JAKARTA – Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengatakan eksekusi mati orang Palestina yang dianggap teroris merupakan solusi terhadap masalah kepadatan penjara yang sedang terjadi di negara itu.
“Hukuman mati untuk para teroris merupakan solusi yang tepat untuk masalah kepadatan penjara,” katanya dalam cuitan di aplikasi X, Kamis (18/4/2024).
Sebelumnya, pemerintah Israel menyetujui pembangunan sekitar 936 ruang tahanan tambahan. Hal itu bertujuan mengatasi kepadatan penjara di Israel.
Jika dibangun, sistem penjara Israel bisa memberikan keluasan kepada lebih dari 5 ribu warga Palestina yang telah ditangkap oleh militer di daerah pendudukan sejak perang Israel-Gaza yang terkini pecah pada Oktober 2023.
Ben-Gvir mengatakan dirinya senang dengan keputusan pemerintah, “Pembangunan (penjara-penjara) tambahan akan memungkinkan layanan penjara kita untuk menampung lebih banyak teroris dan membawa solusi sementara terhadap krisis kepadatan (di penjara), ujarnya dalam cuitan yang sama.
Tapi, ia belum puas, dengan mengatakan bahwa solusi yang sebenarnya untuk mengatasi permasalahan itu adalah eksekusi mati tahanan-tahanan yang dianggap teroris.
Ben-Gvir kerap menimbulkan kontroversi dengan pernyataan dan perbuatannya selama menjadi anggota kabinet Perdana Menteri (PM) Netanyahu. Dan pemerintah selama ini belum mengambil sikap yang tegas mengenai itu.
Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam UI, Yon Machmudi mengatakan pemerintahan Netanyahu cenderung memberikan ruang kepada kelompok-kelompok sayap kanan dan juga ekstremis Yahudi dalam wawancara daringnya dengan Totalpolitik.com, Jumat (19/4/2024).
“Memberikan ruang yang lebih besar kepada konservatif, ultra-ortodoks, kelompok Yahudi yang memang agendanya adalah menjadikan Israel sebagai negara Yahudi, menguasai seluruh wilayah yang ada di Palestina,” ujarnya.
Yon menyiratkan hubungan antara Netanyahu dan kelompok-kelompok Yahudi sayap kanan tidak terjadi baru-baru ini. Melainkan sejak tahun 1995. Ketika Netanyahu menggantikan PM Yitzhak Rabin yang dibunuh ekstremis Yahudi karena kebijakan pemerintahannya mengupayakan perdamaian dengan Palestina.
“Sejak itulah kepemimpinan Partai Likud di bawah Netanyahu menguasai Israel walaupun berganti beberapa kali. Tapi nampaknya kelompok ini masih dominan,” sambung Yon.
Dari saat itu, kelompok-kelompok Yahudi ekstremis yang salah satunya diwakili oleh Ben-Gvir menjalankan agendanya untuk menjadikan Palestina seutuhnya negara Yahudi.
“Jadi agendanya memang lebih banyak kepada menjadikan Palestina sebagai Israel. Dan bagaimana mereka tetap berkuasa dengan melakukan praktik apartheid, termasuk juga memperlakukan (warga) Palestina bukan sebagai warga negara. Tapi justru penuh dengan ancaman-ancaman kekerasan maupun pembunuhan,” tandasnya.* (Bayu Muhammad)
