkaran Pemkot menyebutkan bahwa kedekatan khususnya dengan Wali Kota Bekasi menjadi “karpet merah” yang memuluskan langkahnya merambah lembaga zakat tersebut.
Dua nama lainnya yang mengekor adalah pensiunan eselon II, yakni Ahmad Yani (mantan Kepala Dinas Sosial) dan Sudarsono (mantan Kepala BPKAD).
Kehadiran gerombolan pejabat dan mantan pejabat ini memperkuat kekhawatiran bahwa Baznas Kota Bekasi hanya akan menjadi “perpanjangan tangan” kepentingan politik penguasa, bukan lagi lembaga independen yang murni mengabdi untuk umat.
Aturan Main yang Dipertanyakan
Menanggapi keterlibatan ASN aktif dalam seleksi tersebut, Junaedi enggan berkomentar banyak. Ia hanya melempar tanggung jawab pada aturan teknis dari pusat.
“Kalau sebenarnya ada aturannya, tim ini juga mengikuti ketentuan dari Baznas,” ucapnya singkat seolah ingin menghindari diskursus lebih dalam.
Kritik pedas pun bermunculan. Jika pimpinan tim seleksi saja mengaku tidak tahu siapa yang lolos dalam berkas yang ia tanda tangani sendiri, lantas sejauh mana kredibilitas hasil seleksi ini nantinya? Akankah Baznas Kota Bekasi menjadi lembaga profesional, atau sekadar tempat singgah bagi pejabat yang haus jabatan?.
Masyarakat kini menanti transparansi total dari timsel agar dana zakat warga Bekasi tidak jatuh ke tangan figur yang hanya bermodal kedekatan politik. *
