JAKARTA – Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Sahrin Hamid, menanggapi pernyataan Jubir Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, yang mengkritik adanya pihak yang mengincar jabatan kepala daerah untuk beroposisi terhadap pemerintahan pusat.
Hamid menilai komentar yang dikeluarkan oleh Dahnil tidak mewakili pandangan milik Prabowo.
“Saya kira apa yang disampaikan itu bukan merepresentasi pandangan dan pendapat Pak Prabowo,” ujarnya, Jumat (26/7/2024).
Ia mengatakan baik Prabowo maupun Anies memiliki pendapat yang sama soal rekrutmen kepemimpinan politik, yaitu pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan supaya rakyat bisa menentukan siapa yang akan jadi pemimpinnya.
“Karena kita tahu bahwa Pak Prabowo dan Mas Anies memiliki pandangan yang sama terkait proses rekrutmen kepemimpinan politik,” sambungnya.
“Bahwa kontestasi pilpres, pemilu dan pilkada adalah fasilitas demokrasi bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya. Dan Indonesia menganut demokrasi langsung, sehingga rakyatlah yang berdaulat menentukan pemimpinnya,” lanjutnya.
‘Kepala daerah bukan oposisi’
Sebelumnya, Dahnil menyindir pihak yang ia nilai mengincar jabatan kepala daerah untuk dijadikan sebagai ajang beroposisi terhadap pemerintahan pusat.
Menurutnya, jabatan-jabatan kepala daerah seperti gubernur dan walikota bukan merupakan jabatan oposisi, tetapi mereka adalah perpanjangan tangan dari pemerintah.
“Jabatan gubernur, bupati, walikota itu bukan jabatan oposisi, dia adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Fatsoennya ketika terpilih tentu harus siap menurunkan dan menjalankan tugas-tugas pembantuan. Kita butuh gubernur, wali kota dan bupati yang memahami hal ini. Sehingga pembangunan nasional bisa berjalan akseleratif dan harmonis untuk Indonesia yang lebih maju,” jelas Dahnil dalam akun X-nya, Jumat (26/7/2024).
Ia menyayangkan adanya beberapa pihak yang ingin menggunakan jabatan-jabatan tersebut untuk menjadi berbeda dari pemerintahan pusat, sehingga lupa dengan fokusnya untuk membuat pembangunan di daerah harmonis dengan pemerintahan pusat.
“Sayangnya, ada beberapa pihak ingin menggunakan jabatan kepala daerah tersebut sekedar panggung ‘asal beda’, untuk anak tangga jabatan politik berikutnya, lupa fokus pada upaya harmonisasi pembangunan bersama pemerintahan pusat dalam hal ini Presiden,” ucapnya.* (Bayu Muhammad)
Baca juga: Dahnil Anzar: Kepala Daerah Bukan Jabatan Oposisi
