JAKARTA – Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan telah menerima hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Intinya kita menerima hasil putusan MK yang telah menetapkan oleh KPU, presiden terpilih dan wapres terpilih. Partai Buruh berkewajiban menerima itu secara konstitusional,” ujarnya pada Hari Buruh Internasional, Rabu (1/5/2024).
Kendati demikian, Said mengatakan belum ada rencana untuk memberikan dukungan resmi terhadap pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal itu masih dipertimbangkan oleh Partai Buruh,
Dalam kemenangan Prabowo-Gibran, Said menaruh harapan mereka dapat mencapai tujuan negara yang sejahtera. Ia juga berharap Omnibus Law Cipta Kerja, terutama klaster ketenagakerjaan dihapus.
“Kalau Partai Buruh dan Serikat Buruh jelas, Omnibus law harga mati. Khususnya klaster ketenagakerjaan harus dihapus. Maka usulan kami nanti, andaikan Bapak Presiden Prabowo bisa mendengar apa aspirasi kami, keluarkan Perppu untuk klaster ketenagakerjaan saja dicabut dari Omnibus Law,” sambung Said.
Akademisi FISIP UI, Irwansyah Jemi, menilai Said berharap dapat melakukan kerja sama antara Partai Buruh dengan pemerintahan ke depannya yang akan dipimpin oleh Prabowo-Gibran.
“Sebagai partai yang tidak punya kursi di parlemen sangat biasa dan sangat mungkin pimpinan PB membuat pernyataan sedemikian sebagai pesan terbuka mengharapkan kerja sama yang menguntungkan Partai Buruh dengan pemerintahan Prabowo-Gibran,” jelasnya ketika ditanya Totalpolitik.com, Kamis (2/5/2024).
Adapun kerja sama yang dimaksud Irwansyah adalah posisi dalam pemerintahan seperti di Kementerian ketenagakerjaan (Kemnaker) RI.
“Posisi yang tentu paling diincar oleh pimpinan Partai Buruh adalah di kementerian tenaga kerja sebagai jabatan politik yang paling banyak berkaitan dengan identitas Partai Buruh,” lanjut Irwansyah.
Mengenai potensi kerja sama antara Partai Buruh untuk memajukan kepentingan para pekerja, Irwansyah menilai partai tersebut akan mengupayakan perubahan terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
“Ruang kerja sama yang mungkin akan didorong oleh Partai Buruh pada pemerintahan Prabowo adalah membicarakan kemungkinan otak-atik di klaster tenaga kerja tersebut, termasuk Peraturan Pemerintah turunan UU Cipta Kerja klaster tersebut (ketenagakerjaan),” katanya.
Jika hal itu terwujud, maka akan menjadi kemenangan simbolik bagi Prabowo dan pimpinan Partai Buruh yang membutuhkan kemenangan-kemenangan politik sebagai modal politik menuju pemilu berikutnya.
Ditanya mengenai apakah sikap Said mendapatkan dukungan dari konstituen yang diwakilinya, Irwansyah mengatakan tidak semuanya. Tapi, Irwansyah memprediksi konstituen Partai Buruh akan mendukung kalau mereka mendapatkan konsesi dari pemerintahan selanjutnya.
“Konstituen Said Iqbal dan Andi Gani Nena Wea sebagai dua pimpinan serikat besar pembentuk Partai Buruh hampir bisa dipastikan akan mendukung bila Partai Buruh mendapatkan konsesi politik dari pemerintahan Prabowo-Gibran,” tandasnya.* (Bayu Muhammad)
